Tidak Adil, Megawati Desak DK PBB Dirombak

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputeri mendesak struktur di PBB dirombak, terutama Dewan Keamanan PBB, karena tidak mencerminkan keadilan.
Menurut Mega, jatuhnya resolusi PBB nomor 1747 terhadap Iran sangat tak mengindahkan rasa keadilan. “Apakah kita sebagai bangsa yang berdaulat, yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk menjalankan politik bebas aktif membiarkan negara sahabat diperlakukan semena-mena? ”ujar Ketua Umum PDIP Megawati usai menjadi pembicara dalam pertemuan Pemimpin Senior Asia di Fukoa, yang diprakarsai The Institute for International Policy Studies dan The Yomiuri Shimbun, salah satu surat kabar terbesar di Jepang.

Dalam rilis yang dikirimkan Staf Khusus Bidang Pers Megawati, Ari Junaedi kepada okezone, Senin (2/4/2007), Megawati melihat komposisi anggota Dewan Keamaman yang sangat tidak proporsional serta mengabaikan negara-negara Asia dan Afrika menjadikan PBB mudah didipakai untuk kepentingan negara-negara super power.

Oleh karena itu, Megawati berharap adanya desakan yang kuat dari negara-negara lain termasuk dari Indonesia agar PBB segera dirombak. Dari pertemuan yang mengusung tema “Creating a regional order for the 21st century” ini, terdapat kesan yang kuat agar Jepang mendapat tempat utama di Dewan Kemanan PBB. Keinginan Jepang tersebut mendapat dukungan dari Korea Selatan dan Thailand.

Selain Megawati, pertemuan ini juga mengundang Mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone, Mantan Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat China, Qian Qichen, Mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Kim Jong Pil, Mantan Presiden Filipina, Fidel Ramos, Mantan Perdana Menteri Thailand, Chuan Leekpai, serta Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.

Pertemuan yang difasilitasi Kementerian Luar negeri Jepang ini diharapkan dapat memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di wilayah Asia Timur. Apalagi, sosok-sosok pembicara yang diundang kali ini dianggap panitia telah memiliki pengalaman kenegaraan dan terbukti memiliki andil bagi kemajuan negaranya masing-masing.

Direncanakan, Selasa ini 3 April, jajaran partai yang berkuasa sekarang ini, Liberal Democratic Party (LDP) akan mengadakan pertemuan dengan Megawati. “Bahkan Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengutus Kanagawa yang menduduki peringkat ke dua di LDP untuk mengadakan pertemuan khusus dengan Bu Megawati,”terang Ari Junaedi, Staf Khusus Bidang Pers dan Media Mantan Presiden Megawati Soekarnoputeri.

Ari Junaedi menjelaskan, setelah dari Fukuoka, Megawati masih diminta lagi menjadi pembicara di Federation of Asia-Pasific Women’s Association yang berlangsung di Tokyo dari tanggal 3 sampai 5 April. Di acara ini, Megawati akan dijamu khusus oleh Keluarga Kekaisaran Jepang.

Turut menyertai Megawati, suami yang juga anggota Komisi 1 DPR RI, HM Taufiq Kiemas, putrinya Puan Maharani Soekarnoputeri serta anggota DPR RI, Daniel Budi Setiawan.

Megawati Kecewa RI Dukung Resoluasi untuk Iran

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku kecewa dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mendukung Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 1747 untuk memperluas sanksi atas Iran.

"Saya sebagai Ketua Umum PDIP merasa kecewa dengan sikap Indonesia," kata Megawati pada acara deklarasi Baitul Muslimin Indonesia, di kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta, Kamis.

Iran adalah negara sahabat Indonesia yang saat ini membutuhkan dukungan, tapi apa yang dilakukan Indonesia sekarang ini? tanya mantan Presiden RI itu.

"Kenapa Indonesia yang sudah menjadi sahabat Iran sejak lama, seharusnya tidak memberikan dukungan terhadap Resolusi DK PBB atau putusan absen saja," ujarnya.

Padahal dengan abstain saja, lanjut Megawati, pada saat sekarang ini, sudah merupakan dukungan bagi Iran.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menceritakan pengalamannya saat menjabat menjadi Presiden Indonesia sedang menghadapi permasalahan Irak.

"Dalam pidato-pidato saya di DK PBB maupun di organisasi Islam, saya katakan peranan Indonesia bebas aktif. Ketika Irak akan diserang Amerika Serikat saya bertanya: yang mulia presiden (AS,red) sampai berapa lama perang selesai jangka pendek. Sebutkan kepada saya, seminggu, sebulan, setahun?" cerita Megawati.

Megawati menjelaskan, ceritanya tersebut bukan bermaksud untuk menerangkan keutungan politik pragmatis, karena memang tidak gampang untuk masuk ke DK PBB, meskipun sebagai anggota tidak tetap.

"Tapi kenapa, saat menghadapi Iran, tidak seperti yang saya katakan waktu itu," katanya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung dalam acara yang sama mengatakan, pihaknya pesimistis terhadap pengajuan interpelasi sejumlah anggota DPR terhadap dukungan Indonesia atas Resolusi terhadap Iran.

"PDIP menduga hak interpelasi itu, akan pupus sebelum Presiden berhasil dipanggil ke Senayan," katanya dalam konferensi pers seusai acara peresmian Baitul Muslimin Indonesia.

Pramono mengatakan, interpelasi seharusnya menjadi sikap fraksi, bukan sikap masing-masing anggota dewan.

Ia menegaskan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya Indonesia tidak gegabah dalam mengambil keputusan terhadap Iran.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

PKS Story