Soal Vaksin Maninghitis, Pemerintah Tak Transparan

IPHI Sulsel Minta Kemenkes Transparan soal Vaksin Maninghitis

MAKASSAR, TRIBUN - Paguyuban haji Sulsel yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sulsel, meminta Kementerian Kesehatan transparan soal pengadaan dan distribusi vaksin kekebalan tubuh maninghitis yang diwajibkan bagi calon jamaah haji dan umrah.

Hal itu diutarakan IPHI melalui jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IPHI Sulsel saat bertandang ke redaksi Tribun Timur di Jl Cenderwasih, Makassar, Senin (21/2/2011). IPHI Sulsel datang menyampaikan rencana Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sulsel, Jumat (25/2/2011) mendatang.

"Kami memang banyak mendengar keluhan jamaah calon umrah dan haji betapa sulitnya mendapatkan vaksin, banyak juga jasa travel dan usaha perjalanan umrah dan haji yang mengeluhkan ini," kata HM Abbas, wakil Ketua DPW IPHI Sulsel.

Abbas mengaku, tiga hari lalu, ada pengusaha biro perjalanan haji dan
kerabatnya, yang mengeluhkan antrean panjang di Kantor Kesehatan
Pelabuhan/Bandara (KKP) Makassar, yang antre sejak pukul 05.30 Wita, namun baru divaksin tiga hari kemudian.

Posko vaksin kekebalan tubuh KKP Makassar, membatasi vaksin maningo 100 suntikan per hari, sementara calon jamaah yang antre sehari bisa mencapai 250 orang.

"Kami juga dapat kabar, pembayarannya naik dua kali lipat dari harga biasa,
namun tidak pakai kuitansi," kata Abbas. Pihak KKP Makassar, otoritas pelayanan terpadu Kemenkes di Pelabuhan Makassar, sendiri berdalih lambatnya pelayanan ini karena minimnya personel petugas
vaksin, serta terbatasnya pasokan dari Jakarta.