Tiga Tahun SBY-JK, PKS Beri Nilai Enam

JAKARTA, KOMPAS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi nilai enam (skala 1-10) pada tingkat keberhasilan dan kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla tiga tahun belakangan ini.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring saat dihubungi Kompas, Kamis (19/10). Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih menentukan fokus dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial.

”Memang kalau dilihat dari sektor lain seperti masalah keamanan, politik, atau ekonomi makro tidak terlalu masalah. Akan tetapi kalau dari sisi ekonomi mikro, seperti yang terkait kesejahteraan masyarakat, keberpihakan pemerintah ke petani atau nelayan masih belum fokus dan masih lemah,” ujar Tifatul.

Seharusnya, menurut Tifatul, dengan menetapkan fokus lebih ke sektor riil terkait kesejahteraan masyarakat kecil tadi pemerintah bisa menciptakan banyak peluang baru, terutama terkait penciptaan pasar, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Secara konkret Tifatul mendesak pemerintah bisa, misalnya, memberikan proteksi bagi para petani, nelayan, industri-industri kecil dan mikro, serta sektor riil lainnya. Selama ini kebijakan pemerintah, seperti terkait kenaikan harga bahan bakar minyak dan minyak goreng malah justru memukul ekonomi masyarakat bawah.

Tifatul mencontohkan persoalan-persoalan lama yang terus terjadi seperti terkait harga jual gabah petani yang selalu jatuh setiap kali masa panen. Seharusnya pemerintah bisa meminta PT Bulog membeli gabah petani sesuai harga standar yang layak.

”Kalau litbang kami (PKS) memperkirakan pemerintah setidaknya harus menyediakan dana Rp 5 triliun untuk membeli gabah petani setiap kali panen. Dana segitu kan tidak seberapa, misalnya, jika dibandingkan ratusan triliun Rupiah yang dihabiskan untuk BLBI. Seharusnya kebijakan seperti itu tidak terlalu sulit,” papar Tifatul.

Lebih lanjut terkait penciptaan pasar yang lebih berpihak pada masyarakat golongan bawah, menurut Tifatul harus dilakukan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan tujuan menjamin perputaran uang tidak hanya terjadi di pusat dan hanya di sekitar orang-orang kaya saja.

”Jadi enggak bisa orang itu cuma dikasih bantuan uang tunai Rp 300.000, kebijakan macam itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan malah hanya akan menciptakan ketergantungan di kalangan masyarakat. Padahal kemampuan survival masyarakat kecil kita sangat luar biasa. Mereka berusaha apa saja untuk sekadar mencari makan dan tidak meminta-minta,” ungkap Tifatul.

Terkait aktivitas seremonial, Tifatul mengkritisi agar semua kegiatan macam itu dikurangi. Kunjungan-kunjungan, baik Presiden maupun Wapres ke daerah-daerah harus bisa diukur efektifitas serta dampak positifnya. Jika tidak ada perbaikan atau kebijakan konkret yang dihasilkan dari kunjungan-kunjungan seperti itu lebih baik jangan dilakukan.

”Jangan cuma cipika-cipiki (cium pipi kanan dan cium pipi kiri-Red) lalu disorot di televisi dan besok keluar beritanya di koran tapi tidak ada hasil konkretnya buat masyarakat setempat. Kunjungan-kunjungan seperti itu kan menguras perhatian publik,” ujar Tifatul.

Lebih lanjut terkait nilai enam yang diberikannya atas kinerja serta keberhasilan pemerintah tiga tahun ini, Tifatul menyatakan hal itu sebagai bentuk ketidakpuasannya. Masyarakat masih banyak yang susah ditambah lagi banyaknya bencana alam yang terjadi selama ini.

”Saya cuma berani kasih nilai enam. Sebagai dosen, ke mahasiswa itu saya cuma berani kasih nilai paling tinggi delapan. Kalau mahasiswanya menjawab ujian betul semua saya kasih delapan. Kalau dia pengetahuan dan kepintarannya sama dengan saya ya, dikasih nilai sembilan. Tapi kalau dia sampai bisa mengajari saya baru dapat nilai 10,” tambah Tifatul berkelakar.
SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.

PKS Kritik Kompetensi Keanggotaan DPP Bidang Ekonomi

Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengkritik kompetensi keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP), khususnya untuk bidang ekonomi yang dinilai masih belum memadai.

"Semestinya keanggotaan DPP itu lebih menekankan kompetensinya pada bidang ekonomi karena persoalan yang dihadapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini adalah masalah kesejahteraan rakyat akibat masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menilai persoalan besar yang dihadapi pemerintah di bawah kepemimpinan Yudhoyono saat ini adalah belum banyak bergeraknya sektor riil, sehingga mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi.

Menurut dia, jika 10 atau 20 tahun lalu kebijakan pemerintah seringkali diprotes oleh kalangan menengah, maka sekarang ini yang lebih sering melakukan protes dan kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah kalangan masyarakat bawah.

"Karena itu, semestinya dalam DPP itu perlu ada orang-orang yang memiliki kompetensi yang bisa diandalkan serta memiliki ide yang besar, khususnya dalam menggerakkan sektor riil," katanya.

Ketika disinggung tentang ekonom Dr Sjahrir yang disebut-sebut bakal dilantik sebagai salah satu anggota DPP, Tifatul mengemukakan selama ini yang bersangkutan merupakan "orang lama" yang menjadi penasehat Presiden Yudhoyono.

"Sjahrir itu kan akademisi, bukan praktisi. Menurut saya, perlu orang yang lebih berorientasi pada sektor riil, bukan berteori makro lagi, karena itu tidak menyentuh masyarakat miskin," katanya.

Namun demikian, kata Tifatul, PKS menyambut baik rencana pengumuman dan pelantikan anggota DPP, karena hal itu berarti pemerintah telah memenuhi ketentuan UU DPP yang disahkan DPR dan sekaligus menghapus polemik seputar lembaga penasehat presiden.

Anggota DPP selain Sjahrir adalah Adnan Buyung Nasution, Abdul Gani, Rachmawati Soekarnoputri, Ali Alatas, TB Silalahi, Ma`ruf Amien, Subur Budi Santoso serta Emil Salim

sumber:(ANTARA News)

Survei LSI, Popularitas SBY-JK Terus Merosot

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap dalam kurun waktu tiga tahun, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus merosot, lantaran menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja pasangan ini.

Hal itu diungkapkan Direktur LSI, Saiful Mudjani, di Jakarta, kemarin. “Penurunan tingkat kinerja SBY dan JK ini berpengaruh besar terhadap tingkat popularitas mereka. Dan ini sangat mengancam peluang mereka di 2009 mendatang,” katanya.

Selain itu, lanjut Saiful, penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja SBY dan JK ini juga berpengaruh terhadap popularitas partai mereka masing-masing. Tengok saja, pada item survey dengan pertanyaan, partai apa yang akan dipilih jika pemilu diadakan hari ini? PDI Perjuangan menempati tempat tertinggi dengan mengantongi 19,7 persen.Sementara Partai Golkar dan Demokrat masing-masing hanya mengantongi 15 dan 10 persen.

Menanggapi fenomena hasil survei tersebut, Ketua Partai Demokrat, Annas Urbaningrum mengakui, jika penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah akan berimplikasi serius terhadap popularitas partai, Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam situasi seperti ini sangat mudah dimengerti kalau partai oposisi seperti PDI Perjuangan sangat diuntungkan, sementara partai pemerintah dalam posisi defensif. Ini adalah biaya yang harus ditanggung oleh partai jika tingkat kepuasan publik terhadap Presiden dan Wakil Presidennya menurun,” ujar Anas.

Namun, daripada protes atau marah-marah kepada LSI, justru data tersebut, kata Anas, bisa dimanfaatkan pemerintah dan Partai Demokrat sebagai alat pacu agar bisa berkinerja lebih baik.

“Kami yakin bahwa tahun ini ekonomi rill akan berhasil digerakkan. Data itu bukan berarti tanda kiamat, karena politik selalu berfluktuatif. Mungkin saja di survei mendatang bisa naik kembali, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah tetap solid untuk bekerja keras melayani kepentingan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif turut pula mengomentari hasil survei tersebut. Dia mengatakan, jika partainya tidak ingin terkena imbas dari penurunan kinerja Wapres Jusuf Kalla maka, Golkar harus bisa lepas dari ‘sanderaan’ politik. Hal itu, katanya, dikutip dari analisa politik Fadel Muhammad.

“Golkar tersandera oleh pemerintah jadi buruknya pemerintah Golkar akan tetap merasakan imbasnya. Tetapi kalau baiknya belum tentu Golkar yang memetik pujiannya dari masyarakat,” katanya.
rakyatmerdekaPKS Story

5 Alasan Sekjen PKS Menilai Pemerintahan SBY-JK Belum Efektif

5 Alasan Sekjen PKS Menilai Pemerintahan SBY-JK Belum Efektif

Arifin Asydhad - detikcom

Jakarta - Sekjen DPP PKS Anis Matta tidak mau berkomentar banyak tentang tuntutan agar PKS menarik dukungan dari koalisi pendukung SBY-JK. Meletakkan suatu penilaian secara objektif kepada pemerintah SBY-JK lebih penting daripada soal keluar koalisi atau tidak. Yang jelas, Anis menilai pemerintahan SBY-JK tidak efektif.

"Menurut saya, wacana keluar dari koalisi tidak lebih penting dari meletakkan suatu penilaian kepada pemerintah SBY. Ini bukan persoalan koalisi dan PKS, ini masalah bangsa. Bahwa pemerintahan SBY telah terbukti tidak efektif," kata Anis Matta saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (26/2/2007).

Di mata Anis, ada lima faktor yang membuktikan pemerintahan SBY-JK tidak efektif. Pertama, agenda perubahan yang digemborkan SBY terbukti tanpa narasi. Pemerintahan SBY mengusung agenda perubahan tanpa ide yang jelas dan tanpa konsep, termasuk agenda perubahan dalam bidang ekonomi.

Kedua, berkaitan tangung jawab moral. Terlalu banyak kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah, namun pemerintah tidak pernah melakukan perbaikan. Sebagai contoh, tidak adanya perbaikan dalam manajemen transportasi. "Kecelakaan transportasi masih terus terjadi, tapi tidak pernah Presiden menegur menterinya," kata Anis.

Anis juga mencontohkan kasus lain, masalah katering haji dan manipulasi data kemiskinan yang disampaikan Presiden Agustus 2006 lalu. "Masalah-masalah ini tidak ada pertanggungjawabannya secara moral," ujar Anis.

Ketiga, orientasi manajemen pencitraan melebihi manajemen kinerja. "Akar permasalahan tidak diselesaikan, tapi selalu diberikan kompensasi, supaya tidak menimbulkan gejolak. Akar masalah tak diselesaikan," kata Anis. Dalam hal ini, Anis mencontohkan kasus pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi BBM dan pemberian beras untuk orang miskin (raskin). Saat gempa Yogya, Presiden juga memindahkan kantornya ke Yogya. Langkah ini hanya sebagai upaya pencitraan terhadap diri SBY.

Keempat, pemerintahan SBY-JK melakukan orientasi terhadap manajemen konflik, bukan pembentukan building team. Menurut Anis, Presiden tidak membangun sebuah tim yang kokoh. Bahkan dalam banyak hal, Presiden dan Wakil Presiden tidak akur, saling bertabrakan. "Menurut saya, yang dilakukan adalah manajemen konflik sebagai pengendalian transaksi politik dalam koalisi," ujar dia.

Kelima, Pemerintahan SBY lebih berorientasi pada Pemilihan Presiden 2009 dibanding menyelesaikan masalah bangsa. "Yang saya lihat saat ini terjadi orientasi mempertahankan kekuasaan daripada menyelesaikan agenda kerja periode 2004-2009," kata Anis.

Atas lima hal ini, Anis menilai langkah-langkah yang dilakukan SBY lebih berorientasi pada marketing daripada merealisaskan rencana dan program-program kerja. "Jadi, kalau sekarang ini pemerintah (SBY-JK) bisa bertahan, itu bukan karena masyarakat puas, tapi karena ada keinginan kolektif bangsa mempertahankan daur politik, untuk memberi kesempatan hingga akhir periode," jelas dia.

Anis kembali mengulang bahwa masalah PKS berada di dalam koalisi SBY-JK atau tidak tidak terlalu penting. Yang jelas, Anis menilai bahwa saat ini pemerintahan SBY-JK tidak efektif. Dan inilah yang dirasakan oleh kader-kader PKS, termasuk di daerah.


Muslim Mobile Media

Dapatkan PKS Toolbar Di sini: Gratis