MENUNGGU PARTAI WELFARE STATE

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Type rest of the post here


ADA yang menarik mencermati tajuk SINDO 5 Mei 2008 dan beberapa artikel beberapahari berikutnya mengenai perpolitikan di Tanah Air.

Tajuk dan artikel tersebut membahas keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digambarkan menarik bagi rakyat, tentu saja menarik bagi para pemimpin politik dan pengamat. Tajuk tersebut memberikan analisis mengapa PKS menjadi begitu menarik, terutama disebabkan oleh kemenangannya di beberapa daerah penting seperti Jawa Barat dan Sumatra Utara.

Mengapa rakyat memilih PKS, disebutkan karena berhasil memberikan citra sebagai partai yang sederhana, bersih, beradab/sopan, dan karena dukungan anak muda yang melambangkan perubahan. Krisis berkepanjangan menyebabkan rakyat menginginkan hal baru, rakyat berharap barangkali di sana ada perubahan. Jika ada tokoh baru yang tiba-tiba muncul di panggung politik 2009, bisa jadi cocok dengan harapan rakyat yang berada pada titik kejenuhan atas kegagalan beberapa presiden selama sepuluh tahun ini.

Kegagalan tersebut sebenarnya bukan disebabkan oleh ketidakmampuan presiden sebagai pribadi, tetapi lebih merupakan kegagalan sistematik. Era perubahan politik yang lebih liberal yang dibarengi juga dengan ekonomi liberal yang prematur menyebabkan kegagalan tersebut. Kebebasan politik dalam arti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berkreasi mungkin merupakan keuntungan tersendiri yang dinikmati selama sepuluh tahun ini.

Akan tetapi, kebebasan politik di sekitar sistem perekrutan kepemimpinan dan meningkatnya individualisme pimpinan menjadi masalah tersendiri. Politik uang merebak dari saat pencalonan dan pembelian suara kepada masyarakat. Siapa saja yang memimpin di era perubahan semacam itu dari sebuah negara yang masih tergolong miskin dan secara ekonomi tergantung dan terjerat utang-tentu saja sangat sulit.

Pencarian rakyat kepada calon baru akan menemui hal yang sama tanpa dibarengi perubahan arah negara yang signifikan. Sebagaimana diuraikan, kebebasan politik yang hakiki seperti penghargaan atas hak asasi yang mulai diperkenalkan tentu harus dilestarikan. Kekurangan dalam sistem rekrutmen melalui pemilu yang sarat dengan jual beli sebaiknya dihentikan, misalnya dengan membatasi kebutuhan anggaran untuk iklan televisi dan advertensi visual, khususnya spanduk dan baliho.

KPU bisa memberikan batasan-batasan supaya calon tidak terjebak kepada kebutuhan anggaran yang besar. Partai politik hendaknya sadar untuk tidak menjual tiketnya di depan dengan alasan kebutuhan partai. Sebenarnya lebih menguntungkan bagi partai untuk memperoleh di belakang, yaitu alokasi anggaran negara yang lebih sesuai dengan tujuan dan platform partai daripada sekadar mendapat beberapa miliar di depan. Calon hendaknya berasal dari internal partai yang benar-benar menjiwai platform yang diperjuangkan.

Kegagalan Kapitalisme Muda

Arah ekonomi negara selama sepuluh tahun terakhir ini jelas mengarah pada sistem kapitalisme yang mengandalkan mekanisme pasar. Dalam hal kesejahteraan rakyat, sistem kapitalis dan mekanisme pasar bertujuan memberikan pekerjaan yang penuh. Untuk memberikan pekerjaan yang penuh ini iklim investasi didorong supaya pengusaha mendapat insentif menciptakan pekerjaan baru.

Untuk itu, otoritas moneter memainkan kebijakan ekonomi makro dengan memainkan peranan yang berkaitan dengan suplai uang dan suku bunga. Dengan asumsi akan terjadi pekerjaan penuh, maka kesejahteraan rakyat akan terjamin karena rakyat akan dapat bekerja dan dengan itu memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam negara kapitalis muda yang kebetulan memiliki tenaga kerja melimpah (over supply of labor), pemenuhan kebutuhan rakyat melalui upah tersebut ditekan pada level minimum, sekadar untuk mempertahankan hidup (survival level). Pengorbanan rakyat dalam mematangkan ekonomi kapitalis mencapai yang lebih dewasa masih diperlukan dan entah kapan akan berakhir. Ekonomi kapitalis murni tidak begitu menyukai program welfare state yang berupa serangkaian anggaran negara yang dialokasikan langsung kepada rakyat.

Hal tersebut dianggap tidak efisien, memanjakan rakyat malas, dan tidak sesuai prinsip mekanisme pasar. Sejarah membuktikan, ketika pada awal abad dua puluh ekonomi kapitalis murni berjalan, kelompok pekerja di Eropa Barat dan Amerika menjadi ragu-ragu, mereka lantas mengagumi sistem sosialis Eropa Timur. Hal tersebut mendorong Barat mengadopsi serangkaian program sosial yang kemudian menghasilkan ekonomi campuran di Barat. Mereka disebut negara kesejahteraan atau welfare state.

Kadar welfare state ini berubah-ubah sebagaimana silih bergantinya partai yang berkuasa. Partai Republik di Amerika lebih cenderung pada ekonomi pasar dan kebijakan ekonomi makro, menjamin pekerjaan penuh untuk kesejahteraan rakyat daripada mengalokasikan uang untuk bantuan langsung. Sebaliknya, Partai Demokrat lebih cenderung membela program welfare dan alokasi anggaran negara yang lebih besar pada pos kesejahteraan.

Silih bergantinya kepemimpinan nasional, jika benar bukan disebabkan oleh kapasitas individu, melainkan era politik ekonomi yang berlangsung, maka pantas dijawab dengan mengajukan bentuk politik ekonomi yang berlawanan. Ekonomi baru itu hendaknya menempatkan pemerintah yang lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga.

Partai hendaknya memperjuangkan suatu perubahan dengan mengajukan program welfare state yang berseberangan dengan bentuk ekonomi liberal. Partai hendaknya sekaligus mengajukan tokoh internal yang masih "fresh". Inilah yang mungkin dimaksud dengan "satriyo piningit" dalam mitologi Jawa, yaitu tokoh baru yang membawa angin segar.

Itulah pula yang kira-kira dicari lantaran ketidakpuasan rakyat dalam berbagai pemerintahan. Itu juga mungkin yang mendorong kemenangan PKS dan partai baru sejenis seperti Partai Matahari Bangsa (PMB) yang dipelopori anak muda dan antikapitalis.

Program-Program Welfare State

Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam negara kesejahteraan, negara berperan aktif memenuhi kebutuhan rakyat. Pemerintah di berbagai level memberikan anggaran langsung untuk membantu rakyat melalui mekanisme nonkerja. Hal ini yang membedakannya dengan ekonomi kapitalis yang memberikan hak kepada rakyat hanya melalui aktivitas bekerja.

Namun, sebagaimana diketahui bahwa presiden, menteri, dan direktur jenderal merupakan tiga lapis top management yang dianggap sebagai tamu terhormat oleh mesin birokrasi yang berjalan dengan budayanya sendiri. Birokrasi ini tidak mungkin tinggal diam dengan program pemberian langsung kepada rakyat. Anggaran kita sangat nyata, hanya untuk membiayai birokrasi itu sendiri daripada untuk langsung kepada rakyat.

Jika pemerintah membelanjakan 120 triliun (17 persen) anggaran langsung kepada rakyat, tentu saja anggaran birokrasi akan terpangkas besar-besaran. Anggaran langsung kepada rakyat dalam negara kesejahteraan dialokasikan untuk membiayai tunjangan bagi para lanjut usia yang sudah tersisih dari pasar tenaga kerja, untuk anak tergantung, tunjangan untuk belanja pangan kelompok miskin, dan tunjangan rakyat yang tertimpa bencana alam.

Di samping pemberian langsung sebesar itu,pemerintah di berbagai level masih mengalokasikan dana signifikan untuk pendidikan gratis bagi orang miskin dan kesehatan sebagaimana diamanatkan UUD 45 hasil amendemen. Apakah alokasi langsung tersebut secara makroekonomi dapat dipertanggung jawabkan? Jawabnya ya karena di tangan orang miskin uang itu hampir seratus persen dibelanjakan, mereka memiliki marginal propensity to consume hampir 1 (100 persen) dan memiliki multiplier effect maksimum.

Artinya, ekonomi umum akan tumbuh maksimum daripada jika dana itu digunakan untuk membiayai birokrasi yang biasanya berupa kegiatan berulang setiap tahun. Industri akan bergairah dengan belanja orang miskin. Hanya seorang presiden yang benar-benar steril dari birokrasi atau berasal dari luar lingkaran yang mampu melaksanakan program seperti tersebut di atas.

Hanya partai oposisi yang belum terkontaminasi birokrasi secara intens yang bisa menjalankan amanat tersebut. Itulah pentingnya partai baru yang mungkin akan mengusung tokoh baru untuk menjalankan platformbaru yang konkret. (*)

Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (//mbs)