"Kalau ada kader PKS (mendapat dana DKP), saya tidak akan lindungi. PKS akan beri punishment," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring.
Hal ini disampaikan Tifatul di Kantor DPP PKS, Jl Mampang Prapatan Raya No 98, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2007), usai melepas 50 guru yang mendapat umroh gratis dan 10 buruh yang mendapat motor gratis dari PKS.
"Namun tuduhan tersebut harus berdasarkan pembuktian secara hukum. Jangan dilakukan karena rumor, lalu orangnya ditindak. Jika KPK katakan semua yang menerima kena, ya itu berarti sudah kena," ujarnya.
Tifatul mengatakan, partainya mendukung upaya pengusutan secara tuntas aliran dana DKP yang mengalir ke sejumlah politisi, parpol, dan ormas. Bahkan menurutnya, KPK sebaiknya tidak hanya terbatas mengusut DKP, tapi juga departemen dan instansi pemerintah lainnya.
"Pengungkapan kasus korupsi bukan hanya di DKP saja, tapi juga departemen lain. Pak Rokhmin (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) karena kejujurannya, semua dia catat. Pertanyaan saya, di mana menteri-menteri lain, di mana catatan nonbujeternya?" tanya Tifatul.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar