Warga Palestina di Al-Quds Akan Hilang Tahun 2020---------------
Al-Quds : Direktur Biro Cartography lembaga Pengkajian Arab di Al-quds, Kholil al-Tafkaji mengingatkan, bahwa Israel lah yang membuat krisis Palestina berkepanjangan.Mereka berupaya semaksimal mungkin menghapus identitas Palestina dari kota Al-Quds. Terbukti dengan dilanjutkanya proyek yahudisasi di wilayah tersebut.
Pada saat yang sama media Arab dan Palestina memantau ada peningkatan aktivis keagamaan di wilayah itu yang semakin mengancam keberadaan Masjid Al-Aqsha.
Dalam pernyataan persnya Tafkaji menjelaskan, pengaruh yang paling besar dari proyek mereka ini adalah meningkatnya penderitaan warga Palestina di Al-Quds itu sendiri. Proyek penjajahan dengan system yahudisai secara geografis dan demografis sangat berbahaya. Mereka bermimpi ingin menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota abadi Israel, tanpa memeperhatikan kedudukan kota tersebut bagi warga kaum muslimin dan Kristen. Menjadikan maslah ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Kehilangan demografi setidaknya tercermin dari dua masalah pokok. Pertama masalah penduduk, kedua setatus kewarganegaraan.Masalah demografi bagi warga Palestina di Al-Quds terbentur pada dua realita. Pertama tetap berada dalam otoritas Israel yang menghadapkanya pada dua pilihan. Apakah mau menjadi jadi warga Negara Israel, dengan kondisi mereka tidak punya daya tawar apapun karena sudah menjadi warga Israel. Atau tetap menjadi warga Palestina dengan konsekwensi ia jadi warga Negara asing di wilayah tersebut. Setelah tiga bulan ia akan diusir dari sana, sebagaimana undang-undang Israel yang mengatur seperti itu.
Kedua, warga Palestina di Al-Quds mengalami ketidak jelasan identitas yang kadang bertolak belakang hingga pase akhirnya. Ditambah dengan realisasi rencana Israel pada tahun 2020 yang mengharuskan semua warga ke luar dari Al-Quds.Sementara itu, Israel merealisasikan proyek yahudisasi dengan menggunakan undang-undang penjabelan tanah untuk fasilitas umum, undang-undang pembangunan dan UU tanah yang ditinggalkan pemiliknya. Disamping itu, Israel mengekang jalur-jalur kesehatan, pendidikan, perdagangan, perindustrian dan bantuan social dan perampasan KTP, demi kepentingan Israel.
sumber:infopalestina
11:19 10/01/2007
---------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar