Betul-betul Panas, nih...
Hermanto dan Mustafa Calon Kuat Dirut Bulog
JAKARTA -- Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, dipastikan dicopot dari jabatannya. Pergantian dirut dilakukan hari ini (21/3) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rencananya, dirut Bulog yang baru langsung dilantik pada sore harinya.
Menurut Menneg BUMN, Sugiharto, selain dirut, sebagian direksi lainnya juga bakal diganti. Demikian pula dengan sejumlah Dewan Pengawas Bulog yang dianggap bermasalah. ''Secara prinsip, para calon yang diajukan sudah disetujui tim penilai akhir (TPA). Jadi, positif diganti, bukan dinonaktifkan,'' kata Sugiharto di Jakarta, Selasa (20/3).
TPA diketuai oleh Wapres Jusuf Kalla. Ketika berada di Istana Negara Jakarta, Sugiharto sempat memberikan keterangan pers bahwa RUPS Bulog dilangsungkan kemarin malam di Kantor Kementerian Negara BUMN. Namun, petang harinya, Sugiharto meralat pernyataannya tersebut. ''RUPS ditunda sampai besok (hari ini --Red) pukul 10.00 WIB, kemudian disusul pelantikan besok sore,'' kata Sugiharto.
Dirut yang lama, papar Sugiharto, diberi kesempatan memberikan hak jawab dalam RUPS sebelum pergantian dilakukan. Surat kuasa untuk mengadakan RUPS, jelas Sugiharto, telah diberikan kepada Sesmenneg BUMN, Said Didu; dan Deputi Menneg BUMN Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan, Agus Pakpahan.
Sesuai dengan undang-undang, dalam setiap pergantian direksi, minimal harus ada tiga kandidat untuk satu jabatan. Para calon itu diambil dari kalangan internal maupun eksternal Bulog. Hanya saja, Sugiharto enggan menyebut nama-nama calon pengganti Widjanarko itu, dengan alasan harus menggelar RUPS terlebih dahulu.
Sesmenneg BUMN, Said Didu, mengakui salah satu calon yang diusung untuk menggantikan Widjanarko adalah mantan Plt Gubernur Aceh, Mustafa Abubakar. ''Tapi, kita juga bisa minta calon yang lain,'' terang Said. Selain Mustafa, sumber di Kementerian BUMN menyebutkan, Hermanto Siregar merupakan salah satu kandidat kuat pengganti Widjanarko. Pergantian Dirut Bulog, lanjut Said, dilakukan agar kinerja BUMN itu tidak terganggu.
Pemerintah, kata dia, tidak mau mengambil risiko stok beras nasional mengalami keguncangan. ''Pemerintah tidak mau ada gangguan sedikit pun tentang pengadaan beras nasional.'' Republika
PKS Story
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar