Pendamping Fauzi Bowo Ditetapkan Pekan Ini

osok calon wakil gubernur yang akan mendampingi Fauzi Bowo dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta bulan Agustus mendatang, belum ditetapkan hingga kini. "Kami akan terus mengupayakan. Pekan ini sudah bisa diputuskan," kata Fauzi Bowo di Jakarta, Selasa (22/5).

Sekitar dua bulan menjelang dilangsungkannya Pilkada DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang diusung oleh beberapa partai besar, belum menentukan siapa bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Jakarta, terus mengajukan calonnya, namun hingga saat ini belum ada keputusan siapa yang akan mendampingi Fauzi Bowo nantinya.

Menurut Ketua Umum Suara Kebangsaan Tionghoa, Dr Adjie Susanto dalam percakapan dengan SP di Jakarta, Rabu (23/5) pagi menyatakan, ada perkembangan menarik akhir-akhir ini tentang bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Fauzi Bowo tersebut. "Dari pencoblosan jarak jauh yang dilakukan sebuah harian Ibukota, ternyata seorang etnis Tionghoa, Eddie Kusuma mendapat suara terbanyak untuk mendampingi Fauzi Bowo. Ini suatu hal yang menarik untuk diperhatikan," katanya.

Menurut Adjie Susanto, munculnya nama Eddie Kusuma itu menunjukkan bahwa nama tersebut memang memiliki dukungan yang besar di DKI Jakarta. Jika Fauzi Bowo memilihnya sebagai bakal calon wakil gubernur untuk mendampinginya, akan berulang sejarah hubungan Betawi-Tionghoa. Pilkada akan memberi dampak, Jakarta kembali ke asal semula. Hubungan Betawi dan Tionghoa sudah terjadi sejak prakolonial, maupun sekarang.

"Jika pasangan ini terjadi, maka itu adalah murni pilihan rakyat dan rakyat Jakarta akan menyambut dengan baik," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Beator Suryadilaga mengatakan, figur cawagub yang ideal mendampingi Fauzi Bowo adalah yang peduli kepada "wong cilik". Karena Fauzi Bowo sendiri memiliki visi memperjuangkan rakyat kecil, dalam hal ini sektor informal.

Dia menambahkan, jika dilihat dari kondisi yang lalu, Jakarta masih memerlukan figur militer, yakni untuk unsur keamanan. Namun, untuk kondisi saat ini, yang diperlukan figur yang mampu membuka lapangan kerja. "Bisa saja dari unsur pengusaha ataupun unsur militer, itu semua bergantung pada Bang Fauzi," kata Beator.

Sementara itu, Setelah dituding ikut menerima aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Sarwono Kusumaatmadja diminta untuk mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab, Jakarta saat ini membutuhkan pemimpin yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Desakan agar Sarwono mundur dari pencalonan disampaikan puluhan orang yang menamakan diri Masyarakat Pemerhati Pilkada (MPP). Mereka berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Selasa (22/5).

Menurut MPP, dalam persidangan kasus korupsi dana nonbujeter DKP di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada 8 Mei lalu, mantan Kepala Biro Keuangan DKP Sumali mengungkapkan orang-orang yang menerima aliran dana itu. Salah satu tokoh politik yang disebut Sumali adalah Sarwono.

Dikatakan, Sarwono menerima dana sebesar Rp 18,4 juta untuk kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Transfer dana itu dilakukan pada 22 November 2002. Menurut MPP, meski jumlah uang yang diterima relatif kecil, masalah substansial dalam kasus itu adalah korupsi yang tidak bisa diterima.

"Sarwono tidak layak untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Apalagi, saat ini Jakarta membutuhkan figur pemimpin yang bersih," kata Gery, koordinator Aksi MPP.

Lantik PPS

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat menyatakan kesiapannya menyelenggarakan Pilkada DKI, yang akan berlangsung 8 Agustus 2007 nanti. Kesiapan itu dikemukakan ketuanya, M Dahlan seusai melantik 132 anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan, Selasa (22/5).

Anggota PPS di Jakpus yang dilantik itu, merupakan hasil seleksi beruntun yang dilakukan selama dua hari berturut-turut, Jumat dan Sabtu (18-19/5). Terdapat 264 calon kala itu, yang harus melewati tes wawancara tentang pengetahuan pemilu, psikologi, dan netralitas. Diperhatikan pula pengalaman sebelumnya sebagai PPS dan faktor kejujuran.

M Dahlan mengingatkan anggota PPS untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak terjebak pada kepentingan pihak mana pun. Menurut Dahlan, bukan hanya rakyat Jakarta yang melihat proses pelaksanaan demokrasi rakyat di Pilkada nanti, namun seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia ikut memperhatikan proses demokrasi ini.

Saat hari pencoblosan, PPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Mereka juga bertugas mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dan meneruskan kotak suara dari setiap PPS ke PPK.

Sementara itu, KPU Jakarta Timur baru melantik 50 petugas panitia pemilihan kecamatan (PKK). Rencananya, paling lambat akhir pekan ini akan melantik PPS se-Jakarta Timur.

Ketua KPU Jakarta Timur, Kusnoto menyatakan, saat ini anggota PPK sudah mulai memperoleh bimbingan teknis mengenai tugas mereka dalam pelaksanaan Pilkada nanti. Dia optimistis, PPK yang dilantik tersebut, dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena nama-nama yang tercantum dalam anggota PPK merupakan rekomendasi dari camat.demikian berpolitik.com