Penggantian Ka Bulog Bernuansa Politis

Yang Politis ujungnya merugikan...

Penggantian Bernuansa Politis

JAKARTA (SINDO) – Rencana penggantian Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo dengan pejabat baru yang akan diumumkan hari ini dipandang sarat muatan politik.Pergantian itu dianggap mengabaikan ketentuan yang semestinya dipatuhi.

Menurut Ketua Komisi IV DPR Yusuf Faishal,terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pergantian Dirut Bulog. Persyaratan, antara lain, perlu penyempurnaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bulog, apakah akan tetap menjadi Perum seperti sekarang, atau kembali ke institusi awal sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Setelah dilakukan penyempurnaan tupoksi dan penetapan status Bulog,lanjut anggota FPKB itu, baru dicarikan figur yang sesuai dengan visi-misi tersebut. ”Tanpa langkah-langkah itu, penggantian Dirut Bulog politis,” kata Yusuf kepada SINDO, tadi malam.

Untuk itu,dia berharap,di tengah isu penggantian Dirut Bulog, pemerintah, dalam hal ini Meneg BUMN, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bulog harus memperhatikan langkah-langkah tersebut. Dia berpendapat, tanpa didahului perubahan dan pengkajian struktur Bulog, akan sulit terjadi perbaikan. Terlebih, jika figur yang menggantikan posisi Widjanarko nanti tidak memiliki kapabilitas untuk memimpin Bulog. Yusuf juga mengungkapkan, perlu uji kepatutan dan kelayakan bagi para calon dirut sehingga masyarakat bisa mengetahui track record -nya. ”Saya ingin beberapa usulan itu menjadi pertimbangan,” tukasnya.

Rencana pergantian Dirut Bulog sendiri, hingga tadi malam,masih mengalami tarik ulur.Pada pagi hari di Kantor Presiden, Meneg BUMN Sugiharto menegaskan, sebagian jajaran direksi dan seluruh dewan pengawas Bulog akan diganti. Pada saat itu, ungkap Sugiharto, rencana pergantian dilakukan lewat RUPSLB yang rencananya berlangsung tadi malam. ”Positif diganti.Jadi bukan dinonaktifkan, tapi diganti,”kata Sugiharto. Menurut Sugiharto, sesuai prosedur tetap (protap),pergantian harus dilakukan melalui RUPSLB. Sugiharto bersikeras tidak mau mengungkapkan nama-nama calon pengganti sebelum RUPSLB berlangsung.

Namun, dia memastikan banyak nama yang sudah menjadi calon pengganti. Sebab, sesuai dengan ketentuan undang-undang, tiap-tiap pos yang akan diganti minimal harus ada tiga orang calon. Dia menolak menyebut apakah para calon itu dari dalam atau dari luar Perum Bulog. Menurut Sugiharto, jika nama-nama pengganti jajaran direksi itu disebutkan sebelum RUPSLB, struktur direksi akan mengalami cacat lahir. ”Karena, sebelum dia (jajaran direksi saat ini) diberi hak jawab, kita sudah umumkan si A, si B, akan mengganti si A, si B,” ujarnya. Meski demikian, rencana RUPSLB yang akan digelar tadi malam dibatalkan.RUPLSB akan digelar hari ini pukul 10.00 WIB,yang akan dilanjutkan dengan pelantikan direksi Bulog yang baru sore nanti.

Sugiharto mengatakan, dia sudah menandatangani surat kuasa kepada Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Percetakan dan Penerbitan Meneg BUMN Agus Pakpahan dan Sesmeneg BUMN Said Didu untuk menyelenggarakan RUPSLB secepatnya. Pejabat yang akan diganti, tutur dia, adalah dewan pengawas dan direksi yang saat ini sedang bermasalah. Dia mengatakan, sesuai dengan UU No 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, di dalam RUPSLB itu akan diberikan kesempatan kepada direksi yang akan diganti untuk memberikan pembelaan.

”Lihat saja besok (hari ini), Insya Allah akan diumumkan,” kata dia. Sesmeneg BUMN Said Didu mengatakan, dalam perusahaan yang kepemilikannya 100% oleh negara, RUPS dapat dilakukan fisik atau nonfisik. Jadi dapat dilakukan RUPS di atas kertas (on paper). ”Saya masih lihat apakah masih ada waktu untuk RUPS fisik,” kata Said, tadi malam. Dia mengatakan fit and proper testsudah dilakukan maksimal.Tim penilai akhir (TPA) berasal dari presiden dan wakil presiden yang berkoordinasi dengan menterimenteri terkait. Menurutnya, Kementerian BUMN memberi alternatif kepada TPA dengan menyodorkan beberapa calon.

”Tapi, kalau mereka tidak butuh alternatif, kan bisa saja,”kata dia. Said menampik jika direksi Bulog yang diganti adalah calon tunggal. Hal itu dikarenakan bisa saja dalam pembahasan di TPA membicarakan calon lain. Ketika ditanya pencopotan Widjanarko terkesan mendadak, Said Didu mengatakan, pemerintah sama sekali tidak mau menanggung risiko mengenai persediaan beras sehingga pemerintah tidak mau ada gangguan tentang pengadaan beras nasional.”Itu intinya,”tandas dia. Sementara itu, tentang berlarutnya RUPSLB Bulog,Yusuf Faishal menduga terdapat persyaratan yang belum lengkap untuk melakukan penggantian.

Salah satunya mengenai laporan Dewan Pengawas Bulog soal kinerja Dirut Bulog yang seharusnya dilaporkan ke Meneg BUMN. ”Ini sesuai dengan PP No 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog,”kata Yusuf. Senada dengan Yusuf, anggota Komisi IV DPR Jacobus K Mayongpadang mengatakan, pergantian Dirut Bulog harus sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menerangkan, ada tiga langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi tugas Dirut Perum Bulog selama Widjanarko menjalani proses hukum.Pertama, posisinya bisa dijalankan oleh wakil dirut atau deputi Perum Bulog. Langkah kedua bisa dengan menggunakan caretaker sementara sebelum ada RUPSLB. ”Ketiga,Perum Bulog ini memiliki komisaris yang memiliki kapabilitas dan bisa memikirkan dibutuhkan pergantian atau tidak,” tandasnya.

Politikus PDIP ini mengingatkan, pergantian Dirut Perum Bulog tidak dilakukan tergesa-gesa agar tidak menimbulkan nuansa politis. ”Seharusnya tidak perlu didesak oleh partai manapun,biarkan ini diserahkan ke komisaris, mereka yang lebih tahu. Kalau didesak- desak, seperti terlihat ada nuansa politisnya,” terangnya. Pada rencana pergantian Dirut Bulog, beredar sejumlah nama calon pengganti Widjanarko Puspoyo. Mereka yang disebut-sebut antara lain Mohammad Jafar Hafsah, EE Mangindaan,Mustofa Abu Bakar, dan Sahar L Hasan. Mustofa Abu Bakar, saat dihubungi, mengaku sudah mendengar dicalonkan sebagai Dirut Perum Bulog. ”Ya, Alhamdulillah kalau dipercaya,” katanya kepada SINDO, tadi malam.

Mantan Plt Gubernur NAD yang saat ini tengah berada di Jakarta ini mengaku masih menunggu kepastian kabar dirinya akan dijadikan Dirut Bulog itu. ”Ya saya pasrah saja, kalau ditunjuk ya siap,” ungkap lulusan Pascasarjana IPB ini. Sementara Jafar Hafsah mengaku belum mengetahui kabar dirinya akan menjadi Dirut Perum Bulog. ”Saya baru tiba dari Jambi,” ungkap mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Deptan itu tadi malam. Dia mengaku tersanjung bila namanya ikut disebutsebut akan menjadi pengganti Widjanarko Puspoyo. Sesmeneg BUMN Said Didu tidak bersedia menjawab tentang kemungkinan pengganti Widjanarko. ”Tunggu saja,calonnya banyak yang mau, tapi yang jadi kan kita nggak tahu,” kata dia.

PKS Story