Pengamat: Pemerintah Jangan Terjebak Politik Adu Domba

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Pengamat: Pemerintah Jangan Terjebak Politik Adu Domba

Jakarta-RoL -- Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy,
mengatakan Pemerintah seharusnya jangan terjebak dan terperosok dalam strategi adu domba kelompok masyarakat yang mengakibatkan konflik horizontal seperti peristiwa 1 Juni 2008 di Monas, Jakarta.

"Konflik horizontal ini tidak bisa dihindarkan karena melalui cara ini, ada pihak-pihak yang sedang berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dan media dari persoalan yang lebih penting," kata Noorsy di Jakarta, Kamis (5/6).

Menurut dia, strategi semacam itu bila berhasil akan membuktikan Pemerintah telah terperosok dalam jurang mekanisme pasar bebas khususnya untuk komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Ia mengatakan daripada terperangkap dalam konflik adu domba tersebut, lebih baik Pemerintah bercermin pada UUD 1945. Yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan bertindak adil dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi serta konsisten dengan ideologi.

Noorsy menekankan konflik terjadi salah satunya karena Pemerintah melepas berbagai komoditas strategis ke mekanisme pasar. "Kabinet telah gagal menstabilkan harga-harga," katanya.

Dengan semakin bergejolaknya keuangan internasional, krisis pangan, dan spekulasi harga minyak yang diduga terjadi di New York Amerika Serikat dampaknya bagi Indonesia adalah tekanan fiskal.

"Tekanan ini berdampak pada keresahan sosial yang tampil dalam berbagai bentuk misalnya demonstrasi, kriminalitas, bunuh diri karena tekanan ekonomi, serta meningkatnya penyakit jiwa dan sosial," katanya.

Noorsy mengatakan Pemerintah terkesan tidak peduli dan bahkan tampaknya bangga mengalihkan subsidi BBM ke subsidi lain.

Padahal, katanya, masalahnya justru karena Pemerintah tidak
menjalankan amanah UUD 1945 pasal 27, 31, 33, dan 34. antara/is