Mahfudz Siddiq Dukung Presiden Batalkan Kunjungan ke Belanda

Mahfudz Siddiq Dukung Presiden Batalkan Kunjungan ke Belanda

dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidik mendukung sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda, pada Selasa ini.

“Saya secara pribadi mendukung keputusan Presiden Yudhoyono membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda,” kata Mahfudz Sidik kepada pers di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa.

Mahfudz menjelaskan, pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono bukan persoalan keamanan atau keselamatan jiwanya di Belanda, tapi persoalan harga diri bangsa Indonesia.

Menurut dia, kalau persoalan keamanan secara official Pemerintah Belanda akan memberikan perlindungan kepada Presiden Yudhoyono yang melakukan kunjungan resmi ke negara kincir angin tersebut. “Karena hal itu sudah menjadi kewajiban tuan rumah Belanda,” katanya.

Menurut Mahfudz, persoalannya terkait dengan harga diri bangsa Indonesia, yakni soal keberadaan kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS).

“Bagi bangsa Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi harga mati yang tidak bisa diubah lagi,” katanya.

Munculnya gerakan separatis RMS yang akan memisahkan bagian wilayah Indonesia dari NKRI sama sekali tidak bisa ditolerir oleh Pemerintah Indonesia.

Namun, katanya, RMS bergerak bebas di Belanda, seperti membangun jaringan, penggalangan dana, melakukan lobi-lobi politik termasuk melakukan tuntutan ke pengadilan di Denhaag Belanda.

Mahfudz menilai, ada semacam pembiaran dan pemberian ruang gerak yang leluasa kepada RMS dan ada informasi yang menyebutkan agar Presiden Yudhoyono yang akan berkunjung ke Belanda, ditangkap.

“Ini sama saja akan membenturkan. Presiden Yudhoyono berkunjung ke Belanda, tapi dihadapkan dengan RMS yang melakukan tuntutan di Pengadilan di Denhaag,” katanya.

Menurut dia, pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda bukan persoalan ancaman, tapi lebih kepada persoalan harga diri bangsa.

Ketika ditanya bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda, menurut dia, di Belanda masih ada pihak yang berpandangan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan mereka.

Mahfudz juga menegaskan, pembatalan kunjungan kenegaraan Presiden Yudhono ke Belanda adalah tindakan yang luar biasa dan akan memberikan efek politik yang kuat.

“Pembatalan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Belanda bahwa Pemerintah Indonesia tidak main-main soal RMS,” kata Mahfudz. (R024/H-KWR/S026/ant)