Panen Raya Tiba, Petani Sudah Saatnya Tersenyum

Ir. Suswono, Wakil Ketua Komisi IV DPR
Kenaikan HPP Gabah Jangan Ditunda

Fraksi-PKS Online: Panen padi mulai berlangsung serentak dalam skala luas di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Maret sampai bulan April mendatang. Dalam catatan Departemen Pertanian ada tiga sentra beras di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saat ini mulai panen secara serentak. Agar tidak terjadi penurunan harga yang sangat tajam, pemerintah perlu optimal menyerap dan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani.

"Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya terhadap petani dengan cara menyerap gabah petani dalam negeri untuk mengisi stok pangan nasional, bukan membeli gabah petani asing dengan melakukan impor beras", ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Suswono, Selasa (20/03) di Jakarta.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, luas panen bulan Maret ini saja bisa mencapai 1 juta hektar dengan perkiraan produksi sekitar 7 juta ton gabah kering giling. Bila rendemen 60 persen saja, maka produksi beras untuk bulan Maret mencapai lebih dari 4 juta ton. Angka ini melebihi jumlah konsumsi beras bulanan nasional sebesar 2,6 juta ton. Surplus 1,4 juta ton ini bisa digunakan sebagai cadangan beras Pemerintah.

Komisi IV DPR sendiri telah mengusulkan kenaikan HPP gabah sejak tahun lalu. Hal yang sama dilakukan Menteri Pertanian tiga bulan lalu. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk telah dinaikkan sejak Juli tahun lalu. Namun belum ada respon dari Menteri Koordinator Perekonomian. HPP gabah sampai saat ini belum dinaikkan.

"Pemerintah harus segera menaikkan HPP gabah minimal Rp. 2.000/kg GKP (gabah kering panen) agar pangan kita berdaulat dan petani menuai setitik keadilan dan kesejahteraan atas jerih payah mereka", tandasnya.

Menurut aleg PKS asal Jawa Tengah itu, selama ini pencapaian kedaulatan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani yang dilakukan Pemerintah hanya sekedar retorika. Faktanya, saat musim panen, gabah petani yang diserap Bulog masih minim. Alasannya, harga diatas HPP atau kualitas yang tidak memenuhi syarat.

Padahal, Bulog dengan fungsi komersialnya bisa meningkatkan kualitas gabah tersebut melalui UPGB-UPGB-nya. Hasil pengolahan bisa diserap Bulog sendiri dalam kapasitasnya menjalankan fungsi PSO (public service obligation), seperti beras untuk keluarga miskin.

Saat ini hanya sekitar 10 persen UPGB (Unit Penggilingan Gabag Bulog) dari 110 lebih UPGB yang dimiliki Bulog yang berfungsi akibat sedikit menyerap gabah petani. Bulog harus segera mengoptimalkan fungsi UPGB dan segera bentuk satgas-satgas agar langsung menyerap gabah petani. Bukan melalui mitra yang terbukti gagal menyerap gabah petani.

Dia menegaskan, masalah ketahanan pangan dan keberpihakan terhadap petani bukan hal yang sepele. Menurutnya, bangsa Indonesia bisa berdaulat dan bangkit, bila memiliki ketahanan pangan. Pemerintah harus menunjukkan kedaulatan pangan dengan menyerap gabah petani saat panen raya.

PKS Story