Gusdur, Pluralis dan PKS

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Type rest of the post here


Pelajaran dari Sebuah Kunjungan
Sunday, 01 June 2008

MAKSUD judul di atas adalah kunjungan yang tidak jadi dilakukan penulis artikel ini, yakni ke Monticello, tempat kediaman semula Presiden Amerika Serikat (AS) ke-3 Thomas Jefferson di luar Istana Kepresidenan AS bernama Gedung Putih (White House).

Pada hari terakhir kunjungan ke Washington DC, penulis bertanya berapa jauhnya Monticello itu dari Ibu Kota Amerika Serikat tersebut. Ternyata, jauhnya sekitar 60 km di sebelah Barat Daya (southwest) ibu kota negeri tersebut. Karena itu, penulis harus menggagalkan keinginan untuk berziarah ke tempat yang memberi dorongan kepada penulis untuk berjuang terus menerus bagi demokrasi itu.

Salah satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa pemilik tempat itu, Jefferson, merupakan peletak dasar bagi batasan atas diskusi tentang undang-undang dasar di negeri itu. Jefferson selalu mementingkan hak-hak dasar individual warga negara. Sementara mendiang Alexander Hamilton, menteri keuangannya, yang kemudian mati ditembak Aaron Burr dalam sebuah duel pistol pada penutup abad ke-19, lebih mementingkan batasan hak-hak negara bagian, yang terus diperjuangkan hingga kini.

Titik kulminasi perjuangan Jefferson adalah hak-hak warga negara AS untuk kawin dengan sesama perempuan (lesbian) maupun sesama lelaki (gay) dewasa ini. Adapun batasan hak-hak negara bagian tercermin dalam sikap dan pendapat Presiden AS George W Bush saat ini.

Pembatasan seperti itu harus dilakukan, sebelum diskusi dan pembahasan yang lepas kendali tentang undang-undang dasar kita. Pada saat ini kita sedang ”tenggelam” dalam diskusi ramai tentang hal itu. Penulis berpendapat bahwa ketentuan undang-undang dasar kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini berarti keharusan bagi semua pihak untuk mengikutinya, termasuk yang biasa dianggap sebagai kelompok fundamentalis dan radikal, yang mendambakan ”Negara Islam”.

Dalam pandangan penulis, semua pihak nantinya harus merumuskan pengertian mereka sendiri tentang nasionalisme atau semangat kebangsaan. Seperti Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai nasional yang mencantumkan Islam sebagai unsur utamanya. Hal ini juga dibantah Tifatul Sembiring, Presiden PKS yang menganggap bahwa PKS adalah sebuah partai Islam yang memiliki agenda nasional.

Sejarahlah yang akan membuktikan pendapat mana yang akan menang dalam PKS di masa depan. Kalau dialog itu berjalan lama, agenda penetapan batasan atas undang-undang dasar kita harus diletakkan secara lengkap. Ada ”pihak Pancasila” yang tidak mempermasalahkan agama dan hal-hal lain dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Di sisi lain, senantiasa ada pihak yang hanya melihat kebenaran kelompoknya sendiri, dengan menyalahkan pihak-pihak lain. Jika kita mengikuti sikap itu, bangsa ini akan berantakan.

Sebab, pada dasarnya negara ini dibangun atas perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang Buddha di Sumatera Selatan menyerbu Pulau Jawa pada abad ke-8 Masehi melalui Pekalongan- Kesesi-Kajen. Mereka mula-mula mencapai dataran tinggi Dieng, sekarang terkenal dengan sebutan Kabupaten Wonosobo. Kaum Sriwijaya itu membiarkan saja Kerajaan Kalingga dan penduduk Kaum Hindu yang menguasai daerah tersebut.

Dari situ jelas bahwa Sriwijaya pun menganut paham pluralisme. Orang-orang Sriwijaya itu langsung menuju ke daerah Magelang. Di kawasan Muntilan, mereka mendirikan Candi Borobudur, yang merupakan replika Angkor Wat di Kamboja. Dari sana mereka meneruskan perjalanan ke daerah Yogyakarta dan mendirikan Kerajaan Budha di daerah itu, dinamai kerajaan Kalingga Buddha. Pada abad ke-10 lahir Candi Prambanan/Roro Jonggrang yang beragama Hindu-Budgha.

Baik orang-orang Hindu dari Wonosobo sekarang maupun Yogyakarta sekarang, sama-sama marah. Akibatnya, orang-orang Prambanan kemudian mengungsi ke Jawa Timur, mendirikan Kerajaan Hindu-Buddha di Kediri. Dua abad kemudian, mereka berpindah ke Singasari, juga mendirikan kerajaan Hindu-Buddha. Ketika Kublai Khan menakut-nakuti akan menyerbu Singasari, Prabu Kertanegara mengambil menantu seorang santri Raden Wijaya.

Ketika kemudian Kertanegara bertengkar dengan sang menantu, Raden Wijaya tidak lari ke daerah Pujon-Batu di barat atau Bromo di timur, tetapi justru lari ke utara untuk mendirikan kerajaan yang tidak sampai 100 km jauhnya dari Singasari. Di sana dia mendirikan Kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas, di daerah yang bernama Terik.

Menurut penulis, nama itu diambil karena daerah itu dikuasai kelompok tarekat. Mereka berkembang di sana karena angkatan laut Tiongkok adalah kaum santri. Cukup ruwet sejarah masa lampau kita, bukan?(*)

Abdurrahman Wahid
Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB

diambil dari http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/nasional/pelajaran-dari-sebuah-kunjungan-3.html