Sisa Dua Tahun, Pemerintah Harus Tingkatkan Kinerja
Musyawarah Majelis Syuro VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung Jum'at-Ahad (16-18/3) melakukan evaluasi terhadap sejumlah persoalan yang menjadi isu nasional. Di antara persoalan yang mendapat sorotan dalam sidang yang dihadiri 99 anggota Majelis Syuro PKS dari 33 provinsi di tanah air tersebut adalah soal evaluasi terhadap koalisi yang dibangun PKS dengan pemerintahan SBY-JK.
PK-Sejahtera Online: Menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, sidang Majelis Syuro menghendaki pemerintahan SBY-JK meningkatkan kinerjanya, terutama dalam bidang ekonomi. PKS memandang kinerja tim ekonomi pemerintahan SBY-JK masih belum maksimal dan perlu pembenahan.
“PKS mendorong dan mendukung pemerintahan SBY jika melakukan langkah-langkah strategis untuk membenahi perekonomian bangsa yang kondisinya masih memprihatinkan,” jelas dia, Ahad (18/3), di Jakarta.
Pemerintah hendaknya melihat bahwa keyakinan dan kepuasan masyarakat terhadap upaya-upaya memperbaiki kondisi ekonomi, politik, keamanan, hukum, dan kesejahteraan sosial menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun 27 bulan belakangan ini.
PKS berharap dalam sisa pemerintahannya yang tinggal dua tahun lagi, SBY dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membuka lapangan kerja untuk menekan laju pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Masyarakat lebih menghendaki perubahan pada manajemen pemerintahan dibandingkan mengganti pemerintahan sekarang.
Kinerja lembaga legislatif (DPR dan DPRD), sebagai lembaga yang melakukan fungsi penyusunan perudang-undangan, menggodok anggaran, dan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga perlu ditingkatkan. Hingga kini persepsi masyarakat terhadap politisi dari unsur legislatif jauh lebih buruk dibandingkan persepsi terhadap eksekutif.
Musyawarah Majelis Syuro juga memandang upaya pemerintah dalam memberantas KKN masih sangat lamban, karenanya PKS menginstruksikan ke seluruh kadernya yang menjadi pejabat publik, baik di legislatif dan eksekutif untuk terus mengokohkah identitas bersih dan peduli serta meningkatkan kerja keras untuk mengawal transisi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Sidang Majelis Syuro meminta SBY untuk menjaga agar pemerintahan tetap berada pada rel yang telah dibuat dalam janji-janji kampanye dan kontrak politik yang pernah dibuat sebelumnya.
Peserta Musyawarah Majelis Syuro mencatat keprihatinan yang mendalam atas lemahnya kemampuan negara dalam merespons berbagai musibah, terutama yang terjadi sebagai akibat kesalahan manusia, dan meminta Pemerintah mengambil langkah-langkah tegas dan strategis untuk memperbaiki pelayanan dan sistem transportasi.
Terkait dengan persoalan otonomi daerah, Musyawarah Majelis Syuro menilai perlu ada evaluasi yang komprehensif agar otonomi benar-benar mengarah pada kemandirian daerah, kesejahteraan rakyat, demokratisasi, meningkatkan pembangunan, dan memperbaiki pelayanan publik.
Namun, peserta Musyawarah Majelis Syuro menilai bahwa pemekaran daerah yang saat ini ramai diperdebatkan perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat evaluasi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa lebih dari 80 persen daerah otonom hasil pemekaran sejak 1999 mengalami kegagalan. Perlu ada desain nasional tentang pemekaran dan pembangunan daerah yang komprehensif.
Musyawarah Majelis Syuro merekomendasikan pemekaran daerah dihentikan sementara waktu menunggu desain nasional tentang pemekaran dan mengantisipasi kendala yang muncul terkait persiapan pemilu 2009.
Terkait dengan perkembangan yang terjadi dalam persiapan Pilkada DKI Jakarta, Musyawarah Majelis Syuro menyayangkan tidak munculnya sejumlah tokoh bakal calon yang sebelumnya turut berpartisipasi dalam proses pencalonan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan sekaligus mengurangi alternatif pilihan masyarakat terhadap figur yang ingin memperbaiki ibukota.
Pengirim: Mohammad Yusuf
Update: 18/03/2007 Oleh: Mohammad Yusuf
PKS Story
 |
 |
| Dapatkan PKS Toolbar Di sini: Gratis |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar