Rabu, 14 Maret 2007, 17:59:28 WIB
Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, Rakyat Merdeka. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkiflimansyah mengusulkan agar DPR tak perlu memanggil direksi BUMN untuk menggelar rapat kerja. Menurut dia, pemanggilan oleh DPR berulang kali bisa mengganggu kinerja direksi BUMN.
Zulkiflimansyah beralasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan yang dilakukan DPR terhadap para direksi BUMN sangat tidak efektif dan mengganggu kinerja mereka. “Kita harus meminimalisir mereka bersentuhan dengan DPR,” tandasnya.
Selain itu, sambung dia, perlu ada keberanian dari SBY-Jusuf Kalla untuk melarang direksi BUMN bersentuhan dengan DPR. “Cukup menteri saja yang dipanggil ke DPR,” katanya.
Apakah larangan ini terkait maraknya pemerasan terhadap direksi BUMN oleh kalangan Dewan? Zulkiflimansyah tak mau secara gamblang menyebutkan. Tetapi dia juga tidak membantahnya.
Pada kesempatan ini, Zulkiflimansyah juga berpendapat, reshuffle kabinet tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik bila akar masalah tak diselesaikan. “PKS melihat harus ada koordinasi obyektif. Ganti menteri siapa pun orangnya tidak menjamin kondisi riil kita akan membaik. Jangan ribut reshuffle, karena ingin mengejar jatah menteri. Sebab, akar masalahnya karena kinerja ekonomi tidak baik,” katanya.
Ia menegaskan, PKS tidak akan membela menteri asal partai itu bila memang presiden menilai kinerja mereka tidak baik. “PKS tidak punya alasan untuk mempertahankan mereka jika presiden menilai mereka tidak bisa bekerja dalam satu tim. PKS membangun tradisi, kalau kadernya masuk ke dalam pemerintah menjadi menteri, dia bukan lagi milik PKS,” kata Zulkiflimansyah. imi
Sumber: Rakyatmerdeka
Muslim Mobile Media
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar