Ketua MPR Tegaskan Kabinet Butuh Kepastian Soal "Reshuffle"

Jakarta - Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, Kabinet Indonesia Bersatu membutuhkan kepastian mengenai perombakan (reshuffle) kabinet yang diwacanakan akan berlangsung pada Maret 2007, agar kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tidak terganggu.

"Diperlukan ketegasan Presiden ada 'reshuffle' atau tidak. Ada atau tidak 'reshuffle' itu pada ujungnya adalah kinerja presiden," katanya saat ditemui di Wisma Nusantara, Jakarta, Selasa.

Hidayat mengatakan, ketegasan itu diperlukan, agar menteri dapat konsentrasi bekerja dan dapat meningkatkan kinerja tanpa dihantui "reshuffle". Eselon yang ada di bawah pun, jika mengetahui tidak ada reshuffle, maka akan dapat bekerja efektif.

"Tapi, kalau digantung seperti ini, eselon-eselon di bawah sulit mendengar dan melaksanakan program menteri, karena mereka berpikir jangan-jangan menterinya diganti," katanya.

Kalau kinerja menteri buruk, lanjut Hidayat, maka akan berdampak pada kinerja presiden buruk juga. Oleh karena itu, harus ada kejelasan "reshuffle", karena masa pemerintahan waktunya semakin pendek.

"Jadi, kalau memang 'reshuffle', maka paling akhir sekali ditolerir bulan April," ujarnya menegaskan.

Hidayat mengingatkan, jika terjadi perombakan kabinet, maka menteri yang baru harus lebih berkualitas dari menteri yang lama. Jangan sampai menteri yang mengantikan memiliki jejak rekam (track record)-nya tidak dikenal, profesional buruk, karena itu justru akan semakin menyusahkan kinerja Presiden.

"'Reshuffle' kalau betul-betul dilakukan untuk menjawab tuntutan rakyat dan meningkatkan presiden, tidak karena `pressure` dari partai politik," katanya.

Namun, jika Presiden tidak jadi akan melakukan "reshuffle", maka Presiden harus segera menyatakannya, agar para menteri bisa dituntut untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan program yang ada.

"Eselon-eselon yang ada di bawah pun, tidak ada peluang untuk spekulatif, karena menterinya tidak diganti, kerja konsentrasi, yang diuntungkan kinerja Presiden," katanya.

Soal perlu tidaknya "reshuffle", keputusan itu adalah hak prerogatif Presiden, demikian Hidayat Nurwahid.

sumber:(ANTARA News)


PKS Story

Kedok Belaka Beras Vietnam

Kedok Belaka Beras Vietnam
----------------
Sabtu, 24 Februari 2007, 06:35:00 WIB

Jakarta, Rakyat Merdeka. Perjanjian impor beras antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam ternyata hanya kedok belaka. Sesungguhnya, Departemen Perdagangan Vietnam hanyalah berperan sebagai calo alias makelar.

Sebab, beras yang didatangkan ke Indonesia tidak sepenuhnya dari Vietnam, melainkan didatangkan juga dari Thailand dan India. Begitu ungkap Wakil Ketua Umum DPP PBR Ade Daud Nasution kemarin di Jakarta.

“Masak kita MoU sama Vietnam tapi berasnya dari Thailand dan India ini tidak benar. Kalau begitu Vietnam ini calo beras,” kecam Ade sembari menunjukkan fotokopi MoU Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu dengan Menteri Perdagangan Vietnam Troung Denh Tuyen tertanggal 18 Oktober 2006.

Ade mengatakan akan segera melaporkan kasus ini ke KPK. Sebab, dia menduga, pemerintah dirugikan sebesar Rp 140 miliar. Berdasarkan MoU itu, terang Ade, Indonesia sepakat membeli beras dari Vietnam seharga 308 dolar AS per ton. Sedangkan Pakistan menawarkan harga 280 dolar AS per ton dengan pembayaran kredit selama satu tahun.

“Ada selisih 28 dolar AS kalau dikalikan 500.000 ton yang diimpor berarti ada selisih harga Rp 140 miliar. Tapi kok kita malah memilih Vietnam ini jelas ada yang tidak beres. Apalagi berasnya bukan beras Vietnam tapi dioplos beras lain.”

Untuk itu, Ade meminta Komisi VI DPR segera memanggil Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo. Sebab, kedua orang inilah yang tahu pasti mengapa memilih impor dari Vietnam ketimbang Pakistan yang lebih murah.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR Agus Hermanto membantah data yang disuguhkan Ade. Ujarnya, berdasarkan rapat kerja Komisi VI dengan Mendag dan Bulog, harga yang ditawarkan Vietnam adalah harga realistis.

Selain itu, yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah memilih Vietnam sebagai eksportir beras lantaran negara itu telah berpengalamanan mengekspor beras ke Indonesia.

“Kita tidak ingin mengambil resiko memilih negara lain yang belum berpengalaman. Kalaupun Pakistan memberikan harga lebih murah jaminannya belum tentu. Sebab Pakistan tidak tercantum sebagai negara pengekspor beras,” tandas Agus.

Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan, kondisi stok cadangan beras nasional saat ini harus segera dipenuhi agar peristiwa kekurangan pangan akhir tahun lalu tidak terjadi lagi.

“Lebih baik kita cari yang berpengalaman daripada yang tidak ahlinya, Mas. Apalagi MoU ini dilakukan G to G jadi jaminannya lebih terjaga, Vietnam dan Indonesia sudah pernah bekerja sama sebelumnya,” pungkas Agus.

sumber:rakyatmerdeka
12:32 PM 2/24/2007
www.pksplus.com
----------------

Deklarasi Partai Bintang Bulan

Metrotvnews.com, Jakarta:

Menjelang Pemilu 2009 partai baru bermunculan. Setelah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Wiranto yang memperkenalkan kendaraan politiknya Partai Hanura, kini giliran Hamdan Zulfa, mantan fungsionaris Partai Bulan Bintang tampil dengan partai barunya, yaitu Partai Bintang Bulan. Perkenalan partai baru itu dilakukan di Jakarta, Sabtu (20/1) siang.

Nyaris tidak ada yang berbeda antara Partai Bintang Bulan dengan Partai Bulan Bintang. Dari logo dan warna partai tidak ada yang berubah. Hanya tata letak desain logo yang kalau diperhatikan ada yang sedikit berbeda dengan Partai Bulan Bintang.

Namun, berbeda dengan pendirian panrtai baru lainnya yang antara lain karena karena ketidakpuasan di partai sebelumnya, Hamdan Zulfa mendeklarasikan Partai Bintang Bulang agar dapat mengikuti pemilihan umum yang akan datang. Alasannya, karena Partai Bulan Bintang pada pemilu 2004 tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).(DOR)

www.pksplus.com

Presiden SBY "Islam Perlu Kepemimpinan Visioner"

Friday, 19 January 2007
Presiden SBY mengingatkan umat Islam untuk tidak membiarkan diri menjadi korban globalisasi. Untuk itu, perlu kepemimpinan yang visiioner, kata Presiden dalam sambutannya pada acara The First Conference of International Forum for Islamist Parliamentarian (IFIP) di Hotel Millenium, Jakarta, Jumat (19/1) pagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan umat Islam untuk tidak membiarkan diri terisolasi dan menjadi korban dari kekuatan globalisasi dan modernisasi. Untuk itu, perlu kepemimpinan yang visiioner. Presiden SBY mengatakan hal ini dalam sambutannya pada acara The First Conference of International Forum for Islamist Parliamentarian (IFIP) di Hotel Millenium, Jakarta, Jumat (19/1) pagi.

“Kita tidak boleh membiarkan diri kita tertinggal dalam keraguan dan terisolasi, kita harus berdiri di garis depan dari globalisasi. Kita harus mengikuti umat-umat sebelum kita yang berpikir selangkah lebih maju. Dengan kekuatan satu miliar umat, dengan segala potensi dan kekuatan untuk mendorong globalisasi, untuk melepaskan kekuatan yang membangun, untuk membawa kedamaian dan kemakmuran," kata Presiden SBY.

Presiden mengatakan bahwa kita sudah tertinggal dalam revolusi industri dan transportasi, juga tertinggal dalam revolusi militer modern dengan teknologi dan strategisnya. Begitupun dalam hal teknologi komunikasi dan informasi, kita masih belum menjadi pemain utama. Tapi hal ini tidak boleh menghalangi kita untuk mengambil peran aktif dan memimpin dalam revolusi informasi yang sekarang sedang berjalan. “Kita tidak boleh tertinggal dalam revolusi yang sangat penting ini," SBY menegaskan.

SBY mencontohkan Cina dan India yang telah melakukan transformasi dengan dramatis, dimana mereka saat ini menjadi kekuatan global yang sedang tumbuh. “Dunia Islam juga bisa melakukan hal itu, seperti Cina dan India. Tetapi seperti mereka, itu membutuhkan perencanaan, disiplin, pemerintahaan, keterbukaan, reformasi, dan kerja keras," SBY menambahkan.

“Untuk melakukan itu semua, umat Islam membutuhkan kepemimpinan yang baik dan visionaries. Umat Islam tidak bisa berjalan tanpa arah. Umat Islam membutuhkan panduan dari para pemimpin formal dan informal, yang mengetahui bagaimana dunia bergerak, yang dapat memimpin sejalan, dan melakukan keputusan-keputusan sulit yang dapat membawa pencerahan, kebijaksanaan, dan bimbingan,“ ujar Presiden SBY.

Karena itu, lanjut Presiden, kualitas kepemimpinan dari dunia Islam menjadi sangat kritikal. “Kita akan perlu untuk melihat kepemimpinan di pemerintahan, parlemen, komunitas bisnis, media, LSM, dan komunitas sipil yang luas,“ katanya.

“Terakhir, untuk mewujudkan itu semua, adalah penting bagi umat Islam untuk merangkul dengan konstruktif, pikiran yang terbuka, pandangan yang jauh ke depan, positif, dan perilaku yang kreatif. Umat Islam harus melanjutkan usaha keras untuk sederhana dalam segala hal, toleransi, dan harmonis. Ini adalah tiang-tiang utama untuk perdamaian yang berlangsung lama, kemakmuran, modernisasi, dan demokrasi untuk umat Islam,“ kata Presiden.

Konferensi IFIP yang pertama ini dihadiri oleh seklitar 200 peserta dari 25 negara, dengan tema “Peaceful Reform and Democracy Toward a Better Future”. Presiden hadir dengan didampingi oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua DPR Agung Laksono, dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Usai memberikan pidato sambutan, Presiden membuka secara resmi konferensi tersebut dengan memukul gong. (nnf:presidensby.info)
www.pksplus.com

Muktamar PPP Telan Biaya Rp 11, 7 M

Wah, Muktamar PPP Telan Biaya Rp 11, 7 Miliar
---------------
Muktamar PPP ke-6 segera digelar. Tepatnya, 30 Januari hingga 3 Februari 2007, berlangsung di Ancol, Jakarta Utara. Tentang dana, salah satu kandidat ketua umum, Endin AJ. Soefhira menjelaskan, muktamar kali ini menghabiskan dana sebesar Rp 11, 7 miliar.
Dana itu berasal dari bantuan masyarakat, akunya.
Selain itu, lanjut dia, pada muktamar kali ini sudah ada enam kandidat ketua umum PPP, yakni Endin AJ Soefihara, Arif Mudatsir Mandan, Suryadharma Ali, Eggi Sudjana, Yunus Yosfiah, dan Ali Marwan Hanan.
Secara terpisah, Ketua Tim Sukses Suryadharma Ali, Emron Pangkapi menyatakan, perlu perubahan nama dalam struktur partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan sebutan dewan pimpinan (bagi eksekutif partai) yang kemudian dilekatkan pada struktur susunan pemerintahan nasional dari tingkat pusat hingga pedesaan.
Dengan struktur demikian, maka urut-urutannya adalah; dewan pimpinan pusat (nasional), dewan pimpinan propinsi, dewan pimpinan kabupaten/kota, dewan pimpinan kecamatan dan dewan pimpinan desa/kelurahan.
Perubahan istilah itu, katanya, sangat penting untuk meningkatkan wibawa dan rasa percaya diri kader partai di tingkat akar rumput bahwa mereka adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia di tingkatannya.
Ketua PPP Kecamatan harus merasa sejajar dengan Camat, Danramil, dan Kapolsek. Selama ini karena penyebutan sebagai anak cabang sering didudukkan di bangku belakang, katanya.
Selain itu, Tim Sukses ini juga ingin memberdayakan Majelis Syariah Partai yang berfungsi sebagai Dewan Syuro yang memberi arahan pada setiap pengambilan keputusan dan perjuangan yang berkaitan dengan syar'i dan mempunyai keputusan muktamar. Di sinilah ruh PPP sebagai partai Islam, warisan ulama, katanya.
sumber:eramuslim
2:36 PM 1/19/2007
www.pksplus.com
---------------

Pesan Al-Qardhawi untuk Aktivis Islam di Parlemen

Pesan Al-Qardhawi untuk Aktivis Islam di Parlemen
Jangan Terlambat Masuk Sidang
---------------
“Untuk saudara yang di parlemen, apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan?” tanya ulama internasional Syaikh Yusuf Al-Qardhawi kepada para pengantarnya yang sebagian besar dari anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera di Bandara Internasional Seokarno-Hatta, Jum’at (12/1) malam.
Tak pelak, kesempatan emas itu dimanfaatkan anggota Komisi VIII Djalaluddin Asysyatibi. Dia pun bertanya, "Kami anggota DPR dan juga mubalig dan khotib, kadang-kadang ada undangan untuk menyampaikan ceramah agama dan khutbah, mana yang harus diprioritaskan sementara kami juga punya jadwal di parlemen?"Dengan gamblang, Ulama Kharismatik yang bermukim di Qatar itu menjelaskan bahwa kehadiran Aleg di parlemen wajib dan tidak bisa digantikan oleh siapa pun. "Khutbah mungkin bisa digantikan oleh seseorang, sedangkan Anda wajib mengerjakan tugas Anda di parlemen. " kata Qordhowi.
Pada kesempatan yang sama, Assyeikh juga mengingatkan para aleg PKS untuk tidak terlambat dalam menghadiri sidang-sidang di parlemen dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan optimal. "Ikuti sidang-sidang, ikuti tema-tema (sidang), siapkan tema-tema itu. Saya nasihatkan bagi anggota parlemen aktivis Islam agar bersiap-siap, berdiskusi di mana mereka harus punya pertemuan secara bersama-sama dan di sana mereka berdiskusi tentang masalah-masalah politik, masalah ekonomi, masalah wawasan, pendidikan, kesehatan. Mereka harus punya pertemuan itu dan mereka harus meminta bantuan para pakar. Mereka bukanlah pakar dalam segala hal. Seperti dalam pendidikan maka mereka memanggil pakar pendidikan dan bertanya kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Masalah ekonomi, mereka hendaknya memanfaatkan pakar ekonomi sehingga mereka dapat merealisasikan program-programnya. Inilah yang diperlukan."
Saat ditanyakan apa prioritas aktivis Islam di parlemen, Al-Qardhawi mengatakan bahwa setiap negara, wilayah, daerah pemilihan dan tahapan itu punya prioritas tersendiri. Kendati demikian, ulama yang juga penulis produktif itu memberikan standar prioritas itu, yakni bagaimana prioritas itu benar-benar menyentuh kepentingan banyak orang, bukan segelintir orang.
"Prioritas itu harus didasarkan kepada ketercakupan untuk semua, seperti menuntaskan buta huruf. Buta huruf itu munkar. Munkar itu tidak hanya minuman keras, zina, pencurian. Demikian juga munkar dari sisi politik. Kecurangan dalam Pemilu itu munkar. Membelenggu kebebesan itu munkar. Keterbelakangan itu munkar," ujar dia.Sebelum menutup percakapannya dengan para pengantar, ulama berusia 81 tahun itu memimpin doa bersama, agar ummat Islam terhindar dari makar musuh-musuh Islam, agar ummat Islam di Palestina dan Irak diberikan pertolongan.
sumber:Fraksi-PKS Online
2:29 PM 1/19/2007
www.pksplus.com
---------------------

SBY : Islam Tidak Bertentangan dengan Demokrasi

SBY : Islam Tidak Bertentangan dengan Demokrasi
---------------
Jakarta, Di hadapan Forum Parlemen Islam Internasional, Jumat pagi ini (19/1), Presiden SBY menyatakan rasa pesimis dan kekhawatirannya soal perkembangan perdamaian di Timur Tengah.
Forum Parlemen Islam Internasional mulai hari ini hingga 21 Januari mendatang berkumpul di Jakarta, di Hotel Millenium, Tanah Abang, untuk membahas soal perdamaian dan demokrasi dunia.
Menurut Presiden SBY, sampai saat ini belum ada keinginan dari semua pihak untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Namun demikian, Indonesia selalu memonitor perkembangan yang terjadi di Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia selalu melakukan aksi diplomatik, agar Palestina benar-benar bisa mencapai kemerdekaan.
SBY juga menyebutkan, Indonesia juga selalu memonitor resolusi 1701 Dewan Kemanan PBB soal perdamaian di Timur Tengah dan implementasinya.
Dalam pernyataannya, SBY juga menyinggung soal kekhawatiran kelompok Barat yang menganggap Islam bertentangan dengan demokrasi. Menurut SBY, hal itu tidak benar.
SBY berharap, dengan adanya kerja sama di dalam Forum Parlemen Islam Internasional ini maka kerja sama dan persaudaraan umat Islam untuk menciptakan perdamaian akan segera terwujud.
Dan saya juga berdoa, semoga dengan Tahun Baru Islam ini, adalah hal yang baru bagi kita, atau langkah awal untuk menciptakan kebersamaan, menciptakan perdamaian di Tahun Baru Islam 1428 Hijriah.
Forum Parlemen Islam Internasional dihadiri 283 peserta dari 25 negara. Antara lain, berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Bosnia, Turki, Indonesia, Aljazair, Mesir, Thailand, Bangladesh, Irak, Palestina, Rumania.
Dalam forum ini, selain membahas tema Reformasi Perdamaian dan Demokrasi, Menuju Masa Depan yang Lebih Baik, juga akan digelar pelbagai diskusi, yang membahas soal hak asasi manusia, Islam dan demokrasi. Selain itu, forum tersebut direncankan akan diformalkan dengan membentuk struktur organisasi dan konstitusi.
sumber:Rakyat Merdeka
2:03 PM 1/19/2007
www.pksplus.com
---------------

Hidayat: Kecelakaan Lengkap, Sepeda Saja yang Belum

Hidayat: Kecelakaan Lengkap, Sepeda Saja yang Belum
---------------
Bandung - Carut marutnya dunia transportasi nasional membuat Ketua MPR Hidayat Nurwahid prihatin. Sistem transportasi harus dibenahi. Saat ini yang belum terjadi tinggal kecelakaan sepeda saja.

"Ya kami prihatin dengan terus menerusnya ada kejadian kecelakaan transportasi, pesawat terbang, kereta api, kapal. Baru tadi malam kecelakaan beruntun di Cipularang, lengkap sudah kecelakaan. Hanya tinggal sepeda saja nih yang belum," cetus Hidayat.

Hidayat menyampaikan hal itu usai memberikan kuliah umum di Aula Timur, Kampus ITB, Jalan Ganesha, Bandung, Rabu (17/1/2007).

Dengan kondisi gerbong yang sudah tua, pesawat yang tua, disiplin dari masyarakat, regulasi maupun pengawasan yang masih rendah, Hidayat menilai itu semua merupakan potensi terjadinya kecelakaan.

"Tanpa harus menyalahkan siapa pun, kita harus benahi sistem transportasi di Indonesia," katanya.

Namun apakah Menhub Hatta Rajasa perlu mundur atau tidak, kata dia, semuanya diserahkan pada hak prerogatif presiden.

Saat ditanya poin penilaian tentang kinerja Menhub, Hidayat malah balik bertanya.

"Menurut Anda enaknya berapa. Sebelumnya kan memang ada. Tapi meski Menhub memberikan arahan, tuntutan, tapi di lapangan bawahannya tidak patuh, sulit juga," kata dia.

Apakah perlu presiden beri warning? "Saya rasa sejak 2007 presiden sudah secara tegas memerintahkan menterinya bekerja dengan baik. Saya kira menteri-menterinya pun harus tegas pula bekerja sebaik mungkin," katanya.
sumber:detikcom
17:51 17/01/2007
www.pksplus.com
---------------

Tanggapi Dewan Revolusi, Hidayat Minta Tokoh Senior Lebih Bijak

Tanggapi Dewan Revolusi, Hidayat Minta Tokoh Senior Lebih Bijak
--------------
Bandung - Ketua MPR Hidayat Nurwahid yakin tidak akan ada makar. Dewan Revolusi yang diwacanakan tokoh-tokoh senior tidak bermaksud menggulingkan pemerintahan. Namun dia berharap para senior ini lebih bijak melihat persoalan bangsa.

"Beliau-beliau kan tidak dimaksudkan ini untuk makar, tapi katanya Dewan Revolusi nurani. Tapi saya harap senior-senior itu lebih bijak," tegas Hidayat.

Hidayat menyampaikan hal itu usai memberikan kuliah umum di Aula Timur, Kampus ITB, Jalan Ganesha, Bandung, Rabu (17/1/2007).

Hidayat juga menyatakan, makar atau pencabutan mandat seperti yang diusung dalam demo di Jakarta, Senin 15 Januari, menurutnya, sudah kebablasan. Karena hal itu tidak dikenal dalam sistem demokrasi di Indonesia.

"Kalau memang benar cabut mandat, ada mekanismenya. Diajukan ke DPR, atau pun bisa dengan sistem pemilu ulang. Yang kemarin itu tidak pas dalam mekanisme pencabutan mandat," katanya.

Apalagi jumlah pendemo yang dikomandoi aktivis Malari Hariman Siregar itu tidak signifikan. Jumlah warga Jakarta saja tidak terwakili.

"Bilangnya ribuan, tapi yang datang hanya ratusan. Terus perlu ditanya juga, Hariman pada pilpres lalu dia milih siapa? Jangan-jangan golput. Jadi dia mau cabut mandat siapa. Lah wong dia tidak memberikan mandat kepada siapa-siapa," ujar Hidayat.

Apakah ini terkait manuver politik Pilpres 2009? "Dalam politik itu bisa saja terjadi dan boleh-boleh saja, tapi manuver politik harus perhatikan juga azas kepatutan. Saya sepakat tindakan pemerintah yang tidak melakukan tindakan represif kepada mereka," katanya.
sumber:detikcom
17:49 17/01/2007
www.pksplus.com
---------------

Men-PAN: PNS Tak Boleh Aktif di Parpol

Men-PAN: PNS Tak Boleh Aktif di Parpol
---------------
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendi menyatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyelenggarakan sidang Badan Kepegawaian (Badkep).
Taufiq menegaskan hal tersebut di sela-sela rapat kerja dengan Komisi II DPR (bidang aparatur negara) Senin (15/1), menanggapi keterlibatan sejumlah PNS dalam Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar.
Menurutnya, sidang itu penting dan diperlukan terkait dengan masuknya sejumlah anggota PNS dan pejabat yang masuk dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar. Kita akan melakukan klarifikasi dengan sebaik-baiknya. Kalau yang bersangkutan akan memilih menjadi anggota partai politik (parpol) maka dia harus keluar dari PNS, katanya.
Dijelaskannya, dirinya akan melihat terlebih dahulu, apakah benar ada pejabat atau PNS yang masuk ke parpol, sambil mempelajari UU yang ada.
Sebab, apakah dengan masuk ke Batibang itu sama saja dengan masuk menjadi anggota parpol tertentu atau tidak. Jika hanya ingin memberikan ceramah, kan tidak apa-apa, ujar Taufiq.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Prapto Hadi mengatakan, sudah ada aturan yang tegas yang mengatur hal tersebut.Dalam UU Nomor 43/1999 tentang Kepegawaian Negara menyatakan, PNS harus netral. Artinya, PNS tidak partisan dan tidak boleh menjadi anggota/pengurus parpol. Hal ini agar PNS bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan tidak diskriminatif, papar Hadi.
Dalam PP Nomor 37/2004, jelas dia, disebutkan PNS tidak boleh
masuk ke parpol. Namun jika kepakaran atau keahliannya diminta ceramah, itu boleh-boleh saja. Yang dilarang itu menjadi anggota partai, tandasnya.
sumber:eramuslim
17:38 15/01/2007
www.pksplus.com
---------------

Demokrasi di Indonesia Bisa Dicontoh Negara Timur Tengah

Demokrasi di Indonesia Bisa Dicontoh Negara Timur Tengah
---------------
Umat muslim di Indonesia meski mayoritas tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan pluralitas. Hal itu bukti prinsip Islam sejalan dengan prinsip demokrasi. Namun, tidak sedikit konsep demokrasi yang diterapakan di banyak negara hanya demokrasi yang semu. Manipulasi kotak suara, manipulasi kertas suara, money politicmerupakan wujud demokrasi yang semu.
Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengemukakan hal itu usai menerima Ketua Persatuan Ulama Internasional Syaikh Yusuf Al Qaradhawi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (9/1).Beliau kagum kepada Indonesia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, menghargai pluralitas, menghargai kebebasan, merealisir kemashalatan umum, termasuk menghormati tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, tutur Hidayat Nurwahid.Dikatakan Hidayat, ulama asal Qatar yang dikenal moderat itu berkesimpulan, bahwa Islam yang sebenarnya sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hal demikianlah yang akan membawa bangsa manapun yang menerapkannya pada peradaban yang berkeunggulan. Itu yang beliau nilai terjadi di Indonesia,kata Hidayat.Hidayat menambahkan, menurut pendapat Syaikh Al Qaradhawi, prinsip Islam yang moderat mampu memberikan bingkai yang kokoh bagi suatu bangsa untuk maju menyongsong masa depan. Prinsip moderat memiliki keunggulan dalam moralitas, kemampuan menghargai tradisi, memaknai modernitas dengan toleransi dan demokrasi, menghargai sesama, dan menegakan hukum dengan seadil-adilnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayat yang sempat mengenyam pendidikan di Timur Tengah, menyatakan agar hal positif di Indonesia dapat dicontoh di tempat lain, termasuk di Timur Tengah.Hidayat melanjutkan, demokrasi yang sejati menurut Syaikh Al Qaradhawi, tidak boleh menghadirkan kebohongan publik. Misalnya, memanipulasi kotak suara, kertas suara, dan money politic. Seolah-olah ada demokrasi, yang terjadi sebaliknya pemaksaan kehendak. Demokrasi yang mesti dikembangkan adalah demokrasi yang berbasiskan moralitas, kejujuran, bukan manipulasi, jelas dia.Ditegaskan Syaikh Al Qaradhawi, dengan demokrasi yang baik danIslam yang moderat, insya Allah bangsa Indonesia bisa menghadapi krisis. Seluruh problema yang ada sekarang perlu dihadapi dengan cara yang produktif. Indonesia adalah bangsa yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu diyakini, karena beliau sudah mengenal bangsa Indonesia. Beliau sudah berkali-kali datang ke Indonesia, ujarnya.
Demokrasi Semu AmerikaPelaksanaan demokrasi di Irak, yang dibidani AS, dinilai Syaikh Al Qaradhawi, sebagai demokrasi yang salah. Pelaksanaan demokrasi yang diterapkan AS di Irak jauh dari prinsip demokrasi sebenarnya.
Perilaku barbarian yang terjadi di Irak tidak boleh terjadi di tempat lain. Pelajaran buruk tidak boleh diulang negara lain.Namun tidak berarti apa yang diterapkan Saddam Hussein selama ini benar. Demokrasi yang diterapkan Saddam Hussein adalah demokrasi palsu. Faktanya, perolehan suara Saddam Hussein dalam satu pemilu selalu mencapai 99, 99 persen. Hal itu jelas tidak masuk akal.Selain itu, dia membunuh rakyatnya dan membudayakan sikap diktatorianisme.
sumber:Fraksi-PKS Online
17:04 15/01/2007
www.pksplus.com
---------------

Nakhoda KM Senopati Mulai Bisa Cerita Soal Tenggelamnya Kapal

Surabaya (ANTARA News) - Kondisi kesehatan nakhoda KM Senopati Nusantara, Wiratno (53), kini berangsur-angsur membaik, sehingga bisa bercerita lokasi kapal saat tenggelam kepada perwira TNI AL yang diijinkan dokter untuk melakukan wawancara.

"Tadi malam (Rabu, 10/1), perwira Koarmatim mulai melakukan wawancara ringan dengan Wiratno setelah mendapatkan ijin dari dokter dan psikiater yang menanganinya," kata Kadispen Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful, kepada ANTARA di Surabaya, Kamis.

Ia menjelaskan Wiratno yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit TNI AL (RSAL) Surabaya dan daya ingatnya belum pulih 100 persen itu menjelaskan bahwa sebelum tenggelam, KM Senopati Nusantara sempat mati mesin saat berada di utara Tanjung Mandalika.

"Karena itu, kapal yang seharusnya menuju Semarang kemudian terombang ambing dan terseret arus hingga ke arah Timur dan diperkirakan tenggelam di utara Tanjung Awar-awar, yakni perbatasan Jateng dengan Jatim," katanya.

Berdasarkan keterangan Wiratno, TNI AL yang sejak Rabu (10/1) melakukan penyelaman di 30 mil laut utara Tanjung Mandalika hingga Lasem, akan memindahkan operasi pencarian ke arah lebih ke timur.

"Personel TNI AL akan mempelajari lebih lanjut keterangan dari Wiratno. Sesuai data yang dimiliki Koarmatim, di perairan Tanjung Awar-awar itu banyak sekali bangkai kapal tenggelam dan ranjau laut sisa perang dunia," ujarnya.

Karena banyaknya ranjau itulah, maka enam penyelam TNI AL dari Dinas Penyelaman Bawa Air (Dislambair) Koarmatim harus ekstra hati-hati saat melakukan pencarian. Untuk mengetahui peta sebaran ranjau itu, KRI Untung Suropati juga membawa personel pasukan katak. (*)

www.pksplus.com

Adam Air Harus Diberi Sanksi

Adam Air Harus Diberi Sanksi
---------------

Pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi kepada PT AdamSky Connection (Adam Air) atas peristiwa jatuhnya armada milik maskapai tersebut Pasalnya kecelakaan tersebut bukan kali pertama yang dialami Adam Air selama satu tahun terakhir.

Bila hasil investigasi nantinya menunjukkan bahwa (kecelakaan) ini murni kesalahan teknis, maka harus ada sanksi yang tegas terhadap Adam Air, karena maskapai tersebut sudah sering mengalami kecelakaan. Evaluasi dan sanksi juga harus diberikan kepada oknum pemerintah yang memberikan sertifikasi kelaikan terbang, kata Anggota Komisi V DPR RI Abdul hakim, Selasa (2/1) di Jakarta.

Sepanjang tahun 2006 tercatat lebih dari tiga kali insiden penerbangan yang dialami Adam Air. Pertama insiden pendaratan darurat di Tambolaka, NTT akibat pilot kehilangan arah dalam perjalanan dari Jakarta menuju Makasar pada 11 Februari tahun lalu. Selang tujuh bulan berikutnya, operator penerbangan ini kembali ramai diberitakan akibat pendaratan darurat pesawat jenis Boeing 737-200 miliknya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Pecahnya kaca bagian depan diklaim sebagai penyebab pendaratan darurat.

Selain pendaratan darurat, Adam Air beberapa kali mengalami pecah ban saat pendaratan. Pada taggal 6 Juli, pesawat jurusan Jakarta - Solo dengan nomor penerbangan KIO160 milik maskapai yang menerapkan low cost carrier ini mengalami pecah ban di Bandara Adisumarmo, Boyolali. Hal serupa terjadi di penghujung tahun. Dalam penerbangannya dari Jakarta menuju Medan, pesawat jenis Boeing 737-400 Adam Air mengalami pecah ban sebelah kanan saat mendarat di Bandara Polonia.

Menurut Abdul Hakim terulangnya kecelakaan pesawat menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap kelaikan penerbangan. Dia tidak menepis kemungkinan adanya kolusi dalam pemberian ijin terbang maupun hasil audit penerbangan yang melibatkan Departemen Perhubungan.

Karenanya, kata dia, audit penerbangan ke depan selain lebih diperketat juga harus dilakukan oleh badan independen seperti di negara-negara maju. Pemerintah sebaiknya hanya membuat regulasi yang mengedepankan keselamatan penerbangan saja, sedangkan pengawasan dilakukan oleh para ahli yang independen. Tim audit yang independen diyakini akan memperkecil kemungkinan kecelakaan yang disebabkan faktor teknis.

sumber:Fraksi-PKS Online

11:55 10/01/2007

www.pksplus.com

---------------

Qardhawi Puji Demokrasi Indonesia

FIP Laboratorium Politik Anggota Parlemen Negara Muslim

Fraksi-PKS Online: Gagasan dibentuknya The International Forum for Islamist Parliamentarian (IFIP), forum anggota parlemen negara-negara muslim, diharapkan bisa menjadi laboratorium pembelajaran anggota parlemen negara-negara muslim untuk meningkatkan peranannya dalam proses demokratisasi negara maisng-masing.

Menurut salah seorang penggagas IFIP, yang juga anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI Luthfi Hasan Ishaaq, IFIP terbuka bagi setiap anggota parlemen dari negara mana pun yang berempati pada persoalan kaum muslimin dan dunia Islam. IFIP bukan wadah resmi lembaga legislatif negara-negara di dunia, seperti IPU (International Parliamentary Union) atau lainnya. IFIP bersifat non-governmental.

"IFIP bukan seteru IPU atau sekutu kekuatan militer mana pun," terang Luthfi, demikian aleg PKS asal Jawa Timur itu disapa, Kamis (4/1).

Terbentuknya IFIP, kata Luthfi, berawal dari pertemuan-pertemuan dan dialog-dialog dalam forum-forum resmi parlemen internasional sebelumnya. Dialog-dialog tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, masih banyak negara Islam yang tidak (dapat) menjalankan demokrasi dengan baik.

Demikian pula, upaya reformasi politik, jaminan dihormatinya kebebasan dan pluralitas, dan pergantian kekuasaan secara damai belum terjadi di kebanyakan negara-negara anggota IFIP. "Kita sepakat berbagi pengalaman dalam meningkatkan kapasitas masing-masing, sehingga praktek demokratisasi dan reformasi politik masing-masing negara lebih baik ," tuturnya.

Sedianya, sambung dia, akan diadakan pertemuan perdana IFIP. Sebagian anggota mendorong agar saat launching IFIP, Indonesia menjadi tuan rumah. Menurut infromasi, diperkirakan 200 anggota parlemen dari lebih 20 negara menyatakan keinginannya hadir dalam pertemuan perdana tersebut.

Di antara negara-negara tersebut adalah Inggris, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Bahrain, Kuwait, Mesir, Lebanon, Palestina, Jordania, Turki, Hongaria, Rumania, Bosnia, Tajikistan, Aljazair, Maroko, dan Yaman.

"Pertemuan dibiayai pribadi masing-masing anggota dan donasi yang tidak mengikat. Insya Allah, awal bulan tahun ini bisa dilaksanakan," Luthfi menyatakan. (mca) www.pksplus.com

Ponsel Penumpang Bobby masih Aktif, Keluarga Merinding

Makassar (ANTARA News) - Seorang keluarga korban pesawat Adam Air yang hilang sejak Senin (1/1) mengaku merasakan sesuatu yang aneh dan merinding saat menguhubungi nomor ponsel anaknya, Bobby (29) yang hingga saat ini belum jelas nasibnya.

"Saya tiba-tiba merinding saat berhasil menembus nomor ponsel Bobby," jelas Aris Sujitno, ayah korban yang mengaku menghubungi ponsel korban sekitar pukul 12.41 Wita, Sabtu (6/1).

Dia mengaku tiba-tiba tersentak dan tanpa dikomando, ia segera menghubungi ponsel Bobby di nomor 081356456535 beberapa saat setelah ia tersadar dari lamunannya yang membayangkan seseorang yang sedang berjalan-jalan di sekitar hotel adalah Bobby.

Tetapi sambungan jaringan tersebut tiba-tiba terputus dan saat berusaha mengontak kembali, ponsel Bobby sudah tidak aktif lagi.

"Kadang-kadang terdengar nada sibuk atau ada suara balasan bahwa nomor tidak terdaftar,?" ujar lelaki asal Gorontalo ini.

Ia sendiri tidak begitu yakin bahwa nomor ponsel yang dihubunginya itu bisa tembus karena beberapa hari sebelumnya, Aris juga berusaha menghubungi nomor Bobby tapi tidak bisa terkoneksi namun kali ini, disaat dia sedang terbawa khayalan dan mendadak sadar, ia akhirnya berhasil juga menemubus nomor sang buah hati.

Menurut Aris, ia sudah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Telkomsel beserta dengan nomor Bobby dan berharap agar bisa menelusuri keberadaan anaknya melalui jaringan tersebut.

Kejadian ini tidak hanya dialami Aris. Sebelumnya hal yang sama terjadi pada Suyanto yang saat itu berhasil melakukan komunikasi singkat dengan adiknya, Faturrohman, beberapa jam setelah pesawat itu menghilang di udara.

Demikian pula halnya dengan Lince dan Justin yang mengaku menerima sms kosong dari adiknya, Yuneke pada tanggal 2 Januari.

Sementara itu, pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan menyelidiki kasus tersebut dengan melakukan kerjasama sejumlah provider seluler.(*)
www.pksplus.com

DPR RI akan Ajukan Interpelasi

DPR RI akan Ajukan Interpelasi

Jumat, 05 Januari 2007 09:01:44 ::


HNW Online: MAKKAH--Buntut dari gagalnya suplai ransum bagi jamaah selama di Arafah dan Mina (Armina) bakal berlanjut di DPR. Sejumlah anggota DPR akan mengajukan hak interpelasi. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mempersilakan anggotanya menngajukan hak tersebut.

'Kami mendukung usul itu dan akan menggunakan hak interpelasi,' kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (3/12). Sebelumnya di Jakarta, Presiden SBY dikabarkan membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin mantan Menag Tolchah Hasan.

Pembentukan itu disambut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Salim Segaf Aljufri. 'Kami mendukung agar masalah ini clear,' kata dia di Makkah, Rabu (3/1). Salim yakin Presiden menunjuk orang yang dapat melihat masalah Arminaa dari semua sisi secara obyektif. Makin cepat tim bekerja menurut dia makin baik.

Ia pribadi mengaku siap dipanggil ke Tanah Air untuk memberi keterangan. Salim menegaskan telah menempuh upaya maksimal untuk membantu jamaah baik sebelum Ana for Development (AFD) gagal menyuplai ransum sesuai perjanjian maupun saat peristiwa terjadi. 'Saya sudah perintahkan untuk membatalkan kontrak dengan Ana,' katanya.

Hari itu menurut dia, muassasah menyatakan sanggup menyuplai makanan untuk jamaah di Mina. Hal itu didukung kementerian hajii Arab Saudi. Namun, panitia haji urung membatalkan kontrak sehingga kegagalan suplai ransum berlanjut hingga di Mina.

Menurut Salim bukan hanya dirinya yang menyuarakan pembatalan kontrak tapi juga anggota DPR RI Komisi VIII yang menjadi tim pengawas. Yang terjadi kemudian selentingan isu yang menyatakan ada main mata antara Dubes dengan muassasah. 'Bagaimana saya bisa main mata karena ini sudah masalah darurat mennyangkut 189 ribu jamaah.'

Dari Jakarta, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga berpendapat kasus Armina perlu dikritisi karena sempat menganggu kekhusukan jamaah saat wukuf.

'Saya kira Menag harus mengulangi permintaan maafnya ke jamaah serta memberi kompensasi,' kata dia di Jakarta, Rabu (3/1). Hidayat mengungkap sebelumnya, penawaran AFD sempat ditolak. 'Mengapa sekarang diterima lagi?' kata dia.

Ke depan dia mendesak tak ada monopoli dalam pengelolaan katering. 'Paling tidak harus ada dua perusahaan agar tercipta kompetisi yang sehat demi perbaikan pelayanan bagi para jamaah,' tandas Hidayat.

Sementara itu Menag M Maftuh Basyuni menyatakan operasional haji juga menjadi tanggung jawab kedutaan. 'Tapi ada kesalahan kita seolah-olah penyelenggaraan haji adalah proyek Departemen Agama (Depag),' katanya. Mantan Dubes RI untuk Arab Saudi ini pun berniat mengembalikan semua sesuai UU bahwa perwakilan Indonesia di luar negeri harus dilibatkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan haji.

Maftuh juga menjelaskan bahwa pengembalian uang konsumsi senilai 300 riyal itu merupakan perintah Presiden RI yang dananya diambilkan dari sisa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. 'Jika tidak cukup akan diambilkan dari DAU atau saya minta ke Presiden.'

Ia menyatakan pemindahan kontrak dari muassasah ke AFD untuk kepentingan jamaah. Harga 300 riyal selama fase Armina menurut dia terlalu mahal karena jamaah ONH Plus pun hanya membayar 250 riyal sebagaimana yang ditawarkan AFD. Malah, makanan yang dinikmati jamaah ONH Plus sangat berlimpah dan mewah. Sedangkan yang disediakan muassasah seadanya. 'Kami ingin ada perbaikan bagi jamaah.'

Hanya saja yang terjadi di luar dugaan. AFD gagal memenuhi kontraknya. Kini, kata Maftuh, segala hal terkaitdengan AFD diserahkan sepenuhnya kepada Kerajaan Arab Saudi.'Kami berharap pemerintah Arab Saudi dapat memberikan hukuman kepada perusahaan katering tersebut. Sebab ini menyangkut perngorbanan jamaah haji Indonesia juga nama baik bangsa Indonesia. Ini juga menyangkut nama baik pemerintah Arab Saudi,' kata Maftuh.

www.pksplus.com

Horward Mengecam Keputusan MA soal Ba`asyir

Horward Mengecam Keputusan MA soal Ba`asyir
--------------
Canberra: Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) Abu Bakar Ba`asyir mendapat reaksi keras dari Perdana Menteri Australia John Howard. Dalam wawancara dengan televisi Nine Network, Jumat (22/12), Howard menyampaikan kecamannya atas keputusan MA tersebut. Howard mengaku prihatin dengan keputusan MA yang membebaskan Ba`asyir dari dakwaan keterlibatan dalam bom Bali pada 12 Oktober 2002. Howard berjanji akan terus melakukan sesuatu untuk mengobati rasa sakit korban dan keluarga korban bom Bali, terutama warga Australia.
Howard menegaskan hal itu setelah MA membebaskan Pemimpin Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo itu dari segala dakwaan jaksa. Menurut Howard, sistem pengadilan Indonesia telah memutarbalikkan dugaan keterlibatan Ba`asyir dalam kasus Bom Bali I. Tapi, Howard mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah sistem peradilan di Indonesia. Howard tetap yakin bahwa Ba`asyir terlibat dalam kasus Bom Bali I yang sebagian besar korbannya adalah warga negara Australia.Sementara sejumlah keluarga korban dari Australia mengaku terkejut dan muak dengan keputusan MA itu. Mereka mengaku sulit memahami sistem peradilan Indonesia. Mereka percaya, Perdana Menteri Howard akan melakukan sesuatu untuk mereka.
sumber:metrotv
www.pksplus.com
-------------

37 Parpol Sudah Terdaftar, Partai Wiranto Belum

37 Parpol Sudah Terdaftar, Partai Wiranto Belum
---------------
Bogor, Meskipun Pemilu 2009 masih dua setengah tahun tahun lagi, semarak pesta demokrasi sudah mulai menghangat. Keinginan untuk menjadi ‘pemain’ di percaturan politik Indonesia, banyak partai politik baru dan lama tapi ‘wajah baru’ mulai bermunculan.
Data dari Departemen Hukum & HAM yang diterima oleh Situs Berita Rakyat Merdeka hingga 22 Desember ini, sebanyak 37 partai baru sudah terdaftar.
Sampai saat ini sudah 37 partai yang mendaftar di Departemen Hukum & HAM. Tapi belum kami verifikasi,papar Menkum & HAM Hamid Awaludin dalam acara refleksi akhir tahun Depkum & HAM di hotel Salak, Bogor, Kamis malam (21/12).
Diantara partai tersebut terdapat nama-nama lama yang dunia perpolitikan, seperti Roy BB Janis dengan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Choirul Anam dengan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Hamdan Zoelva dengan Partai Bintang Bulan (PBB), serta Muchtar Pakpahan dengan Partai Buruh.
Sementara, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang baru dideklarasikan oleh bekas Menhan/Panglima ABRI Jenderal (pur) Wiranto, Kamis kemarin (21/12) ternyata belum masuk daftar resmi Depkum & HAM. iga
Berikut 37 Nama Partai yang Sudah Mendaftar di Dephuk & HAM :
1. Partai Generasi
2. Partai Indonesia Muda Bangkit
3. Partai Indonesia Maju
4. Partai Nusantara Indonesia
5. Partai Partai Islam Persatuan
6. Partai Solidaritas Buruh
7. Partai Buruh
8. Partai Republiku
9. Partai Murba Indonesia
10. Partai PNI Massa Marhaen
11. Partai PNI Marhaen
12. Partai Peduli Rakyat Indonesia
13. Partai Solidaritas Nasional
14. Partai Bela Negara
15. Partai Kristen Demokrat
16. Partai Orde Baru
17. Partai Satria Paningit
18. Partai Demokrasi Pembaruan
19. Partai Bintang Bulan
20. Partai Kristiani Indonesia
21. Partai Nasional
22. Partai Damai Sejahtera Indonesia
23. Partai Demokrasi Indonesia
24. Partai Pembaharuan Damai Sejahtera
25. Partai Rakyat Merdeka
26. Partai Demokrat Sejahtera
27. Partai Kemerdekaan Rakyat
28. Partai Karang Baja Sejahtera
29. Partai Indonesia Sejahtera
30. Partai Kedaulatan
31. Partai Karya Pelita Soeharto
32. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
33. Partai Kebangsaan
34. Partai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
35. Partai Perhimpunan Kebangsaan
36. Partai Indonesia Madani
37. Partai Garuda
sumber:Rakyat Merdeka
20:48 22/12/2006
www.pksplus.com
--------------

DPRD Depok ke MA Salah Prosedur

Surat DPRD Depok ke MA Salah Prosedur

---------------

DEPOK, Laporan lima fraksi DPRD Depok kepada Mahkamah Agung (MA) tentang enam dugaan pelanggaran Walikota Depok Nurmahmudi Isma’il dikembalikan. Ketua DPRD Depok Naming D Bothin mengatakan pengiriman berkas itu memang terjadi kekeliruan. MA memang telah mengirim surat itu kepada DPRD pada kira-kira pada Rabu (13/12) sore, ujar Naming di gedung DPRD Selasa (18/12).
Naming menjelaskan, MA mengirim surat karena DPRD melakukan kesalahan dalam prosedur pengiriman ke MA. MA menyatakan DPRD seharusnya terlebih dahulu ke panitera perkara, bukan ke bagian panitera umum, kata Wakil Ketua DPRD Agung Witjaksono.
Agung menegaskan, DPRD dalam waktu secepatnya akan segera mengirim berkas laporan sesuai dengan prosedur yang benar seperti disarankan MA. Ini bukan ditolak, hanya salah alamat, tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, lima fraksi DPRD minus FPKS melaporkan pelanggaran kebijakan Nur Mahmudi ke MA pada 16 November berupa berkas setebal 2.110 halaman. Mereka meminta MA untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sementara itu, Fraksi PKS menilai dikembalikannya laporan DPRD membuktikan jalan yang ditempuh DPRD salah langkah. Hal ini menjadi dalih Fraksi PKS agar mereka tidak meneruskan menggunakan hak interpelasi dan angket.
Sangat memprihatinkan apabila dewan yang semestinya memahami ketentuan peraturan dengan baik justru membuat keputusan yang keliru dengan mengirimkan surat ke MA yang secara prosedural maupun subtansial tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, kata anggota Fraksi PKS, Qurtifa Wijaya.
Agung Witjaksono mengatakan, langkah DPRD dengan melaporkan ke MA adalah hal berbeda dengan langkah DPRD yang menggunakan hak interpelasi dan hak angket. Sebanyak 33 dari 45 anggota DPRD bertekad bulat menggunakan hak interpelasi yang kemarin ditingkatkan menggunakan hak angket setelah menilai jawaban Nur Mahmudi dalam paripurna interpelasi tidak memuaskan. Pimpinan DPRD akan membentuk Pansus Angket yang kewenangannya layaknya penyidik kepolisian atau kejaksaan.
sumber:WARTA KOTA

5:59 PM 12/20/2006

www.pksplus.com

-------------