FPKS Kab Asahan : Pemkab Harus Ambil Langkah Efisiensi Anggaran

SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.

60% APBD Asahan Diserap Aparatur
Sabtu, 17/11/2007


KISARAN(SINDO) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan sebagian besar terserap untuk kebutuhan belanja aparatur (belanja tidak langsung).

Alokasi untuk kebutuhan ini terus mengalami peningkatan. Diperkirakan, untuk kebutuhan pembiayaan belanja aparatur, pos anggaran belanja ini telah menyedot rata-rata 60% APBD. ”Kita berharap pemerintah daerah melakukan langkah- langkah efisiensilah,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syamsul Qodri, kemarin.

Dia menilai, penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur pemerintah kabupaten masih terlalu membengkak. Bahkan, katanya, angka persentase tersebut masih angka rata-rata minimal. Sebab di dalam anggaran belanja publik (belanja langsung) terdapat juga anggaran untuk aparatur.

Misalnya saja biaya umum proyek; biaya proyek-proyek nonfisik untuk peningkatan SDM PNS yang dianggarkan menjadi proyek-proyek di dinas, badan dan kantor pemerintahan daerah ini. Misalkan saja belanja aparatur dalam dua tahun terakhir.

Diperkirakan, untuk alokasi anggaran ini telah mengalami peningkatan sebesar 11% pada 2007 dibanding tahun sebelumnya. Dari laporan realisasi penggunaan anggaran APBD 2006, Pemkab Asahan telah menghabiskan Rp349, 4 miliar (65%) untuk belanja aparatur dari total belanja pemerintah daerah mencapai Rp536,4 miliar (84,89%) dari pendapatan APBD 2006 mencapai Rp631,8 miliar.

Sedangkan untuk belanja publik, Pemkab Asahan hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp187 miliar (34%) dari total anggaran belanja pemerintah daerah. Belanja publik ini hanya menyedot sebesar 15,1% dari APBD. Lalu pada 2007,Pemkab Asahan memang telah berusaha meningkatkan anggaran belanja publik (belanja langsung).

Namun peningkatan tersebut tidak pula luput dari peningkatan belanja aparatur (belanja tidak langsung). Tahun 2007, dalam PAPBD,pemerintah daerah setempat telah mengalokasikan Rp439,8 miliar untuk alokasi anggaran belanja publik naik sebesar 57% dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan anggaran belanja aparatur direncanakan pemerintah daerah mencapai sebesar Rp396,6 miliar atau terjadi kenaikan 11% dari anggaran belanja aparatur tahun 2006. ”Peningkatan belanja publik itu disebabkan adanya rencana pihak eksekutif untuk membeli mobil dinas Bupati Risuddin, Sekdakab dan muspida. Artinya, peningkatan anggaran tersebut juga disebabkan untuk kebutuhan aparatur, bukan untuk kebutuhan publik,” kata Qodri.

Peningkatan anggaran untuk belanja aparatur diakui anggota panitia anggaran (panggar) legislatif Wilson Lumban Batu.Peningkatan belanja aparatur terjadi dengan meningkatnya tunjangan para PNS.

Menurutnya,peningkatan belanja aparatur biasanya terjadi di negara-negara maju. Sebab secara filosofis tingkat fasilitas sarana dan prasarana masyarakat telah terbangun dengan baik sehingga anggaran pemerintah tidak terlalu disedot untuk kebutuhan belanja publik. (edy gunawan hasby