DPR RI akan Ajukan Interpelasi

DPR RI akan Ajukan Interpelasi

Jumat, 05 Januari 2007 09:01:44 ::


HNW Online: MAKKAH--Buntut dari gagalnya suplai ransum bagi jamaah selama di Arafah dan Mina (Armina) bakal berlanjut di DPR. Sejumlah anggota DPR akan mengajukan hak interpelasi. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mempersilakan anggotanya menngajukan hak tersebut.

'Kami mendukung usul itu dan akan menggunakan hak interpelasi,' kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (3/12). Sebelumnya di Jakarta, Presiden SBY dikabarkan membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin mantan Menag Tolchah Hasan.

Pembentukan itu disambut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Salim Segaf Aljufri. 'Kami mendukung agar masalah ini clear,' kata dia di Makkah, Rabu (3/1). Salim yakin Presiden menunjuk orang yang dapat melihat masalah Arminaa dari semua sisi secara obyektif. Makin cepat tim bekerja menurut dia makin baik.

Ia pribadi mengaku siap dipanggil ke Tanah Air untuk memberi keterangan. Salim menegaskan telah menempuh upaya maksimal untuk membantu jamaah baik sebelum Ana for Development (AFD) gagal menyuplai ransum sesuai perjanjian maupun saat peristiwa terjadi. 'Saya sudah perintahkan untuk membatalkan kontrak dengan Ana,' katanya.

Hari itu menurut dia, muassasah menyatakan sanggup menyuplai makanan untuk jamaah di Mina. Hal itu didukung kementerian hajii Arab Saudi. Namun, panitia haji urung membatalkan kontrak sehingga kegagalan suplai ransum berlanjut hingga di Mina.

Menurut Salim bukan hanya dirinya yang menyuarakan pembatalan kontrak tapi juga anggota DPR RI Komisi VIII yang menjadi tim pengawas. Yang terjadi kemudian selentingan isu yang menyatakan ada main mata antara Dubes dengan muassasah. 'Bagaimana saya bisa main mata karena ini sudah masalah darurat mennyangkut 189 ribu jamaah.'

Dari Jakarta, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga berpendapat kasus Armina perlu dikritisi karena sempat menganggu kekhusukan jamaah saat wukuf.

'Saya kira Menag harus mengulangi permintaan maafnya ke jamaah serta memberi kompensasi,' kata dia di Jakarta, Rabu (3/1). Hidayat mengungkap sebelumnya, penawaran AFD sempat ditolak. 'Mengapa sekarang diterima lagi?' kata dia.

Ke depan dia mendesak tak ada monopoli dalam pengelolaan katering. 'Paling tidak harus ada dua perusahaan agar tercipta kompetisi yang sehat demi perbaikan pelayanan bagi para jamaah,' tandas Hidayat.

Sementara itu Menag M Maftuh Basyuni menyatakan operasional haji juga menjadi tanggung jawab kedutaan. 'Tapi ada kesalahan kita seolah-olah penyelenggaraan haji adalah proyek Departemen Agama (Depag),' katanya. Mantan Dubes RI untuk Arab Saudi ini pun berniat mengembalikan semua sesuai UU bahwa perwakilan Indonesia di luar negeri harus dilibatkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan haji.

Maftuh juga menjelaskan bahwa pengembalian uang konsumsi senilai 300 riyal itu merupakan perintah Presiden RI yang dananya diambilkan dari sisa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. 'Jika tidak cukup akan diambilkan dari DAU atau saya minta ke Presiden.'

Ia menyatakan pemindahan kontrak dari muassasah ke AFD untuk kepentingan jamaah. Harga 300 riyal selama fase Armina menurut dia terlalu mahal karena jamaah ONH Plus pun hanya membayar 250 riyal sebagaimana yang ditawarkan AFD. Malah, makanan yang dinikmati jamaah ONH Plus sangat berlimpah dan mewah. Sedangkan yang disediakan muassasah seadanya. 'Kami ingin ada perbaikan bagi jamaah.'

Hanya saja yang terjadi di luar dugaan. AFD gagal memenuhi kontraknya. Kini, kata Maftuh, segala hal terkaitdengan AFD diserahkan sepenuhnya kepada Kerajaan Arab Saudi.'Kami berharap pemerintah Arab Saudi dapat memberikan hukuman kepada perusahaan katering tersebut. Sebab ini menyangkut perngorbanan jamaah haji Indonesia juga nama baik bangsa Indonesia. Ini juga menyangkut nama baik pemerintah Arab Saudi,' kata Maftuh.

www.pksplus.com