Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (LPUD) DKI, Juri Ardiantoro, memaparkan secara teoritis penyelenggaraan pilkada akan optimal bila masa persiapannya antara satu hingga dua tahun.
"Di mana-mana yang namanya pemilu atau pilkada itu, persiapannya setidaknya dua tahun. Namun Pilkada Jakarta hanya empat bulan, secara logis sulit bagi KPUD DKI untuk mempersiapkannya dan melaksanakan pilkada berkualitas baik," kata Juri, Kamis (29/3).
Dia mencontohkan karena sempitnya waktu maka masa kampanye hanya dilakukan selama 14 hari dengan masa efektif ke warga adalah 13 hari. "Masyarakat semestinya diberikan kesempatan yang luas untuk mengenal calon. Itu pun dibatasi tidak lebih dari 13 hari," tuturnya. Dengan waktu yang hanya dua pekan, dikhawatirkan bila pasangan calon lebih dari dua, maka akan terjadi benturan jadwal kampanye.
Demikian pula dengan waktu untuk pemutakhiran data pemilih oleh KPUD DKI yang menurut jadwal hanya diberikan tiga hari, Juri menilai akhirnya hal tersebut hanyalah simbolisasi saja. "Artinya desain waktu pelaksanaan pilkada yang hanya lima bulan itu tidak masuk akal," tegasnya. Namun demikian ia mengakui sejak 2006, KPUD DKI telah melakukan kegiatan lokakarya yang melibatkan sejumlah komponen masyarakat termasuk ahli dan membuat setidaknya 30 draft peraturan terkait pelaksanaan Pilkada.
Kemarin (29/3), dua belas partai yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) mengusung Agum Gumelar sebagai calon gubernur (cagub) DKI. Ditengarai, FLP ini untuk memecah suara antara Fauzi Bowo yang diusung Koalisi Jakarta dan Adang Daradjatun yang dicalonkan PKS.
Menurut Ketua DPD Partai Pelopor DKI Jakarta, Idealisman Dachi, cagub yang hanya berjumlah dua orang justeru mematikan ajang demokrasi. "Angka golput akan tinggi kalau calonnya cuma dua," kata dia.
Agum dinilai memiliki karakteristik kepemimpinan yang tepat bagi kompleksnya masalah Jakarta. "Sehingga forum ini yakin Agum adalah pilihan bagi warga Jakarta," kata Idealisman. Agum merupakan cagub solusi.
Apabila kemudian PAN dan PKB memutuskan untuk mengusung nama Sarwono Kusumaatmadja, FLP, kata Ketua DPW Partai Patrio DKI Jakarta, Meidy Juniarto, tidak akan menarik dukungannya bagi Agum. Dukungan forum buat Agum tidak bisa ditawar lagi. "Suara kami tidak akan bergeser," ujarnya. Diakui Meidy, untuk mencalonkan Agum, FLP masih membutuhkan dukungan PAN atau PKB. Alasannya, gabungan suara forum cuma mencapai empat persen perolehan suara di tingkat legislatif.
FLP terdiri dari Partai Patriot, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Pelopor, Partai Sarekat Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Persatuan Daerah, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.
Sementara Wakil Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Sugianto, mengatakan partainya masih menunggu hasil kompromi politik dengan PKB sebelum menentukan calon gubernurnya. "Kami masih wait and see," ujarnya. Terkait dengan deklarasi FLP, dia mengaku harus mempertanyakan keputusan tersebut di tingkat DPP masing-masing partai. "Apakah betul dukungannya sampai di tingkat pusat," kata dia.
Setelah diusung sejumlah partai besar, Fauzi Bowo, kini mendapat dukungan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi. Pernyataan dukungan bagi Fauzi sebagai cagub DKI diungkapkan Hasyim saat berbicara pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-61 di Istora Senayan.
"Insya Allah secara pribadi saya akan mendukung anda, bukan yang lain," kata Hasyim sambil tersenyum ke arah Fauzi yang hadir di acara itu dalam kapasitasnya selaku ketua Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta. Bahkan, Hasyim juga mempersilakan dukungannya pada Fauzi itu disampaikan kepada ibu-ibu warga Muslimat NU lainnya.
"Silakan beritahukan kepada muslimat yang lain bahwa saya dukung Fauzi Wibowo," katanya lagi yang disambut tepuk tangan mereka yang hadir di acara itu.republika
PKS Story
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar