''Kami meminta pasukan koalisi pimpinan AS keluar dari Irak,'' kata Prof Abdul Salam al-Abadi, delegasi asal Yordania, yang membacakan Deklarasi Bogor saat penutupan konferensi, Rabu (4/4). Hengkangnya tentara AS dari wilayah Irak menjadi syarat utama terciptanya perdamaian di Irak.
Deklarasi itu juga menyepakati program rekonstruksi Irak dengan mengundang negara-negara Islam, OKI, Liga Arab, dan PBB. Pemerintah Irak juga diminta menjalankan pemerintahan yang cinta damai. ''Kami mengutuk segala bentuk terorisme dan fanatisme karena itu jelas melanggar ajaran Islam,'' kata Salam.
Kekerasan di Irak, menurut ulama asal Iran, Syekh Mohammad Mehdi Taskiri, bukan akibat pertentangan Suni-Syiah. Kehadiran pihak ketigalah yang memecah perdamaian kaum Suni-Syiah di Irak. Taskiri mengumpamakan virus ganas yang menyerang tubuh. Virus dimaksud tak lain imperialisme AS. Satu-satunya cara menyembuhkan tubuh yang sakit dari serangan virus adalah dengan mengeluarkan virus itu. Artinya, penjajahan AS atas Irak harus dihentikan. ''Inilah cara paling ampuh menghentikan kekerasan di Irak,'' kata Taskiri.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menegaskan, kehadiran pasukan AS di Irak telah menimbulkan radikalisasi dan radikalisme. Pandangan ini diperkuat Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi. "Kehadiran AS penyebab utama konflik berkepanjangan di Irak. Pemerintahan pendudukan telah menimbulkan dendam di kalangan rakyat Irak."
Ulama terkemuka asal Damaskus, Syria, Syekh Abdullah An-Nidzam, pun kembali menegaskan pentingnya mendesak AS segera meninggalkan Irak. ''AS harus segera keluar. Biarkan masalah Irak diselesaikan dengan dukungan umat Islam dari seluruh dunia,'' ujar An-Nidzam. Senada dengan An-Nidzam, Pimpinan Delegasi Pakistan, Mufti Meneebu-ur Rahman, berharap pasukan perdamaian negara-negara Islam bisa menggantikan pasukan AS. Pasukan perdamaian ini bisa saja dipimpin Indonesia, Malaysia, atau Pakistan.
Hasyim mengakui, upaya mewujudkan perdamaian Irak masih panjang. Karena itu, upaya konsultasi lanjutan dengan pihak-pihak terkait di Irak harus diteruskan. ''Kami telah membentuk tim kecil yang akan memikirkan apa langkah nyata selanjutnya, kapan pertemuan putaran berikutnya diadakan,'' jelas Hasyim.
Wapres Jusuf Kalla, yang menutup konferensi internasional itu, berharap pertemuan ulama Suni-Syiah ini dapat meratakan jalan bagi rekonsiliasi nasional di Irak. ''Kita perkuat komitmen Irak damai. Saya yakin banyak pemimpin berani di Timur Tengah untuk melakukan ini,'' ujar Kalla. Menlu Nur Hassan Wirajuda menambahkan, Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya isi Deklarasi Bogor. Bahkan, kata Hassan, desakan serupa sebenarnya pernah diserukan ke Pemerintah AS, November tahun lalu.
''Ini merupakan satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi di Irak,'' kata Menlu. Pemerintahan George W Bush, menurut Hassan, memang selama ini mengutamakan pendekatan militer dalam penyelesaian konflik Irak.
Sebaliknya, Indonesia lebih mengedepankan solusi damai dengan rekonsiliasi dan penggelaran pasukan penyangga. Keberadaan pasukan penyangga, kata Hassan, memungkinkan pasukan AS ditarik karena tak menyebabkan kekosongan di Irak, sehingga tak melahirkan kekacauan baru. fer/dam/rto
Inti Deklarasi Bogor
1. Mendesak semua Muslim memegang prinsip bahwa Suni-Syiah bukan perbedaan esensial dalam pilar Islam.
2. Menegaskan kembali dukungan atas kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Irak. Kami mendukung upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan serta mendesak penarikan pasukan koalisi pimpinan AS dari Irak dalam waktu tertentu, teratur, dan dilakukan secara damai.
3. Menegaskan kembali komitmen ulama dan pemimpin agama untuk terciptanya rekonsiliasi nasional di Irak sebagai implementasi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
4. Mendesak komunitas internasional untuk bekerja sama melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Irak.
5. Meminta Pemerintah RI, PBNU, dan PP Muhammadiyah menyebarluaskan Deklarasi Bogor ini ke dunia internasional, begitulah Republika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar