Saatnya Partai Kuning Masuk Bengkel

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Saatnya Partai Kuning Masuk Bengkel

Jusuf Kalla & Akbar Tandjung (Antara/Fouri Gesang Sholeh)Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), jago-jago Partai Golkar menjadi pecundang. Mereka keok di kandang sendiri, di lumbung-lumbung partai berlambang pohon beringin itu. Lihatlah hasil pilkada di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Di tiga daerah itu, Golkar menempati urutan teratas perolehan suara pemilu legislatif 2004, tapi kandidatnya sebagai gubernur tidak ada yang menang.

Melihat fakta seperti itu, Golkar pun berbenah. Mereka menggelar rapat konsultasi nasional di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis dan Jumat pekan lalu. Di hadapan ratusan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menegaskan, kekalahan jago-jago Golkar di pilkada menjadi lampu kuning menjelang Pemilu 2009.

"Kalau perlu, pengurus di tingkat daerah, baik tingkat dewan pimpinan daerah I sampai kecamatan, yang sudah aus harus diganti," katanya. Ibarat mobil, Golkar harus masuk bengkel untuk diservis agar menang pemilu dengan meraih suara 30%. DPD I hingga kecamatan harus mulai mengevaluasi organisasi.

Semua kader partai bersimbol warna kuning itu berkewajiban bekerja sebaik-baiknya agar dalam pemilu yang akan datang Golkar memiliki kegiatan untuk memenangkan pemilu. Karena itu, evaluasi kinerja pengurus harus dijalankan terus-menerus. "Pengurus Golkar yang tak aktif harus diganti," ia menegaskan.

Meskipun demikian, Jusuf Kalla menegaskan bahwa hasil pilkada tidak mencerminkan perolehan pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda," katanya. Menurut dia, ada partai menang pilkada, tapi kalah pemilu. Ada juga yang kalah pilkada, tapi menang pemilu. "Pilkada itu lebih ke figur, kalau pemilu pada partai," ujarnya.

Syamsul Mu'arif, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Golkar, menyatakan bahwa penertiban pengurus partai sudah ada aturannya. "Misalnya, tidak hadir dalam rapat pleno tiga kali berturut-turut tanpa pemberitahuan maka otomatis posisinya dianggap kosong," katanya. Namun sejauh ini dia menegaskan bahwa pencopotan karena tidak aktif belum pernah terjadi.

Selain kader yang tidak aktif, yang merisaukan Jusuf Kalla adalah banyaknya kader partai yang terjerat kasus korupsi. Kalla menegaskan, Golkar bukan benteng korupsi di Indonesia. Golkar juga komponen bangsa yang ikut memerangi korupsi. "Golkar tidak boleh serampangan membela kadernya yang dipenjara karena korupsi," katanya.

Sejumlah kader dan pengurus Golkar terjerat kasus korupsi, baik di pusat maupun daerah. Mereka antara lain Saleh Djasit, anggota DPR dan mantan Gubernur Riau, Wakil Gubernur Jambi Anthony Zedra Abidin, Bupati Kutai Syaukani H.R., dan anggota DPR Hamka Yandhu. "Golkar hanya membela kadernya yang memang tidak melakukan korupsi melalui berbagai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," ia menegaskan.

Agar tidak masuk bui gara-gara korupsi, menurut Jusuf Kalla, caranya dengan tidak melakukan korupsi. "Hanya itu satu-satunya cara. Tidak ada cara lain untuk menghindarinya," ujarnya. Kalla menandaskan, makin banyaknya kader yang masuk penjara memang mempengaruhi citra partai. "Tentu orang akan muak jika itu terjadi terus-menerus (kader Golkar masuk penjara). Karena itulah, jangan berbuat KKN. Sudah bukan masanya lagi," katanya.

Oleh sebab itu, saudagar dari Makassar itu meminta para bendahara Golkar di pusat dan daerah tidak mengembangkan sumber-sumber pendanaan yang tidak benar dan melanggar hukum. "Jika itu dilakukan, yang akan terkena dampaknya adalah citra partai lagi," Jusuf Kalla menandaskan.

Terhadap kader-kader yang terjerat kasus korupsi, menurut Syamsul, jika sudah ada keputusan dari Badan Kehormatan DPR, partai akan melakukan pergantian antarwaktu. "Tidak perlu menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," katanya. Sebab, jika sudah berkekuatan hukum tetap dan terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai anggota Partai Golkar.

Rohmat Haryadi
[Nasional, Gatra Nomor 26 Beredar Kamis, 8 Mei 2008]