Sekjen PKS: Pilih Pemimpin yang Bukan 'Model Iklan'

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Sekjen PKS: Pilih Pemimpin yang Bukan 'Model Iklan'

Banjarmasin, myRMnews. Kepemimpinan baik pada level regional maupun nasional tidak bisa dibentuk melalui iklan politik secara jor-joran. Masyarakat diingatkan untuk tidak terjebak slogan-slogan.

“Kita butuh pemimpin otentik yang teruji kemampuan eksekusinya sehari-hari. Jika yang terpilih sebagai pemimpinan peragawan politik lagi, rakyat tidak akan mau ikut pemimpin yang penuh kepalsuan,” kritik Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di sela bedah buku Platform PKS yang diselenggarakan DPW PKS Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu kemarin (24/5).

Ditambahkan, seorang pemimpin bangsa harus lahir dengan membawa narasi besar. Karena itu Anis mengingatkan agar masyarakat tidak lagi terjebak memilih seorang pemimpin hanya berdasarkan popularitas yang dibentuk industri media semata.

Maraknya iklan politik di media massa yang mengambil momentum peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional belakangan ini, dianggap terlalu vulgar.

Anis Matta mengatakan, dalam peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, maka kaum intelektual harus menyadari apa yang diperlukan jika bangsa ini ingin bangkit kembali. “Selain kegelisahan yang sekarang mulai nampak, maka kita memerlukan narasi besar dan pemimpin yang mampu menjadikannya kenyataan,” tegasnya.

Sejumlah elit politik berlomba-lomba memanfaatkan media massa dengan memasang berbagai iklan politik beragam. Mulai dari iklan sikap kritis terhadap pemerintah, sampai sekedar iklan yang menjual citra pribadi.

Yang paling menonjol adalah Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir yang iklannya mendominasi media cetak dan elektronik nasional. Mas Tris juga menggunakan sejumlah billboard besar diberbagai kota dengan slogan “Hidup adalah Perbuatan”. Tokoh lain yang juga latah beriklan adalah Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto. Ia lebih menjual kemiskinan dan penolakan harga BBM sebagai saluran iklan politiknya. dry