Sikap Fraksi PKS Atas Rencana Divestasi PT Krakatau Steel

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Sikap Fraksi PKS Atas Rencana Divestasi PT Krakatau Steel
Fraksi-PKS Online: Keberadaan industri baja memegang peran vital dalam proses pembangunan, khususnya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu untuk terus menggembangkan dan melindungi keberadaan industri bajanya agar tetap eksis dan berkembang.

Terlebih lagi, hingga saat ini Indonesia masih mengalami defisit baja akibat produksi baja yang dihasilkan industri baja nasional belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan baja nasional, sehingga Indonesia masih harus mengimpor produk baja dari negara lain. PT. Krakatau Steel (Persero) adalah merupakan salah satu pabrik baja terbesar di Indonesia. PT. Krakatau Steel memiliki fasilitas produksi yang lengkap dan serta ditunjang oleh fasilitas infrastruktur yang memadai. Karena berbagai fasilitas yang dimilikinya tersebut inilah, PT. Krakatau Steel merupakan satu-satunya pabrik baja yang memiliki fasilitas produksi dan infrastruktur yang paling terintegrasi di kawasan ASEAN.

Kondisi PT. Krakatau Steel saat ini sedang mengalami masalah sehingga perlu perhatian yang serius dari para stakeholders, terutama pemerintah. Sebagai perusahaan baja terbesar di Indonesia, saat ini PT. Krakatau Steel membutuhkan tambahan modal baru untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Terlebih lagi, sejumlah instalasi mesin yang dimilikinya sudah tergolong tua sehingga membutuhkan pergantian (replacement). Di satu sisi, PT. Krakatau Steel juga sejumlah langkah restrukturisasi untuk menyehatkan kembali kondisi perusahaan, baik terhadap aspek keuangan maupun operasional.

Belakangan ini ramai diberitakan mengenai masuknya sejumlah perusahaan baja multinasional asing yang menginginkan untuk mengakuisisi PT. Krakatau Steel. Beberapa perusahaan baja multinasional asing yang berminat mengakuisisi PT. Krakatau Steel tersebut antara lain: (1) Arcelor Mittal; (2) Tata Steel; (3) Essar Steel, Ltd; dan (4) BlueScope. Masuknya keempat perusahaan baja asing yang terkesan mendadak dan tiba-tiba tersebut tak ayal telah mengundang reaksi dari berbagai pihak.
Terkait dengan rencana masuknya perusahaan multinasional asing yang akan mengakuisisi secara mayoritas kepemilikan saham PT. Krakatau Steel tersebut, Fraksi PKS DPR RI berpendapat sebagai berikut:

1. Kedudukan PT. Krakatau Steel dalam struktur industri baja nasional adalah bersifat monopolistis karena statusnya sebagai pemegang pangsa pasar terbesar dalam pasar baja nasional. Dengan demikian, masuknya perusahaan multinasional asing untuk mengakuisisi PT. Krakatau Steel secara mayoritas berpotensi hanya akan memindahkan monopoli pemerintah kepada monopoli swasta dalam struktur industri baja nasional. Mengingat bahwa beberapa di antara perusahaan baja multinasional yang berminat mengakuisisi PT. Krakatau Steel tersebut selama ini juga menjadi pesaing bagi PT. Krakatau Steel, bila akuisisi tersebut terjadi maka akan semakin mengokohkan terjadinya praktek monopoli dalam industri baja nasional.

2. PT. Krakatau Steel perlu direstrukturisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan pertumbuhan kinerja yang solid. Perlu diketahui bahwa meskipun pada tahun 2007 kinerja KS membukukan laba, namun kinerjanya belum terlalu solid. Ini mengingat perolehan labanya belum stabil dimana pada tahun 2006 sempat mengalami kerugian. Dengan demikian, bila PT. Krakatau Steel dijual dalam kondisi yang kurang bagus, maka hasil penjualannya -baik dengan metode privatisiasi secara initial public offering (IPO) maupun strategic sales- menjadi tidak optimal. Terlebih lagi, kondisi pasar modal saat ini sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

3. Keputusan yang cepat dan buru-buru dalam proses penjualan saham PT. Krakatau Steel sehingga mengabaikan proses due diligence (penilaian kondisi perusahaan secara menyeluruh), sebagaimana layaknya yang terjadi dalam proses penjualan perusahaan pada umumnya, berpeluang besar akan berakibat pada penilaian asset perusahaan secara under valued yang merugikan negara.

4. Keputusan divestasi terburu-buru sangat dikhawatirkan prosesnya menjadi tidak transparan. Selain itu, keputusan yang terburu-buru dalam proses divestasi PT. Krakatau Steel membuat pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mereview proposal bisnisnya dalam rangka memilih partner yang tepat dan memiliki komitmen yang kuat bagi pengembangan bisnis PT. Krakatau Steel. Padahal, bila kebijakan divestasi secara strategic sales dilakukan, maka pemilihan partner yang tepat memegang peranan yang strategis dalam menentukan sukses tidaknya perjalanan perusahaan pasca divestasi.

5. Fakta di luar menunjukkan bahwa kasus akuisisi baja di tempat lain sekitar 70% failed karena masalah incompatible motive, incompatible culture, overpromising, cheating, minimum commitment on development, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, masalah kesalahan dalam memilih partner dalam proses divestasi juga telah terjadi, seperti dalam kasus penjualan saham PT. Semen Gresik (Persero) kepada Cemex Meksiko pada tahun 1998 yang akhirnya merugikan posisi Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas PT. Semen Gresik. Dan tentunya, kita tidak boleh mengulang kesalahan serupa untuk kesekian kalinya.

6. PT. Krakatau Steel membutuhkan harga (price) yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan nilai sesungguhnya. Saat ini, belum ada perusahaan sejenis di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai benchmark untuk menentukan nilai jual PT. Krakatau Steel yang sesungguhnya. Oleh karenanya, seyogyanya PT. Krakatau Steel menempuh langkah IPO terlebih dahulu dan menunggu sampai terbentuknya nilai kapitaliasi pasar yang sesungguhnya sebelum diputuskan untuk dijual kepada investor strategis.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, kami meminta kepada Pemerintah RI untuk MENGHENTIKAN seluruh proses negosiasi dengan sejumlah calon investor yang berniat mengakuisisi PT. Krakatau Steel yang berlangsung saat ini.

Alasan permintaan penghentian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, rencana divestasi terhadap PT. Krakatau Steel di tengah kondisi kesehatan internal PT. Krakatau Steel yang kurang solid, prosesnya yang terburu-buru dan tidak direncanakan sebelumnya, kondisi pasar keuangan dan pasar modal yang tidak dalam performa yang baik, serta tidak adanya patokan harga yang dapat digunakan untuk untuk menilai asset PT. Krakatau Steel secara tepat, dapat menyebabkan nilai jual menjadi rendah dan merugikan negara.

Kedua, PT. Krakatau Steel adalah industri baja strategis yang selama ini memegang pangsa pasar terbesar di dalam industri baja nasional, sehingga bersifat monopolistis. Divestasi PT. Krakatau Steel kepada perusahaan 1multinasional asing, terlebih yang selama ini menjadi pesaing bagi PT. Krakatau Steel justru akan memperkokoh sifat monopolistis tersebut dalam derajat yang lebih berbahaya lagi karena status monopoli tersebut pindah dari tangan pemerintah kepada tangan swasta. Semestinya, pemilihan partner strategis bagi PT. Krakatau Steel adalah yang bersifat saling melengkapi (complimentary) bukan merupakan pesaing.

Ketiga, PT. Krakatau Steel memang membutuhkan tambahan suntikan permodalan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Langkah tersebut dapat di tempuh apabila pemerintah tidak menarik dividen hingga lima tahun ke depan. Langkah ini juga dapat diimbangi dengan melakukan privatisasi dengan metode IPO. Langkah IPO, selain diperlukan untuk meningkatkan permodalan juga diperlukan untuk mendapatkan benchmark bagi pembentukan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Namun demikian, langkah privatisasi melalui IPO tidak bisa dilakukan saat ini karena kondisi pasar modal Indonesia masih lesu.

Keempat, sebelum pemerintah melakukan privatisasi dengan metode IPO, hendaknya terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh baik menyangkut aspek operasional maupun keuangannya. PT. Krakatau Steel perlu diarahkan untuk melakukan restrukturisasi dengan mendivestasikan unit-unit bisnis yang menjadi sumber kerugian bagi perusahaan dan memfokuskan diri pada bisnis yang menjadi bisnis intinya (core business).

Sementara itu, bagi calon investor baja dari luar negeri perlu dibuka seluas-luasnya untuk melakukan investasi di sektor industri baja di Indonesia. Para investor baja tersebut dapat diarahkan untuk melakukan investasi di sektor pertambangan bijih besi untuk mengembangkan industri hulu baja. Selain itu, mereka juga dapat diarahkan untuk memperkuat industri hilir dengan mendirikan pabrik pengolahan besi beton (long product). Dengan demikian, untuk menarik para investor baja dunia tersebut ke Indonesia, sejumlah hambatan regulasi di sektor investasi baja perlu dibenahi. Langkah inilah yang lebih tepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai problem di industri baja nasional, dibandingkan dengan harus menjual PT. Krakatau Steel kepada investor strategis saat ini.***

Wakil Ketua Fraksi PKS, DR. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc.