Jangan Jadi Komoditas Politik

JAKARTA - Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta interpelasi tidak dijadikan komoditas politik yang justru merugikan citra legislatif yang sudah terpuruk. Dia berharap para politisi tidak mengecewakan rakyat.
Menurut mantan presiden PKS itu, rakyat telanjur mencatat keseriusan para wakil rakyat dalam mengusulkan interpelasi. "Rakyat sudah mencatat Pak Agung (Ketua DPR Agung Laksono) menandatangani usul interpelasi. Bahkan, beberapa anggota FPPP menjadi inisiator interpelasi," katanya usai memberikan sumbangan Alquran di Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin. Hidayat menyampaikan harapan itu menanggapi santernya kabar sejumlah partai menarik dukungan terhadap rencana interpelasi atas sikap SBY mendukung resolusi DK PBB yang menjatuhkan sanksi terhadap program nuklir Iran. Kabar melemahnya interpelasi seiring dengan langkah ketua umum PPP yang mengajak Menlu Hassan Wirajuda ke Fraksi PPP, serta pertemuan di Hotel Dharmawangsa yang digagas Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Menlu. Pertemuan itu mengundang para politisi. Dua hari lalu Ketua Fraksi Partai Golkar Andi Matallata juga menyatakan bahwa fraksinya belum bersikap resmi terkait usul interpelasi tersbut. Bahkan, Andi memutuskan tidak ikut menandatangani dukungan terhadap usul tersebut. Dia beralasan sudah membaca isi resolusi secara utuh dan setuju dengan keputusan pemerintah. Hidayat juga meminta pemerintah tidak paranoid terhadap interpelasi. Hak normatif legislatif tersebut merupakan salah satu indikator sehatnya demokrasi di Indonesia. "Saya berpikir interpelasi masih jauh mengarah ke impeachment," lanjutnya. Selain itu, interpelasi merupakan momen tepat bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat terkait kebijakan luar negeri mendukung Resolusi 1747 DK PBB. "Makin meluasnya penolakan masyarakat atas kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa ini bukan mewakili aspirasi masyarakat. Pemerintah harus memberi penjelasan," tambahnya. Tentang isu pencabutan dukungan interpelasi oleh Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi membantah. Menurut anggota Komisi I tersebut, fraksinya justru cenderung mendukung meski tidak ada sikap resmi fraksi. "Kalimat Pak Andi itu bersayap. Fraksi kami justru cenderung mendukung," tegasnya. Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, interpelasi itu sekadar permintaan penjelasan kebijakan yang tidak akan berujung pada impeachment. "Syukur-syukur presiden bisa hadir sendiri menjelaskan kepada DPR. Kalau tidak bisa, wakilnya saja cukup," katanya. Agung menegaskan, penjelasan langsung akan menghindari terjadinya pemahaman parsial.hnw.or.id