Presiden PKS: KPU Pusat Mengganggu Keadilan

Presiden PKS: KPU Pusat Mengganggu Keadilan

Keputusan KPU Pusat yang mengambil alih KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dinilai mengganggu rasa keadilan. Bukan hanya masyarakat Maluku Utara, tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. PKS akan melakukan uji shahih ke Mahkamah Konstitusi, mana keputusan yang berlaku.

PK-Sejahtera Online: Hal tersebut diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ir H Tifatul Sembiring di sela-sela safari dakwahnya akhir pekan lalu.Tifatul mengungkapkan, secara perundang undangan KPU Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil alih penghitungan suara. Apalagi KPU Maluku Utara sudah menetapkan Thayb-Gani Kasuba sebagai pemenang Pilkada Malut.

“Lagi pula, dalam pengambilan keputusan itu, KPU Pusat tidak kuorum karena hanya empat orang, yang dua orang sedang pergi ke Australia. Kuorumnya kan minimal lima anggota KPU,” kata Tifatul.

Untuk itu, lanjut Tifatul, PKS akan melakukan uji shahih ke Mahkamah Konstitusi, mana keputusan yang berlaku. KPU Provinsi Malut yang memenangkan Thayb-Gani Kasuba atau atau KPU Pusat yang memenangkan Abdul Gafur-Fabanyo. “Kalau MK memutuskan harus dibawa ke MA, yaaa kita bawa ke MA,” katanya.

Sambil menunggu keputusan yang sahih tersebut, Presiden PKS itu juga meminta Mendagri supaya menjaga ketentraman di Maluku Utara.Sebab mengingat proses pilkada di Malut sejak awal kondisinya sudah panas.

“Kami berharap semua pihak menjaga situasi ini, jangan sampai ada konflik horizontal yang dapat merugikan masyarakat Malut,” pungkas Tifatul Sembiring.


Pengirim: Mohammad Yusuf
Update: 29/11/2007 Oleh: Mohammad Yusuf




SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.