Cawagug Jateng PKS : PGRI Jateng Tolak UN Ditambah

SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.

PGRI Jateng Tolak UN Ditambah
Senin, 12/11/2007

SEMARANG(SINDO) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menilai rencana pemerintah pusat menambah mata pelajaran ujian nasional (UN) untuk SMA sebagai langkah yang salah.

PGRI Jawa Tengah dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut karena justru menambah pembusukan dan pelanggaran dalam dunia pendidikan. PGRI bahkan meminta pemerintah menghapuskan UN. ”Langkah pemerintah dalam pembenahan UN sia-sia dan tidak efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan, selama UN tetap dijadikan barometer kelulusan siswa.Jadi, sikap kami tetap sama, meminta UN dihapuskan,”tegas Ketua PGRI Jateng Sudharto, kemarin.

Dia menyebut, penetapan beberapa mata pelajaran yang diujikan dalam UN menjadikan beberapa pelajaran lebih istimewa dibanding yang lain, karena punya peran lebih dominan. Akibatnya, muncul diskriminasi atas pelajaran atau bahkan guru mata pelajaran tertentu. Selain itu,pola UN sebagai penentu kelulusan siswa tidak akan meningkatkan kualitas kecerdasan anak didik dan justru menimbulkan berbagai permasalahan. Calon Wakil Gubernur Jateng yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan, kalau toh akan tetap dilaksanakan, pola UN sebagai penentu kelulusan siswa harus diubah.

Sebab, UN saat ini telah menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan Depdiknas. Dia menyebut akibat kebijakan itu, para guru terpaksa menghalalkan segala cara untuk membantu kelulusan siswanya, termasuk memperbolehkan menyontek, bertukar jawaban dengan siswa lain,atau bahkan memberi tahu jawaban kepada siswa. Bahkan, ada kepala daerah yang menginstruksikan para guru untuk membantu siswa dalam menjawab soal-soal UN, karena menginginkan mayoritas siswanya lulus. ”Ini kan pembusukan dalam dunia pendidikan yang diakibatkan karena sistem yang ada. Menambah Mapel UN sama saja dengan menyebar pembusukan di dunia pendidikan,” tandasnya.

Menurut dia,meningkatkan mutu dan pemetaan kinerja guru tidak harus dilakukan dengan menggelar UN.Sebaliknya,yang terpenting adalah melakukan standarisasi pelayanan. Sebab, peningkatan mutu guru dan penambahan fasilitas bagi siswa sangat penting daripada menggelar ujian dengan standarisasi kelulusan. ”Seharusnya kelulusan dikembalikan ke sekolah karena gurulah yang mengerti dan paham betul kemampuan siswanya,” terangnya. Mengenai rencana pemberlakuan UN SD, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng tersebut dengan tegas menolak.

” Masak SD di kota yang fasilitasnya lengkap dengan SD di desa yang sangat minim fasilitas akan disamakan. Samakan dulu fasilitasnya, baru minta supaya kualitasnya sama,” tukasnya. Sementara Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jateng Gatot Bambang Hastowo, saat dikonfirmasi, mengaku bahwa sampai saat ini Depdikas belum mengeluarkan Permen yang mengatur mengenai UN. Bahkan menurut dia, biasanya pusat cukup mengeluarkan surat edaran (SE) yang kemudian ditindaklanjuti dengan standard operating procedure (SOP) pelaksanaan UN.

SOP inilah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan UN. ”Namun, sampai saat ini aturan itu pun belum ada,” terangnya,kemarin. Akibat belum adanya aturan yang dikeluarkan Depdiknas, sampai saat ini pihaknya belum bisa melakukan sosialisasi kepada Diknas Kabupaten/Kota serta sekolahsekolah.

Dia mengaku sering ditanya mengenai berbagai wacana yang muncul terkait dengan UN tersebut, termasuk masalah penambahan mata pelajaran yang akan diujikan dan UN untuk SD. Hanya saja, dirinya belum bisa memberikan jawaban pasti. ”Ya saya sampaikan, wacana yang muncul di media itu bisa jadi benar karena saat ini kewenangan UN memang berada di Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Jadi, semuanya siap-siap saja. Namun, saya belum bisa memberikan keterangan pasti karena itu masih wacana,” tegasnya.

Dia meminta supaya BNSP segera mengeluarkan surat edaran, terkait masalah ini, untuk mengantisipasi keresahan di tingkat bawah. Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Bambang Wasito Edi membenarkan peraturan menteri (permen) tentang penambahan tiga mata pelajaran Ujian Nasional (UN) untuk SMA sudah dikeluarkan Menteri Pendidikan. Peraturan tersebut sudah ditandatangani dan kini sedang masuk fase sosialisasi ke daerah.”Permen sudah ditandatangani,” tegas Bambang kepada SINDO, kemarin. Permen tersebut berisi tentang ketentuan penambahan tiga mata pelajaran untuk UN.

Tiga mata pelajaran tersebut adalah untuk IPA meliputi Fisika, Kimia dan Biologi sementara untuk IPS ditambah Sosiologi, Ekonomi dan Geografi. Sebelumnya, mata ujian UN untuk SMA hanya Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.”Permen juga mengatur tentang mata ujian yang diujikan ke siswa SD meliputi matematika dan Bahasa Indonesia,”tambah dia Penambahan mata ujian ini, kata Bambang, untuk meningkatkan mutu lulusan dan pemetaan kinerja guru. Diknas terlanjur percaya sistem ini mampu meningkatkan standar mutu siswa.

Bahkan Diknas juga menaikan standar kelulusan dari 5,0 menjadi 5,25 atau naik 0,25 dari standar kelulusan tahun lalu.”Tingkat kelulusan tahun lalu termasuk tinggi,” dalih Bambang. Aksi protes di sejumlah tempat terkait permen ini, menurut Bambang tidak memiliki dasar yang kuat. Dia justru heran dengan tingkah anak-anak sekolah yang melakukan protes. Pasalnya, aksi protes merupakan bentuk ketakutan siswa dalam menghadapi ujian (khusnul huda/ sofian dwi/CR-01)