Tiga Tahun SBY-JK, PKS Beri Nilai Enam

JAKARTA, KOMPAS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi nilai enam (skala 1-10) pada tingkat keberhasilan dan kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla tiga tahun belakangan ini.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring saat dihubungi Kompas, Kamis (19/10). Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih menentukan fokus dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial.

”Memang kalau dilihat dari sektor lain seperti masalah keamanan, politik, atau ekonomi makro tidak terlalu masalah. Akan tetapi kalau dari sisi ekonomi mikro, seperti yang terkait kesejahteraan masyarakat, keberpihakan pemerintah ke petani atau nelayan masih belum fokus dan masih lemah,” ujar Tifatul.

Seharusnya, menurut Tifatul, dengan menetapkan fokus lebih ke sektor riil terkait kesejahteraan masyarakat kecil tadi pemerintah bisa menciptakan banyak peluang baru, terutama terkait penciptaan pasar, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Secara konkret Tifatul mendesak pemerintah bisa, misalnya, memberikan proteksi bagi para petani, nelayan, industri-industri kecil dan mikro, serta sektor riil lainnya. Selama ini kebijakan pemerintah, seperti terkait kenaikan harga bahan bakar minyak dan minyak goreng malah justru memukul ekonomi masyarakat bawah.

Tifatul mencontohkan persoalan-persoalan lama yang terus terjadi seperti terkait harga jual gabah petani yang selalu jatuh setiap kali masa panen. Seharusnya pemerintah bisa meminta PT Bulog membeli gabah petani sesuai harga standar yang layak.

”Kalau litbang kami (PKS) memperkirakan pemerintah setidaknya harus menyediakan dana Rp 5 triliun untuk membeli gabah petani setiap kali panen. Dana segitu kan tidak seberapa, misalnya, jika dibandingkan ratusan triliun Rupiah yang dihabiskan untuk BLBI. Seharusnya kebijakan seperti itu tidak terlalu sulit,” papar Tifatul.

Lebih lanjut terkait penciptaan pasar yang lebih berpihak pada masyarakat golongan bawah, menurut Tifatul harus dilakukan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan tujuan menjamin perputaran uang tidak hanya terjadi di pusat dan hanya di sekitar orang-orang kaya saja.

”Jadi enggak bisa orang itu cuma dikasih bantuan uang tunai Rp 300.000, kebijakan macam itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan malah hanya akan menciptakan ketergantungan di kalangan masyarakat. Padahal kemampuan survival masyarakat kecil kita sangat luar biasa. Mereka berusaha apa saja untuk sekadar mencari makan dan tidak meminta-minta,” ungkap Tifatul.

Terkait aktivitas seremonial, Tifatul mengkritisi agar semua kegiatan macam itu dikurangi. Kunjungan-kunjungan, baik Presiden maupun Wapres ke daerah-daerah harus bisa diukur efektifitas serta dampak positifnya. Jika tidak ada perbaikan atau kebijakan konkret yang dihasilkan dari kunjungan-kunjungan seperti itu lebih baik jangan dilakukan.

”Jangan cuma cipika-cipiki (cium pipi kanan dan cium pipi kiri-Red) lalu disorot di televisi dan besok keluar beritanya di koran tapi tidak ada hasil konkretnya buat masyarakat setempat. Kunjungan-kunjungan seperti itu kan menguras perhatian publik,” ujar Tifatul.

Lebih lanjut terkait nilai enam yang diberikannya atas kinerja serta keberhasilan pemerintah tiga tahun ini, Tifatul menyatakan hal itu sebagai bentuk ketidakpuasannya. Masyarakat masih banyak yang susah ditambah lagi banyaknya bencana alam yang terjadi selama ini.

”Saya cuma berani kasih nilai enam. Sebagai dosen, ke mahasiswa itu saya cuma berani kasih nilai paling tinggi delapan. Kalau mahasiswanya menjawab ujian betul semua saya kasih delapan. Kalau dia pengetahuan dan kepintarannya sama dengan saya ya, dikasih nilai sembilan. Tapi kalau dia sampai bisa mengajari saya baru dapat nilai 10,” tambah Tifatul berkelakar.
SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.