Parpol Pendukung SBY Kumpul di DPR

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Parpol Pendukung SBY Kumpul di DPR

Sejumlah anggota DPR yang juga fungsionaris PAN, PKS, PPP, dan PKB, menggelar pertemuan di Gedung DPR RI Jakarta, guna menyikapi rencana keputusan capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menggandeng Gubernur BI Boediono, sebagai cawapresnya di pilpres mendatang.

Pertemuan yang digelar di salah satu ruangan Fraksi PKS di Gedung DPR Jakarta, Selasa (12/5), itu diikuti oleh Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin, Ketua Fraksi yang juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPP PAN M Najib serta Wasekjen PKB Imam Nachrowi.

Menurut Mahfudz, pihaknya merasa terkejut dengan adanya kepastian nama Boediono menjadi bakal cawapres SBY yang didengarnya pada Senin lalu (11/5).

"Kami terkejut dengan informasi itu karena tidak ada pembahasan sebelumnya," ujarnya.

Demikian pula dengan wacana koalisi partai Demokrat dengan PDIP, menurut dia, kalangan parpol yang telah menjalin koalisi dengan Demokrat itu juga tidak mendapat informasi yang utuh.

"Kita dapatkan informasi itu justru dari media dan jalanan. Koalisi macam apa itu? Juga soal apakah Boediono diajukan oleh PDIP," katanya.

Menurut Mahfudz, kondisi itu merupakan hambatan bagi arah koalisi yang baru saja dibangun bersama karena sejak awal SBY telah membicarakan format koalisi yang diinginkannya serta aturan main yang jelas melalui kontrak politik atas dasar kesamaan platform.

Sementara Anis Matta menegaskan bahwa pihaknya juga sudah mendapat undangan deklarasi koalisi pada 15 Mei mendatang meski masalah ini belum jelas.

Karenanya, dari pertemuan kali ini PKS bersama partai-partai politik pendukung SBY lainnya merasa perlu mengusung satu sikap apabila putusan soal cawapres itu terus dipaksakan tanpa berbicara dengan anggota koalisi lainnya.

"Sebenarnya kombinasi antara Islam dengan nasionalis itu cukup bagus untuk memimpin negara ini. Kombinasi ini bisa menyatukan perbedaan dan juga meningkatkan elektabilitas. Tapi kemudian tiba-tiba muncul hal seperti ini dan karenanya kami ingin menyusun sikap bersama," ujarnya.

Hal yang sama juga ditegaskan Imam Nachrowi yang mengingatkan agar partai-partai anggota koalisi diajak berbicara sebelum keputusan diambil. PKB, ujarnya, menghendaki adanya hubungan yang harmonis sebelum pilpres.

"Sebelum pilpres saja sudah seperti itu apalagi nanti. Karenanya kami inginkan adanya komunikasi sebelum deklarasi," ujarnya.

Sementara Lukman Hakim mengatakan bahwa masalah cawapres merupakan kewenangan capres. Namun demikian, PPP telah tegas mengusulkan agar cawapres itu sebaiknya berasal dari kalangan parpol dan mempunyai akses yang baik ke parpol.

"Dengan masuknya nama Boediono ini, jangankan kami, konstituen juga banyak yang bertanya-tanya soal dasar pertimbangannya. Jadi alangkah baiknya jika SBY menjelaskan ini dan bisa jadi ini adalah isu yang tidak benar," ujarnya.

Sedangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pertemuan mereka itu akan segera ditindak lanjuti dengan pertemuan lanjutan tingkat ketua umum parpol pendukung koalisi