Deklarasi Pasangan Gubernur Tertunda, PAN Resah

Ketua tim sukses Sarwono-Jeffrie, Totok Daryanto menyatakan, gagalnya deklarasi tersebut disebabkan belum finalnya keputusan DPP PKB. Toto yang juga Ketua Bappilu DPP PAN menyebut, deklarasi masih menunggu keputusan akhir Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang belum merestui deklarasi tersebut. "Kita sedang menunggu kabar dari Gus Dur. Malam ini (tadi malam, red) rencananya PKB baru akan menggelar rapat untuk memutuskan tentang jadwal rencana deklarasi. Mungkin terkait pemberian SK untuk Jeffrie. Karena Jeffrie belum punya SK pencalonan," ujarnya.

Yang menarik, Totok menyebut selain menunggu restu dari Gus Dur, pengunduran jadwal deklarasi juga bagian dari strategi politik. Menurutnya, jika pasangan Sarwono-Jeffrie dideklarasikan saat ini, banyak lawan-lawan politik Sarwono-Jeffrie yang akan menjegal pencalonannya.

"Deklarasi malah membuat strategi kita terbaca lawan. Sebenarnya, sosialisasi besar-besaran pasangan Sarwono-Jeffrie ke publik saat ini sudah menunjukkan kalau kita serius untuk maju. Kita juga tidak main-main," ungkapnya.

Totok bahkan menyatakan bahwa deklarasi pasangan Sarwono-Jeffrie sudah tidak penting lagi. Sebab, yang dibutuhkan pasangan ini adalah menyiapkan persyaratan agar bisa mendaftar ke KPU DKI Jakarta sesuai jadwal yang ditetapkan.

Soal dukungan suara, Totok menegaskan pasangan Sarwono-Jeffrie sudah memenuhi dukungan suara sebanyak 15 persen. Hanya saja, dirinya enggan menyebut partai mana saja yang mendukung pasangan Sarwono-Jeffrie. "Nanti ada waktunya tersendiri," kelit Totok.

Sementara itu, ketidakjelasan deklarasi Sarwono Jeffrie ternyata membuat kader PAN Jakarta di akar rumput resah. Wakil Ketua DPW PAN DKI Sugiyanto mengatakan, hampir 99 persen kader PAN di Jakarta geram dengan manuver tim Pemenangan Pemilu DPP PAN. "Sekarang semakin tidak jelas. Deklarasi mundur terus. Sementara komunikasi ke bawah tidak jelas," ungkapnya.

Menurut Sugiyanto, PAN DKI Selasa (22/05) telah menggelar rapat khusus mengenai perkembangan Pilkada DKI. Katanya, dalam rapat itu hampir semua pengurus PAN DKI kecewa berat dengan manuver DPP PAN.

Menurut Sugiyanto, wewenang DPW PAN DKI telah dipangkas DPP PAN. Padahal berdasarkan hasil mukernas partai, untuk kepentingan pilkada, domainnya berada di tingkat pengurus wilayah. "Namun kenyataannya di Pilkada DKI Jakarta, wewenang itu dipangkas habis Bappilu," terang Sugiyanto, Demikian Berpolitik.com