Fraksi-PKS Online: Rencana Pemerintah menuntaskan Program Wajib Belajar (WAJAR) Sembilan Tahun pada 2008 disangsikan kalangan Komisi X DPR RI. Persoalan anggaran serta belum adanya kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk merealisasikannya menjadi kendalanya program tersebut.
"Kami masih tidak yakin dengan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa penuntasan program wajib belajar sembilan tahun bisa selesai 2008. ungkap Aan Rohanah anggota Komisi X DPR Fraksi PKS di Gedung MPR/DPR, Kamis (29/3).
Menurut Aan, pemerintah sebenarnya telah diamanahi untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun itu melalui Instruksi Presiden Nomor 5/2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara. Namun, kenyataan di lapangan Inpres tersebut belum direspon baik dan diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Karena itu, agar penuntasan program wajib belajar bisa berjalan sesuai harapan awal, Aan mengusulkan perlunya terobosan kongkrit pemerintah. Bentuknya, bisa berupa realokasi anggaran di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk mendukung percepatan penuntasan program wajib belajar.
"Anggaran pendidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 yang berjumlah sekitar 44,5 Triliyun rupiah bisa direalokasikan sebesar 60% untuk percepatan penuntasan program wajib belajar. Begitu dengan anggaran di Departemen Agama sebagai instansi yang membidangi pendidikan keagamaan," tandasnya.
Aleg PKS asal DKI Jakarta itu juga menyarankan perlunya koordinasi dan upaya sungguh-sungguh dari para menteri di Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PENPAN), dan Menteri Keuangan dalam penuntasan program wajib belajar sembilan tahun ini. Sehingga, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berjalan lebih baikPKS Story
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar