Tokoh Iran Nilai Indonesia Akan Dihancurkan AS

Tokoh Syiah Iran Sheikh Mohammad Mehdi Taskiri mengatakan bahwa Indonesia cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Amerika Serikat (AS) karena Indonesia adalah negara besar.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh delegasi Iran itu kepada wartawan di sela-sela Konferensi Internasional Pemimpin Islam untuk Rekonsiliasi Irak di istana Bogor, Rabu.

"Saya perkirakan Indonesia cepat atau lambat akan dihancurkan oleh AS karena Indonesia adalah negara besar. Bila tidak dihancurkan secara militer maka secara ekonomi," katanya.

Menurut dia, alasan yang menjadi latar belakang adalah karena Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang besar.

"Makanya menurut saya dengan adanya konferensi ini, AS akan kelabakan. Sebentar lagi kita akan melihat reaksi AS yang tidak suka," ujarnya dengan bantuan penerjemah dalam bahasa Indonesia.

Sekitar 18 orang pemimpin Islam dari 9 negara --Iran, Irak, Lebanon, Suriah, Pakistan, Yordania, Mesir, Malaysia dan Indonesia-- dijadwalkan untuk hadir dalam pertemuan itu.

Di antara para undangan antara lain adalah Sheikh Mohammad Mehdi Taskiri tokoh Syiah Iran, Abdalslam Al- Abadi mantan Menag Yordania, dan Dato` Seri Tan Sri Sanusi Junid Presiden Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia.

Sementara itu delegasi dari Indonesia adalah Ma`ruf Amin (MUI), Mahfur Usman (NU), Syafii Maarif (Muhammadiyah), Yunahar Ilyas (Muhammadiyah) dan Jalaludin Rahmat (tokoh Syiah).

Sementara itu konflik sektarian yang meluas di Irak pasca pendudukan Amerika Serikat (AS) telah mengakibatkan jatuhnya korban meninggal hingga hingga puluhan ribu warga sipil Irak.

Awal Maret 2007 sejumlah negara di Timur Tengah, AS, dan Eropa telah menggelar pertemuan Baghdad guna mencari penyelesaian damai bagi kasus Irak.(*)

Copyright © 2007 ANTARA

Ulama Dunia Desak AS Tinggalkan Irak

Para ulama dunia yang berkumpul di Istana Bogor, Jawa Barat, dalam Konferensi Internasional Pemimpin Umat Islam untuk Rekonsiliasi Irak, mendesak tentara Amerika Serikat (AS) keluar dari bumi Irak. Desakan ini tercantum dalam Deklarasi Bogor, sebagai hasil konferensi.

''Kami meminta pasukan koalisi pimpinan AS keluar dari Irak,'' kata Prof Abdul Salam al-Abadi, delegasi asal Yordania, yang membacakan Deklarasi Bogor saat penutupan konferensi, Rabu (4/4). Hengkangnya tentara AS dari wilayah Irak menjadi syarat utama terciptanya perdamaian di Irak.

Deklarasi itu juga menyepakati program rekonstruksi Irak dengan mengundang negara-negara Islam, OKI, Liga Arab, dan PBB. Pemerintah Irak juga diminta menjalankan pemerintahan yang cinta damai. ''Kami mengutuk segala bentuk terorisme dan fanatisme karena itu jelas melanggar ajaran Islam,'' kata Salam.

Kekerasan di Irak, menurut ulama asal Iran, Syekh Mohammad Mehdi Taskiri, bukan akibat pertentangan Suni-Syiah. Kehadiran pihak ketigalah yang memecah perdamaian kaum Suni-Syiah di Irak. Taskiri mengumpamakan virus ganas yang menyerang tubuh. Virus dimaksud tak lain imperialisme AS. Satu-satunya cara menyembuhkan tubuh yang sakit dari serangan virus adalah dengan mengeluarkan virus itu. Artinya, penjajahan AS atas Irak harus dihentikan. ''Inilah cara paling ampuh menghentikan kekerasan di Irak,'' kata Taskiri.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menegaskan, kehadiran pasukan AS di Irak telah menimbulkan radikalisasi dan radikalisme. Pandangan ini diperkuat Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi. "Kehadiran AS penyebab utama konflik berkepanjangan di Irak. Pemerintahan pendudukan telah menimbulkan dendam di kalangan rakyat Irak."

Ulama terkemuka asal Damaskus, Syria, Syekh Abdullah An-Nidzam, pun kembali menegaskan pentingnya mendesak AS segera meninggalkan Irak. ''AS harus segera keluar. Biarkan masalah Irak diselesaikan dengan dukungan umat Islam dari seluruh dunia,'' ujar An-Nidzam. Senada dengan An-Nidzam, Pimpinan Delegasi Pakistan, Mufti Meneebu-ur Rahman, berharap pasukan perdamaian negara-negara Islam bisa menggantikan pasukan AS. Pasukan perdamaian ini bisa saja dipimpin Indonesia, Malaysia, atau Pakistan.

Hasyim mengakui, upaya mewujudkan perdamaian Irak masih panjang. Karena itu, upaya konsultasi lanjutan dengan pihak-pihak terkait di Irak harus diteruskan. ''Kami telah membentuk tim kecil yang akan memikirkan apa langkah nyata selanjutnya, kapan pertemuan putaran berikutnya diadakan,'' jelas Hasyim.

Wapres Jusuf Kalla, yang menutup konferensi internasional itu, berharap pertemuan ulama Suni-Syiah ini dapat meratakan jalan bagi rekonsiliasi nasional di Irak. ''Kita perkuat komitmen Irak damai. Saya yakin banyak pemimpin berani di Timur Tengah untuk melakukan ini,'' ujar Kalla. Menlu Nur Hassan Wirajuda menambahkan, Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya isi Deklarasi Bogor. Bahkan, kata Hassan, desakan serupa sebenarnya pernah diserukan ke Pemerintah AS, November tahun lalu.

''Ini merupakan satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi di Irak,'' kata Menlu. Pemerintahan George W Bush, menurut Hassan, memang selama ini mengutamakan pendekatan militer dalam penyelesaian konflik Irak.

Sebaliknya, Indonesia lebih mengedepankan solusi damai dengan rekonsiliasi dan penggelaran pasukan penyangga. Keberadaan pasukan penyangga, kata Hassan, memungkinkan pasukan AS ditarik karena tak menyebabkan kekosongan di Irak, sehingga tak melahirkan kekacauan baru. fer/dam/rto

Inti Deklarasi Bogor

1. Mendesak semua Muslim memegang prinsip bahwa Suni-Syiah bukan perbedaan esensial dalam pilar Islam.
2. Menegaskan kembali dukungan atas kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Irak. Kami mendukung upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan serta mendesak penarikan pasukan koalisi pimpinan AS dari Irak dalam waktu tertentu, teratur, dan dilakukan secara damai.
3. Menegaskan kembali komitmen ulama dan pemimpin agama untuk terciptanya rekonsiliasi nasional di Irak sebagai implementasi ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
4. Mendesak komunitas internasional untuk bekerja sama melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Irak.
5. Meminta Pemerintah RI, PBNU, dan PP Muhammadiyah menyebarluaskan Deklarasi Bogor ini ke dunia internasional, begitulah Republika.