Dikeroyok Koalisi Besar Di Pilkada DKI
Jakarta, Rakyat Merdeka.
Adang Daradjatun mengaku tersanjung dikeroyok partai-partai besar di Pilkada DKI. Dengan menggalang koalisi besar mengusung Fauzi Bowo, berarti partai-partai tersebut memperhitungkan dirinya sebagai kandidat cagub DKI.
“Saya merasa tersanjung,” kata Adang mengomentari dukungan partai-partai besar terhadap Fauzi Bowo, usai salat subuh berjamaah di kediamannya, Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, kemarin.
Seperti diketahui, sejumlah partai yang memiliki kursi di DPRD DKI, yakni Partai Demokrat (16 kursi), PDIP (11 kursi) Golkar (7 kursi), PPP (7 kursi), PDS (4 kursi), PBR (2 kursi), serta beberapa partai non-parlemen mendeklarasikan berkoalisi mengusung Fauzi Bowo. Sementara Adang sejak awal didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Bekas Wakapolri ini mengaku tidak khawatir dengan manuver-manuver partai yang mengeroyoknya dalam pemilihan gubernur mendatang. Pasalnya, gubernur saat ini dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh partai politik.
Menurut Adang, dalam negara demokrasi, sah-sah saja partai-partai berkumpul membentuk koalisi untuk mendukung seseorang. “Yang tidak boleh itu, melakukan sesuatu di luar ketentuan hukum. Partai dan cagub harus mentaati rambu-rambu aturan main. Cagub harus memberikan contoh dengan etika berpolitik yang santun,” ungkapnya.
Ditanya soal wacana empat wagub, Adang menjelaskan, selagi itu untuk mendukung kinerja Pemprov DKI Jakarta dirinya tidak keberatan. Namun, jika keberadaan empat wagub itu hanya persekongkolan elit partai untuk membagi-bagi kekuasaan, sebaiknya jangan diterapkan.
“Jabatan itu kan milik rakyat. Artinya, kalau jabatan itu sepenuhnya untuk membantu tugas-tugas gubernur agar kinerjanya bisa meningkat, itu bagus. Tapi, kalau hanya persekongkolan sebaiknya jangan,” tandasnya.
Soal PKS jadi musuh ideologi bersama partai yang berkoalisi, Adang menjawab, itu hanya isu untuk menggembosi PKS. Kata Adang, pancasila, NKRI, dan UUD 45 sudah final bagi PKS. “Jadi tidak ada yang perlu dibahas lagi.”
Hal senada juga dikemukakan politisi PKS Dani Anwar. Menurutnya, isu-isu yang menyudutkan PKS selama ini tidak benar. “Di pemilu 2004, Kita keluar sebagai pemenang. Namun selama dua tahun mengawal kebijakan Pemda, kita tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh, seperti menutup hiburan malam, atau mengancam kehidupan beragama di Jakarta. PKS punya skala prioritas program, yaitu pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis,” katanya di Kebon Sirih, beberapa waktu lalu.
Menurut Dani, di Pilkada DKI, PKS tidak hanya menawarkan figur cagub-cawagub, tetapi juga menawarkan program-program kepada publik. “Kalau setuju silakan mendukung kami, namun kalau tidak silakan memilih cagub lain,” pungkasnya
PKS Story
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar