Merkel hari Ahad bertemu dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dan Presiden Palestina Mahmud Abbas, menghindari anggota pemerintah baru Palestina bersatu, yang menyatukan Fatah pimpinan Abbas dengan kelompok Islam Hamas.
Merkel menyatakan waktu belum tepat untuk berbicara dengan Hamas.
"Kebijakan Jerman tak cocok dalam berurusan dengan gerakan pilihan rakyat Palestina. Jerman seharusnya menghormati asasnya dan menghentikan kebijakan ukuran gandanya," kata Abu Marzouk dalam wawancara Ahad malam dengan kantor berita Jerman Deutsche Presse-Agentur dpa.
"Kami prihatin atas pernyataan dan untuk cara angkuh ini dalam berurusan dengan keputusan rakyat Palestina," katanya.
Ia menyatakan Hamas tidak akan meninggalkan perjuangan bersenjata dan perlawanan tetap merupakan hak dasar kegiatan gerakan itu.
Perlawanan adalah hak sah rakyat Palestina selama ada pendudukan, katanya.
Abu Marzouk menyatakan saran temu puncak Arab di Riyad baru-baru ini merupakan "pembangkangan" atas semua tekanan berkaitan dengan meninggalkan initi masalah, seperti pemulihan dan hak pulang pengungsi Palestina.
Tapi, ia menyeru peran lebih giat Arab dalam masalah Palestina dan mendesak negara Arab bekerja untuk memecah pengepungan atas rakyat Palestina.
Abu Marzouk menyatakan Hamas tidak akan menjadi "batu sandungan" bagi prakarsa perdamaian Arab "jika ada mufakat Arab di atasnya".
Tapi, ia menyatakan akan tidak ada penyerahan kembali hak itu. Ia menyalahkan Israel atas kekurangan kemajuan apa pun dalam usaha perdamaian.
"Kelemahan politik dan ketenaran Olmert membuatnya tak mampu mengambil prakarsa apa pun terhadap perdamaian atau bahkan persoalan pertukaran tahanan," tuduh Marzouk.
Pejabat tinggi Eropa Bersatu dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan lalu bertemu dengan Menteri Keuangan Palestina Salam Fayyad sebagai tanda baru perubahan bertahap kebijakan terhadap pemerintah baru persatuan.
Utusan Timur Tengah Eropa Bersatu Marc Otte dan imbangannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Alvaro de Soto, bertemu terpisah di kota Ramalah, Tepi Barat, dengan Fayyad, tokoh tak berpartai dalam pemerintah, yang menyatukan kelompok moderat Fatah dengan gerakan Islam Hamas.
Sebelumnya, Otte mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Ziad Abu Amr, juga tak berpartai, dan Konsul Jenderal Amerika Serikat di Yerusalem Jacob Walles menemui Fayyad. Gelombang pertemuan dengan diplomat asing itu berbeda dengan boikot diplomatik dan ekonomi hampir setahun atas mantan pemerintah pimpinan Hamas.
Tapi, Eropa Bersatu dan Perserikatan Bangsa-Bangsa --yang bersama Rusia dan Amerika Serikat membentuk empat sekawan perdamaian Timur Tengah-- mengatakan tidak akan mengakui kabinet itu dan mencabut hukuman keuangan sampai pemerintah tersebut mengakui Israel, meninggalkan kekerasan dan menghormati persetujuan perdamaian sebelumnya.
Eropa Bersatu merupakan penyumbang utama keuangan bagi Palestina, dengan memberi hampir 900 juta dolar Amerika Serikat (sekitar 8,1 triliun rupiah) tahun lalu dengan melewati pemerintah.
Kabinet baru Palestina itu disumpah sesudah kesepakatan berbagi kekuasaan pada Februari guna mengakhiri bentrok berbulan-bulan antar faksi, yang menewaskan sejumlah orang dan mencabut pembekuan bantuan, yang melumpuhkan ekonomi Palestina.
Saat mengungkap kegiatan pemerintah itu, Perdana Menteri Ismail Haniya dari Hamas menyatakan akan "menghormati" kesepakatan perdamaian lalu, tapi mengatakan Palestina memunyai "hak sah" untuk "perlawanan dalam segala bentuknya" dan tidak menyebut pengakuan atas negara Yahudi tersebut. Republika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar