Survey : Indonesia Tidak Lagi Negara Paling Korupsi

Menurut survey lembaga pemeringkat yang berbasis di Hongkong, Poitical and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia tidak lagi menjadi negara terkorup. Meski belum sampai tuntas, namun usaha pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia mulai menunjukan hasil.


Dalam publikasi hasil survey terhadap 1.500 pengusaha ekspatriat itu, PERC menempatkan Indonesia di urutan kedua bersama Thailand. Sedangkan predikat negara terkorup di Asia, menurut responden survei, adalah Filipina. Pada survey yang sama tahun lalu, Indonesia berada di urutan pertama alias berpredikat negara paling korup di Asia.

Menurut lembaga yang memberikan konsultasi bagi perusahaan dan pemerintah itu, Indonesia mencatat kemajuan yang berarti dalam penindakan terhadap pelaku korupsi. "Ada niat kuat dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, meskipun hasilnya belum terlihat banyak oleh responden," komentar PERC dalam laporan hasil surveinya.

Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut PERC, dinilai lebih baik oleh responden survey dibanding yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dan Thailand. "Komitmen Indonesia lebih baik, sedangkan junta militer di Thailand dan pemerintah Filipina masih jalan di tempat," lanjut PERC. Rakyat Filipina dan Thailand, tulis laporan PERC, sudah bosan dengan janji-janji pemerintah untuk memberantas korupsi.

Hasil survey PERC itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak. "Saya rasa rating tersebut rasional, karena hingga kini telah banyak kebijakan anti korupsi yang dijalankan di Indonesia," kata Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki.

Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengungkapkan bahwa kenaikan tingkat dala survey PERC itu belum berarti apa-apa. "Itu bukan berarti pemberantasan korupsi sudah berhasiL," ujarnya. Meski demikian, diakuinya gebrakan pemberantasan korupsi sudah mulai ada hasilnya.

Sejalan dengan survey PERC, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurut survey Transparency International Indonesia (TII) semakin meningkat tiap tahunnya. Tahun 2005, IPK Indonesia 2,2, pada tahun 2006 mencapai 2,4.

"Padahal KPK mentargetkan IPK 2,6 pada tahun 2006," ujar pria paro baya tersebut. Masalahnya, adalah birokrasi yang masih menjadi kendala terbesar dalam usaha pemberantasan korupsi.
Sumber : RakyatMerdeka



Muslim Mobile Media