Dengan kata lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus waspada karena hak interpelasi bisa menjadi bola salju berupa desakan pencabutan mandat SBY-JK.
Demikian disampaikan pengamat politik Arbi Sanit, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida di Jakarta, Minggu (1/4).
Menurut Arbi, Presiden harus menjelaskan persoalan secara gamblang. Presiden harus menjadikan momentum usul penggunaan hak interpelasi ini sebagai haknya juga untuk menjelaskan kepada DPR dan publik tentang mengapa pemerintah mengambil keputusan mendukung Resolusi PBB Nomor 1747.
"Kalau SBY bisa memberikan penjelasan dengan baik, dia akan mendapatkan simpati publik. Tapi kalau tidak, kedudukan SBY terancam. Karena itu, SBY harus waspada jangan sampai (interpelasi) dimanfaatkan (kalangan anggota DPR) sebagai cara untuk mendesakkan usulan pencabutan dukungan atau mandat terhadap pemerintahan SBY-JK," kata Arbi.
Seperti Arbi, Laode Ida menduga Presiden telah salah membuat keputusan menyangkut sikap pemerintah atas Resolusi PBB tentang Sanksi terhadap Iran ini. Menurut mereka, Presiden mendapat masukan yang salah dari Menlu Hassan Wirajuda.
"Misalnya Menlu menyatakan DPR memiliki info yang kurang lengkap soal Resolusi PBB. Ini berarti, selama ini Menlu tidak pernah mengajak bicara dan berdiskusi dengan DPR tentang persoalan yang sebenarnya. Coba kalau Menlu sudah bicara dengan mereka yang berkepentingan (stake holders) seperti DPR, hak interpelasi tidak akan sejauh ini," kata Arbi.
Pernyataan Menlu Hassan Wirajuda yang juga menyebutkan bahwa keputusan mendukung Resolusi PBB sepenuhnya urusan pemerintah (eksekutif) juga patut disesalkan karena bisa menimbulkan ketidaksenangan kalangan anggota DPR. "Dengan pernyataan itu parlemen merasa tidak dihargai. Kasihan kan stake holders atau para pemangku kepentingan," ujar Arbi pula.
Laode Ida juga menilai, keputusan pemerintah mendukung Resolusi PBB Nomor 1747 tidak lepas dari masukan anggota kabinet atau lingkaran terdekat Presiden. "Mereka tidak paham betul bagaimana membangun hubungan bilateral dan multilateral dalam suasana damai," ujarnya.
Menurut Laode, keputusan pemerintah mendukung Resolusi PBB Nomor 1747 itu sama saja memperkeruh keadaan. Keputusan itu tidak akan membawa hasil buat Indonesia, melainkan hanya membuat Indonesia menjadi boneka AS. "Ke depan itu sangat berbahaya," ujarnya.
Di lain pihak, Zulkifli Hasan menyebutkan, hak interpelasi DPR tidak akan berujung impeachment terhadap Presiden. Namun dia mengingatkan, bila tak waspada, simpati publik terhadap Presiden bisa semakin berkurang.
"Kalau rakyat sudah tak percaya lagi dan kecewa kepada pemerintah, itu sangat berbahaya. Impeachment terhadap Presiden mungkin tidak dilakukan DPR. Tapi rakyat mungkin saja mendukung setiap usulan atau keinginan agar mandat bagi kekuasaan SBY dicabut," ujar Zulkifli.
Suara Karya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar