Namun, usulan yang diajukan 132 anggota DPR,termasuk Ketua DPR Agung Laksono, tersebut belum final karena penentuannya akan ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sesuai mekanisme pengambilan keputusan DPR. Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tersebut hanya menyepakati usulan hak dewan itu dibawa ke Bamus DPR.
Salah satu penggagas hak interpelasi dari Fraksi Golkar,Happy Bone Zulkarnaen, dalam rapat paripurna berharap agenda interpelasi ini tidak diartikan negatif oleh pemerintah. Menurut dia, interpelasi itu dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang lebih baik.
"Dalam menanggapi hak DPR ini, pemerintah dapat memberikan penjelasan kepada rakyat secara gamblang bagaimana duduk persoalannya. Jika berhasil memberikan penjelasan meyakinkan,saya pikir akan mencairkan imej positif pemerintah," ujar anggota Komisi I DPR ini.
Happy juga meminta pemerintah tidak mengkhawatirkan langkah DPR.Hal itu dinilai bukan untuk menjatuhkan pemerintah sama sekali, melainkan agar imej pemerintah lebih baik di mata masyarakat.
"Jika pemerintah tidak mau, justru menimbulkan pertanyaan besar.Ada apa? Dalam interpelasi ini akan diketahui alasan-alasan pemerintah kenapa mendukung resolusi DK PBB. Bobot politik dari interpelasi ini sangat tinggi karena ditandatangani Pimpinan DPR Agung Laskono dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno," ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid tidak menginginkan usulan interpelasi ini kandas karena akan dipandang sebagai permainan politik belaka. Dia menilai, interpelasi itu sebagai titik krusial apakah DPR bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang independen. Dia tidak menginginkan DPR mengulangi lagi kegagalan interpelasi seperti dulu, yang hanya hangat di awal, tapi kenyataannya kandas.
Jika soal nuklir ini kandas,menurut dia, akan mencederai perasaan rakyat Indonesia. Lagi pula,hak interpelasi ini juga didukung langsung oleh Ketua DPR,yang tentunya sudah memperhitungkan akibatnya.
"Tujuan interpelasi ini bukan untuk membuat gonjang-ganjing politik, tapi meminta penjelasan secara resmi dari pemerintah. Interpelasi ini harus dilihat dalam konteks penjelasan resmi dari pemerintah. Bukan untuk menciptakan ketidakstabilan politik atau gonjang-ganjing," tegasnya.
Pendapat yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnadi. Dia mengatakan, hak interpelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap pemerintah mengapa sampai mempercayai retorika bangsa asing. DPR berharap, keputusan tersebut tidak memengaruhi hubungan baik antara Indonesia dengan Iran. Dia optimistis, interpelasi ini akan lolos karena sebagian fraksi sudah menyatakan dukungannya.
"Dengan interpelasi ini akan diketahui sikap pemerintah dan alasan Indonesia dukung resolusi," paparnya.
Yuddy khawatir, resolusi PBB akan jadi alat negara lain untuk invasi ke Iran. Tanda-tanda mengarah invasi ini sudah terlihat, yaitu sudah ada tiga kapal induk milik Amerika Serikat (AS) berada di kawasan Timur Tengah. Pengamat politik Islam dari Lembaga Studi Pembangunan dan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia Fachry Ali menilai, pemerintah membuat kesalahan dengan ikut menandatangani resolusi DK PBB. Seharusnya, pemerintah berhatihati karena isu ini sangat sensitif.
"Resolusi ini merupakan agenda AS dan Israel melakukan invasi militer ke Iran. Dengan ikut menandatangani, berarti Indonesia merestui langkah AS dan Israel. Ini sebuah kekeliruan besar," tegasnya.
Kasus Irak, semestinya bisa menjadi pelajaran pemerintah RI. AS menuding Irak mengembangkan persenjataan kimia. Namun ternyata, tuduhan tersebut omong kosong belaka. Akibat invasi militer ini, Irak semakin terpuruk. "Jangan sampai, Iran dijadikan Irak yang kedua," tuturnya.
Jauh sebelumnya, kata Fachry, ormas-ormas Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah telah mengingatkan Presiden SBY agar tidak ikut campur terlalu jauh dalam resolusi PBB yang diusung AS. "NU dan Muhammadiyah kecewa dengan sikap ini. Kami tidak tahu apa alasan sebenarnya," paparnya.
Karena itu, dia mendukung DPR menggunakan hak interpelasi. Menurut dia, langkah itu tidak akan memengaruhi apa pun karena imej Indonesia sendiri, khususnya di negara-negara Islam, sudah jatuh.
"Interpelasi atau tidak, pengaruhnya tidak akan besar.Imej Indonesia sudah dianggap mengikuti proyeknya AS dan Israel," ujarnya.
Hal senada disampaikan Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali. Menurut dia, tidak selayaknya Indonesia mengambil sikap politik dengan mengorbankan pengalaman historis dan solidaritas dengan Iran,demi mendapatkan jabatan baru di DK PBB. Selain sama-sama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), hubungan dengan Iran juga sudah terjalin cukup baik selama ini.
"Semuanya tahu bahwa ini akal-akalan AS untuk menurunkan militernya di Iran. Kejadiannya tidak akan beda jauh dengan Irak," ujarnya. Rencana interpelasi, menurut dia, sebuah langkah yang wajar dilakukan DPR.Namun, itu akan berakibat buruk pada pencitraan Presiden. Sebab, interpelasi ini akan menyedot perhatian publik.
Seputar Indonesia
PKS Story
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar