Pemerintah Sebatas Membangun Citra

Pemerintah Sebatas Membangun Citra

Sepanjang tahun 1428 H, banyak MoU yang telah ditandatangani, namun belum ada realisasi hingga saat ini. Demikian juga dengan sahur bareng orang miskin, terkesan hanya ingin menaikan citra dimata masyarakat. Namun disisi lain banyak kaum miskin belum mendapatkan perhatian serius.

PK-Sejahtera Online: Evaluasi setahun kepemimpinan Irwandi, banyak program kerja yang dibuat selama perjalanan pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilantik awal tahun 1428 H hanya sebatas membangun citra. Hal ini diungkapkan Ketua DPW PKS NAD Ghufran Zainal Abidin.

Sepanjang tahun 1428 H, terang Ghufran banyak MoU yang telah ditandatangani, namun belum ada realisasi hingga saat ini. Demikian juga dengan sahur bareng orang miskin, terkesan hanya ingin menaikan citra dimata masyarakat Aceh. Namun disisi lain banyak kaum miskin Aceh belum mendapatkan perhatian serius.

Program terakhir yang digelar pemerintah NAD adalah rekrutmen 42 pejabat baru di jajaran Pemda Provinsi NAD dengan cara terbuka dan pendaftaran. “Kita acung jempol dengan program ini. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa kalau program ini hanya sebatas membangun citra, maka hasilnya juga akan nihil,” cetus Ghufran.

Harapan Baru

Ghufran berharap di awal tahun baru 1429 H pemerintah NAD mampu menunjukan kinerja dan kapasitasnya. “Masyarakat Aceh harus diyakinkan bahwa harapan hidup mereka tahun ini akan bertambah baik. Sehingga mereka tidak was-was hidup di Aceh baik karena kekacauan yang terjadi baik keamanan maupun perekonomian,” cetus Ghufran.


Pria bertubuh tegap ini, juga meminta pemerintah NAD untuk menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Aceh. Tersedianya lapangan kerja ujar Ghufran, akan menekan angka kriminal.

Tingginya angka inflasi di Aceh mencapai 11 persen, hampir dua kali lipat angka nasional sekitar 6 persen papar Ghufran, mendesak pemerintah untuk mementingkan pembangunan sector riil seperti pertanian dan peternakan. Karena dengan demikian terang Ghufran, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakan Aceh yang selama ini didatangkan dari luar dapat dikurangi, sehingga harga bahan pokok dapat ditekan.

Pemerintah jelas Ghufran, harus Lebih jelas mendatangkan investor ke Aceh, bukan hanya sekedar MoU saja. Pemerintah juga tidak boleh merampas hak-hak tanah masyarakat dalan realisasu investasi di Aceh.

Lebih lanjut Ghufran mengatakan berbagai bantuk kasus kriminal masih sering terjadi seperti perampokan dan pembunuhan terhadap warga harus segera dihentikan. Karena itu, upaya menjaga keamanan juga merupakan tugas pemerintah bersama aparat Polri atau TNI. (PKS NAD)




SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.