Kedok Belaka Beras Vietnam

Kedok Belaka Beras Vietnam
----------------
Sabtu, 24 Februari 2007, 06:35:00 WIB

Jakarta, Rakyat Merdeka. Perjanjian impor beras antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam ternyata hanya kedok belaka. Sesungguhnya, Departemen Perdagangan Vietnam hanyalah berperan sebagai calo alias makelar.

Sebab, beras yang didatangkan ke Indonesia tidak sepenuhnya dari Vietnam, melainkan didatangkan juga dari Thailand dan India. Begitu ungkap Wakil Ketua Umum DPP PBR Ade Daud Nasution kemarin di Jakarta.

“Masak kita MoU sama Vietnam tapi berasnya dari Thailand dan India ini tidak benar. Kalau begitu Vietnam ini calo beras,” kecam Ade sembari menunjukkan fotokopi MoU Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu dengan Menteri Perdagangan Vietnam Troung Denh Tuyen tertanggal 18 Oktober 2006.

Ade mengatakan akan segera melaporkan kasus ini ke KPK. Sebab, dia menduga, pemerintah dirugikan sebesar Rp 140 miliar. Berdasarkan MoU itu, terang Ade, Indonesia sepakat membeli beras dari Vietnam seharga 308 dolar AS per ton. Sedangkan Pakistan menawarkan harga 280 dolar AS per ton dengan pembayaran kredit selama satu tahun.

“Ada selisih 28 dolar AS kalau dikalikan 500.000 ton yang diimpor berarti ada selisih harga Rp 140 miliar. Tapi kok kita malah memilih Vietnam ini jelas ada yang tidak beres. Apalagi berasnya bukan beras Vietnam tapi dioplos beras lain.”

Untuk itu, Ade meminta Komisi VI DPR segera memanggil Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo. Sebab, kedua orang inilah yang tahu pasti mengapa memilih impor dari Vietnam ketimbang Pakistan yang lebih murah.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR Agus Hermanto membantah data yang disuguhkan Ade. Ujarnya, berdasarkan rapat kerja Komisi VI dengan Mendag dan Bulog, harga yang ditawarkan Vietnam adalah harga realistis.

Selain itu, yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah memilih Vietnam sebagai eksportir beras lantaran negara itu telah berpengalamanan mengekspor beras ke Indonesia.

“Kita tidak ingin mengambil resiko memilih negara lain yang belum berpengalaman. Kalaupun Pakistan memberikan harga lebih murah jaminannya belum tentu. Sebab Pakistan tidak tercantum sebagai negara pengekspor beras,” tandas Agus.

Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan, kondisi stok cadangan beras nasional saat ini harus segera dipenuhi agar peristiwa kekurangan pangan akhir tahun lalu tidak terjadi lagi.

“Lebih baik kita cari yang berpengalaman daripada yang tidak ahlinya, Mas. Apalagi MoU ini dilakukan G to G jadi jaminannya lebih terjaga, Vietnam dan Indonesia sudah pernah bekerja sama sebelumnya,” pungkas Agus.

sumber:rakyatmerdeka
12:32 PM 2/24/2007
www.pksplus.com
----------------