PKS Minta Pemerintah Bubarkan IPDN

Menghilangkan budaya kekerasan hanya dengan menghentikan penerimaan mahasiswa baru selama setahun, hemat saya tidak akan mengubah IPDN ke arah yang lebih baik."

PK-Sejahtera Online: Hal tersebut diungkapkan Presiden PKS Ir H Tifatul Sembirng Selasa (10/4) di sela acara peringatan Maulid dan Tasyakuran Deklarasi Pasangan Cagub dan C awagub yang diusung PKS Adang Daradjatun dan Dani Anwar di DPP PKS, Mampang, Jakarta Selatan.

Tifatul Sembiring mendesak pemerintah untuk membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menghentikan penerimaan praja selama setahun, menurutnya, tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebab, kekerasan sudah menjadi budaya di sekolah calon pamong praja itu.

Tifatul mengemukan, selain persoalan budaya kekerasan yang telah menyebabkan 35 orang praja meninggal dalam kurun 12 tahun terakhir (1995-2007), IPDN juga menghadapi pesoalan dekadensi moral. "Saya membaca di media di kampus calon pemimpin masyarakat itu juga berkembang perilaku seks bebas. Apa yang bisa diharapkan dari kampus seperti itu," tandas dia.

Menurut Tifatul, pembubaran IPDN tidak akan berpengaruh terhadap suplai SDM untuk mengisi posisi pamong praja mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi. SDM untuk mengisi posisi itu dapat diambil dari lulusan universitas, baik negeri maupun swasta yang ada di masing-masing provinsi.

"Sudah banyak universitas yang memiliki Fakultas Ilmu Pemerintahan, SDM untuk mengisi posisi pamong praja bisa diambil dari sana. Saya yakin kualitasnya tidak kalah dibanding lulusan IPDN," jelas dia.

Terkait dengan tewasnya Clif Muntu, Tifatul mendesak aparat keamanan juga memeriksa Rektor IPDN. Karena Rektor lah yang menjadi penanggung jawab di kampus. Rektor seharusnya bisa mencegah kekerasan yang terjadi di kampus. Pasalnya hal itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi terang-terangan di kampus.

"Rektor sebagai pimpinan tertinggi di kampus harus bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut," kata Tifatul.

Sementara soal sanksi yang diberikan pihak IPDN kepada Inu Kencana, dosen yang membantu mengungkap misteri di balik kematian Clif Muntu, Tifatul menganggap hal itu sebagai bentuk kekalutan pihak IPDN. Menurut dia, tidak sepantasnya Inu diberi sanksi. "Sanksi itu berlebihan. Pihak Mendagri harus turun tangan membatalkan sanksi itu".