"Semua aspek penting untuk mensejahterakan masyarakat harus dilaksanakan. Namun, jika ada beberapa aspek yang kurang difungsikan, hal tersebut akan berdampak negatif di mata masyarakat," ujar pria yang akrab disapa ustaz ini, Sabtu (17/3).
Jika SDM kurang diperhatikan bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Apalagi saat ini kata Sa'duddin, sekitar 80 masyarakat asli Kabupaten Bekasi, hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar (SD). Sehingga saat mereka dewasa, tidak satu pun perusahaan yang mau menerima mereka.
Padahal ada tujuh kawasan industri berkembang di wilayah ini, 11 ribu pabrik membutuhkan tenaga kerja berkualitas sebanyak 250 ribu orang. Namun, hanya 20% SDM asli Bekasi, bergabung dengan perusahaan besar ini. Sisanya dari luar kota.
"SDM penting diperhatikan. Kami akan mengikuti program belajar 9 tahun, dengan mengusahakan bebas biaya kesehatan dan sekolah dari tingkat SD hingga SLTA," kata ayah delapan anak ini.
Saat ini dari total 1,8 juta penduduk, sebanyak 60 warga miskin dan butuh diperhatikan keberadaannya.
Mereka semua kebanyakan mencari nafkah dari hasl pertanian. Namun dengan skill bercocok tanam secara tradisional, tidak mungkin mereka mendapat hasil memuaskan. Petani yang tergolong warga ekonomi lemah hanya bekerja untuk menanam padi, hampir 40 lahan
pertanian di sana dikelola orang dari luar Bekasi.
Sa'duddin yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini mengungkapkan, pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya. Seperti pengelolaan bidang jasa perhotelan, pariwisata, dan industri perdagangan. Semisal, menjadikan lahan di Muara Gembong, sebagai pelabuhan tambahan dan perluasan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Untuk itu, perlu kerja sama dengan pihak ketiga.
Kendalanya, kurangnya pengertian masyarakat mengenai lingkungkan. Puncaknya 14 ribu hektare hutan mangrove di pesisir Kecamatan Muara Gembong, Tarumajaya, hampir habis tersapu abrasi. Hal ini diakibatkan penebangan liar oleh masyarakat sendiri.
Menanggapi banyaknya aksi protes dan somasi yang dilayangkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bekasi berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bekasi, Sa'duddin yang berpasangan dengan Darip Mulyana, mempersilakan menempuh jalur hukum.
"KPUD sudah memberikan batas waktu untuk protes dan gugatan mulai Kamis (15/3) hingga Minggu (18/3). Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan, mereka tidak datang hal tersebut tidak bisa ditanggapi lagi," tandasnya.
Selain itu, dari total 1,4 juta jiwa penduduk dewasa, hanya sekitar 700 ribu orang yang mau memberikan hak suara. Dan yang menjadi persoalan minimnya minat warga untuk menentukan pilihan, karena kurangnya kesadaran yang dditanamkan pemerintah ke warganya mengenai budaya demokratis.
"Jika pemerintah berjiwa demokratis, rakyatnya juga akan mengikuti sikap tersebut," katanya.
Muslim Mobile Media
 |
 |
| Dapatkan PKS Toolbar Di sini: Gratis |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar