''Visi 2030 itu pandangan yang optimistis. Bisa diwujudkan, asalkan pemerintah konsisten mengimplementasikan programnya,'' kata ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan, Jumat (23/3).
Asumsi-asumsi ekonomi yang mendasari Visi Indonesia 2030, menurut Fauzi, bisa tecapai dengan berbagai syarat. Di antaranya, proyek-proyek infrastruktur harus terealisasi, ada perbaikan iklim investasi, penegakan hukum, dan penguatan sektor keuangan.
Agar geliat sektor riil lebih terasa, lanjut dia, perlu aturan yang jelas mengenai pencairan kredit. Asumsi ekonomi juga bisa dipenuhi, bila daya serap APBN dan APBD ditingkatkan. Penggunaan anggaran negara mesti dialokasikan bagi kegiatan produktif.
Hambatan yang mungkin dihadapi pemerintah adalah dukungan DPR. ''Jika rezim yang berkuasa memiliki dukungan mayoritas, seperti zaman Soeharto, pastinya lebih mudah,'' paparnya.
Namun, ekonom Indef, Aviliani, memandangnya lebih pesimistis. Apalagi, Indonesia tak punya grand design. ''Pembangunan jangka panjang kita tidak mencerminkan rencana ke depan, 50 tahun, 30 tahun, bahkan 20 tahun ke depan,'' jelas Aviliani.
Para pemimpin di pusat maupun daerah cenderung hanya memikirkan hasil kegiatan yang dilakukan selama masa pemerintahannya saja. Akibatnya jelas, tak ada mata rantai pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Aviliani mengusulkan, harus segera dibuat grand design sampai 2030. Rencana itu berisikan tahapan-tahapan yang menjadi target capaian. Setiap fase serta indikator dibuat serasional mungkin untuk menuju sasaran utama pada 2030.
Indikator yang disajikan Indonesia Forum, menurut penilaian dia, terlalu fantastis dan tak rinci. ''Pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan 7,62 persen, perlu penjabaran lebih lanjut karena daya dukung ekonomi saat ini hanya dari konsumsi.
Republika
PKS Story
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar