Fraksi-PKS Online: Ekspor pasir secara ilegal ke Singapura masih marak dilakukan meski Pemerintah sudah melarangnya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2007. Kegiatan yang ditenggarai sebagai penyebab terjadinya abrasi dan kerusakan lingkungan tersebut bukan tidak mustahil melibatkan aparat pemerintahan itu sendiri.
"Dengan dalih bahwa ekspor galian C itu diperbolehkan oleh Peraturan Daerah, bisa saja oknum pemerintahan daerah memudahkan proses penyelundupan pasir. Caranya dengan melegalkan kegiatan ekspor galian C yang diklaim sebagai galian bukan pasir tetapi sebenarnya itu pasir. Itu bisa saja jadi akal-akalan mereka," kata Soeripto, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS.
Munurut Soeripto Indonesia cukup kesulitan untuk konsisten terhadap kebijakan larangan ekspor pasir karena ketidaksolidan instansi yang terkait di lapangan. Padahal untuk menghentikan kegiatan jual beli bahan baku reklamasi Pantai Singapura tersebut, diperlukan kekompakan dari pemain-pemain di Indonesia baik dari Pemerintah Daerah, instansi Bea cukai, Perhubungan Laut maupun Angkatan laut.
Kegiatan jual beli pasir ke Singapura menurut Soeripto harus diwaspadai bukan hanya sebatas isu kerusakan lingkungan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pasir Pulau Bangka memiliki kandungan unsur sejenis uranium yang dapat menjadi bahan peledak. " Karenanya ekspor pasir harus distop, apalagi yang illegal," tandasnya.
Terkait hal itu Soeripto mengaku sudah berulangkali menanyakannya kepada pemerintah, baik ke Menteri Polhukam, Menteri Pertahanan maupun BIN dalam rapat-rapat kerja di Komisi I. "Tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan." (nis)
PKS Story
 |
