Absurditas Politik

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Absurditas Politik

Beberapa waktu lalu, sebuah harian terkemuka terbitan Jakarta memuat hasil survei yang menarik. Survei yang dilakukan melalui telepon pada 23-24 April 2008 itu melibatkan 1.139 responden. Berusia 17 tahun lebih, mereka dipilih secara "acak dari buku petunjuk telepon 33 ibu kota provinsi se-Indonesia".

Dua pertanyaan pokok diajukan: siapa "mantan presiden terfavorit dan tidak terfavorit". Jawaban survei cukup mengejutkan. Ternyata presiden terfavorit adalah Pak Harto. Presiden kedua RI itu mengumpulkan angka 42,6%. Peringkat kedua diduduki Bung Karno, yang memperoleh angka 21,9%.

Peringkat berikutnya ditempati Mbak Mega dan Pak Habibie. Masing-masing mendapat angka 11,5% dan 8,8%. Sementara itu, tempat paling bawah ada pada Gus Dur, dengan suara 4,2%. Sisa responden (3,6%) menyatakan tidak tahu mana di antara lima mantan presiden itu yang layak diberi predikat terfavorit.

Siapa mantan presiden tidak terfavorit? Jawaban responden tidak konsisten dengan jawaban mereka atas pertanyaan pertama. Meski demikian, sikap mereka terhadap persoalan yang kedua ini masih ada benang merahnya dengan yang pertama. Hasil survei menunjukkan, Bung Karno menduduki peringkat pertama. Presiden pertama RI, yang juga proklamator kemerdekaan RI, ini mengumpulkan suara 0,6%.

Artinya, hanya enam responden yang menilai Bung Karno sebagai presiden tidak favorit. Posisi kedua ditempati Pak Habibie. Tokoh ahli kedirgantaraan ini mengumpulkan angka 6,3%. Posisi berikutnya diduduki Pak Harto dan Mbak Mega, dengan perolehan masing-masing 7,5% dan 8,3%.

Konsisten dengan jawaban pertanyaan pertama, Gus Dur berada pada posisi paling akhir dengan 28,1%. Dengan kata lain, Gus Dur dianggap sebagai mantan presiden tidak terfavorit. Cukup banyak responden yang memilih tidak memberi penilaian negatif ini. Mungkin karena menganut falsafah mikul dhuwur mendhem jero, 41,6% dari mereka mengatakan "tidak ada" mantan presiden yang tidak terfavorit. Hanya 7,6% yang menjawab tidak tahu.

Survei seperti ini jelas tidak mewakili pendapat seluruh masyarakat --namanya juga survei dengan jumlah responden sangat terbatas! Tapi, satu dasawarsa terakhir ini, kita hidup di tengah kegiatan survei (sosial-ekonomi, politik, dan agama) yang seolah tidak ada hentinya.

Dan, "celakanya", sebagian hasil survei membuktikan kebenarannya. Karena itu, hasil survei tersebut juga sulit ditepiskan begitu saja. Artinya, jika ternyata hasil survei itu benar adanya, maka politik kepresidenan negeri ini memiliki tingkat absurditas sangat tinggi.

Hampir semua mantan presiden memiliki kelemahan, karena itu mengalami roller-coaster politik cukup menegangkan. Pak Habibie, yang hanya berkuasa kurang dari dua tahun, mengalami ratusan demonstrasi. Belum lagi tuntutan-tuntutan yang diarahkan kepadanya untuk mundur, melakukan pencepatan pemilu, bahkan diminta tidak mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode berikutnya.

Demikian juga Gus Dur. Tokoh ini mengalami perlakukan politik sangat memiriskan yang berujung pemakzulan dirinya oleh MPR. Padahal, Gus Dur seringkali dinilai sebagai demokrat dan bapak pluralisme. Meskipun tidak sedramatis yang dialami Pak Habibie atau Gus Dur, Mbak Mega bahkan sering dinilai tak cakap, diragukan kemampuan memimpinnya. Padahal, siapa pun tahu, Mbak Mega adalah ketua partai dengan dukungan (pernah) terbesar.

Tapi tidak ada mantan presiden yang banyak dihujat kecuali Bung Karno dan Pak Harto. Dalam waktu yang sangat lama, pendiri republik utama dan penggali ideologi negara itu selalu dikaitkan dengan pemberontakan 30 September 1965. Pengaitan ini berujung penahanan kota atas dirinya, yang ketika dalam kondisi sakit pun tidak memperoleh pelayanan medis selayaknya. Yang menyedihkan, gagasan-gagasan politiknya pernah dianggap sebagai barang terlarang.

Nasib Pak Harto mungkin yang paling segar dalam ingatan sebagian besar masyarakat. Sejak berhenti (1998) dan menjelang wafat (2008), tak sedetik pun ia lepas dari hujatan. Pak Harto merupakan satu-satunya mantan presiden yang diasosiasikan dengan praktek KKN. Ironisnya, Pak Harto diadili bukan dalam kapasitasnya sebagai presiden, melainkan sebagai Ketua Yayasan Supersemar.

Meski Pak Harto dinyatakan sakit permanen oleh pengadilan, tetap saja kasusnya dihidupkan oleh aparat penegak hukum. Setiap dirinya tampil di muka umum, apakah dalam acara perkawinan atau sosial-keagamaan, selalu saja muncul berita mengenai penuntasan kasus hukum Pak Harto. Kasusnya tuntas secara hukum dengan kewafatannya.

Mengenang kembali hiruk-pikuk politik pada akhir 1960-an serta periode 10 tahun pertama pasca-reformasi, logikanya hasil survei tidak seperti itu. Tetapi, melihat kontribusi survei dalam kehidupan kenegaraan kita satu dasawarsa ini, menjadi sah pula untuk bertanya: jangan-jangan perlakuan kita terhadap kedua mantan presiden itu salah.

Bahtiar Effendy
Guru besar politik Islam UIN Jakarta