Kontrak Politik Demokrat-PKS Segera Dideklarasikan

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Kontrak Politik Demokrat-PKS Segera Dideklarasikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kontrak politik antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera diresmikan. Anggota Tim 9 Demokrat Sjarief Hasan mengatakan, kesepakatan ini akan dideklarasikan sekitar tanggal 10 atau 11 Mei mendatang. "Setelah pengumuman KPU definitif," ujar Sjarief dalam pertemuan dengan Tim 5 PKS di Jakarta, Selasa (5/5).

Sjarief maupun Presiden PKS Tifatul Sembiring sendiri mengaku, dalam pertemuan terakhir ini, keduanya sudah menyepakati sejumlah poin dalam kerja sama politik ke depannya. Tifatul mengatakan, pertemuan ini bertujuan mematangkan substansi kerja sama yang sudah dibangun dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. "Secara substantif tidak ada perbedaan mendasar. Tinggal cek akhir, mudah-mudahan bisa sign sama-sama," tutur Tifatul pada kesempatan yang sama.

Namun, Tifatul menegaskan, kontrak politik tidak memuat poin calon wakil presiden yang akan ditawarkan PKS untuk mendampingi SBY. Kontrak politik hanya membahas format pemerintahan ke depan berdasarkan platform. "Tentunya akan dituangkan dalam format kabinet. Tapi kita tidak berangkat dalam orang. Tidak ada pembicaraan (tentang orang), tapi kami ingin perkokoh dasar," lanjut Tifatul.

Substansi yang dibicarakan antara lain soal situasi politik nasional, otonomi daerah, masalah enggan masuknya investor, serta agenda kepemimpinan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kesepakatan dalam pertemuan hari ini akan dibawa ke masing-masing partai, PKS ke Majelis Syuro dan Demokrat ke SBY, untuk dilaporkan.

Kontrak Politik Baru, PKS Dingin

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi di¬ngin usul agar SBY membuat kon¬trak politik baru dengan par¬pol-parpol pendukung pe¬me¬rin¬tah. Usul ini dicurigai sekadar ma¬nuver lawan-lawan partai itu agar memperoleh tambahan ja¬tah kursi menteri di kabinet.

“Usul reshuffle kabinet dan kon¬trak baru itu hanya manuver po¬¬litik supaya kalau ada pe¬rom¬ba¬kan (kabinet), mereka dapat kursi tambahan,” kata Ketua DPP PKS Untung Wahono, ke¬marin.

Bekas Ketua Fraksi DPR DPR ini menilai, parpol-parpol yang te¬¬rus mendesak agar SBY mem¬buat kontrak politik karena baru men¬dukung pemerintah saat be¬ra¬da di tengah jalan. “Mereka ke¬te¬mu di jalan dan kemudian men¬¬dukung. Saya sendiri tidak ta¬¬hu apakah mereka membuat kon¬¬trak politik atau tidak,” katanya.

Sikap berbeda ditunjukkan em¬pat parpol yang sejak awal meng¬¬usung SBY-Kalla sebagai ca¬¬pres dan cawapres. Keempat par¬¬pol itu yakni Partai De¬mo¬krat, PKS, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia.

Menurut Untung, keempat par¬pol ini relatif tak pernah me¬ri¬but¬kan soal kontrak politik mau¬pun reshuffle kabinet. “Keempat par¬pol ini sudah sejak awal men¬dukung SBY-Kalla. Pembagian ke¬kuasaan dalam politik sudah di¬laksanakan dari dulu. Mes¬ki¬pun hasilnya tidak 100 persen se¬perti yang diharapkan,” katanya.

Anggota Komisi I DPR ini me¬ng¬atakan, PKS merasa tak per¬lu membuat kontrak politik deng¬an parpol lain yang kini juga men¬dukung pemerintah SBY. Ala¬¬sannya ketika awal meng¬usung SBY sebagai capres, PKS ju¬ga tak pernah mengikat kon¬trak dengan Demokrat, PBB dan PKPI. “PKS hanya membuat kon¬¬trak politik dengan SBY dan Ju¬suf Kalla. Jadi tidak ada hu¬bung¬an dengan parpol-parpol lain,” katanya

Untung menjelaskan bahwa du¬kungan PKS terhadap pe¬me¬rin¬tah SBY tak berubah se¬pan¬jang keduanya tak melanggar kon¬¬¬trak politik yang sudah di¬buat. PKS, kata dia, masih bisa men¬¬tolerir pemerintah SBY mes¬¬kipun kinerja tim ekonomi belum memuaskan.

Dia membeberkan sejumlah ala¬san mengapa parpol ber¬lam¬bang bulan sabit, padi dan kapas te¬tap mendukung pemerintah. Ma¬syarakat masih cukup puas deng¬an kebebasan berpendapat dan kebebasaan beragama saat ini. Ketidakpuasan terhadap pe¬me¬rintah SBY hanya ditun¬juk¬kan dalam dua hal, yakni masih ting¬ginya harga barang dan jasa, serta lapangan kerja yang se¬ma¬kin sulit.

“Kita memandang hal itu masih bisa diperbaiki. Makanya kita me¬¬minta agar dilakukan evaluasi ter¬hadap pemerintah. Tetapi se¬cara keseluruhan kinerja pe¬me¬rintah masih dalam toleransi. Ma¬kanya Majelis Syuro me¬mu¬tus¬kan tak menarik dukungan,” tandasnya.

Meski begitu, Untung tak be¬ra¬ni menjamin bahwa sikap PKS yang mendukung pemerintah ini akan berlangsung sampai 2009. “Kalau SBY melanggar kontrak politik. Maka saat itu pula kita putuskan menarik dukungan,” katanya. Salah satu hal yang bisa mem¬buat PKS menarik du¬kung¬an adalah jika pemerintah mem¬bu¬ka hubungan diplomatik deng¬an Israel.

Sebelumnya, Partai Golkar ke¬rap mengusulkan agar SBY mem¬bentuk koalisi permanen par¬pol pendukung pemerintah. Koa¬lisi ini akan dimotori Partai Golkar dan Partai Demokrat. Di Golkar dan Demokrat, parpol-parpol yang juga memiliki kursi di kabinet diminta menentukan pilihan: menjadi pendukung se¬tia; atau menjadi oposisi. Mereka tak boleh lagi menjadi parpol abu-abu.

Sementara, Sekjen DPP Partai Ke¬bangkitan Bangsa (PKB) Luk¬man Edy mengusulkan agar SBY perlu membuat kontrak politik baru dengan parpol-par¬pol pen¬du¬kung pemerintah. Ala¬san¬nya, pe¬me¬rintah itu belum sta¬bilitas da¬lam men¬jalankan tu¬gas¬nya hingga 2009. Untuk itu, par¬pol-parpol di¬minta ko¬mit¬men¬nya untuk secara te¬gas men¬du¬kung pemerintah. “Bentuk ko¬mit¬mennya dengan melakukan kon¬trak politik baru. Bulan madu kontrak politik koalisi yang ke¬marin sudah berakhir,” katanya.

Rakyat Merdeka
PKS Story