Orang Demokrat Minta Cagub DKI Legalkan Judi

Menjelang Pilkada DKI, isu melegalkan perjudian di Ibukota kembali mencuat. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Ilal Ferhard menantang para kandidat cagub membuat komitmen melegalkan judi guna menggenjot pendapatan daerah.

“APBD DKI tahun depan bakal menurun, karena pendapatan dari pajak kendaraan bermotor menurun. Untuk menggenjot pendapatan daerah, perlu dilakukan keberanian gubernur mendatang melegalkan perjudian, karena hasil pajak dari perjudian sangat besar,” kata Ilal kepada wartawan di Gedung DPRD, Kebon Sirih, kemarin.

Ilal menjelaskan, ide Bang Ali melegalkan perjudian sangat masuk akal, karena pendapatan pajak dari sektor tersebut sangat besar. Ilal mencontohkan, saat Bang Ali memimpin Jakarta tahun 1966, APBD DKI hanya Rp 66 juta. Namun, ketika Ali melegalkan perjudian, APBD DKI mencapai miliaran rupiah. Dengan hasil itu pula, lanjutnya, Bang Ali bisa membangun Jakarta, dan hasilnya bisa dirasakan semua warga Jakarta.

“Kita jangan munafik. Malaysia salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar, melegalkan perjudian. Kenapa di sini tidak bisa. Yang terpenting ditata dengan baik, dan hasilnya digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.

Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI itu mengatakan, perjudian jangan dilihat dari kacamata yang sempit, namun harus dilihat dari kepentingan yang lebih luas.

Ilal menambahkan, karena pentingnya hal itu, maka harus dicari figur gubernur seperti Ali Sadikin. Dia pun menantang cagub mendatang membuat kontrak politik akan melegalkan perjudian, jika terpilih menjadi menjadi gubernur. “Biar masyarakat tahu siapa sebenarnya yang berani melakukan langkah berani seperti Bang Ali Sadikin,” tegasnya.

Bahkan, tambah Ilal, ia yakin cagub DKI yang berani membuat komitmen itu, akan mendapat dukungan luas warga Ibukota Jakarta di Pilkada DKI Agustus mendatang.

Menanggapi pernyataan Ilal, anggota Fraksi Demokrat Aliman Aat mengatakan, apa yang disampaikan Ilal bukan sikap resmi Partai Demokrat DKI atau fraksinya di DPRD, namun itu hanya pernyataan pribadi Ilal.

“Kita belum pernah membicarakan soal itu. Saya berpikiran masih banyak cara lain untuk mencari uang selain dari jalan perjudian,” tegas Aliman yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI ini saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Berbeda dengan Aliman, Wakil Ketua Bappilu PD Deny Taloga, justru sepakat dengan Ilal. Menurutnya, legalisasi judi dilakukan agar bisa memberantas judi-judi gelap yang saat ini masih ada dan menyusahkan rakyat kecil.

Jika dilokalisir seperti di Pulau Seribu, kata Taloga, maka semua bisa dipantau dengan baik. “Tapi Harus dibentuk badan khusus untuk mengelola tempat judi. Bahkan pajak judi tersebut dapat dipakai untuk pendanaan pembangunan Jakarta,’’ ungkap anggota Fraksi PD DPRD DKI ini.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menolak habis-habisan jika judi dilokalisasi. Ketua DPW PPP Jakarta Chudlary Syafi’i Hadzami menegaskan, akan pasang badan untuk menolak usulan tersebut. “Cagub atau gubernur terpilih yang bikin kebijakan judi akan kami tolak.“ RM