Hal ini diungkapkan oleh Sutiyoso usai memberikan pengarahan kepada seluruh lurah, camat dan walikota di Blok G lantai 22 Gedung Balai Kota, Kamis (29/3).
Lewat posko itu, masyarakat antara lain akan dapat memonitor dan memastikan apakah dirinya sudah tercatat menjadi calon pemilih pilkada. Masyarakat juga bisa mengetahui apakah ada nama ganda atau duplikasi calon pemilih.
Sutiyoso juga mengimbau lurah dan camat untuk mengajak seluruh komponen masyarakat menyosialisasikan pelaksanaan pilkada, sehingga wacana golput yang semakin kencang belakangan ini dapat ditekan.
"Untuk itu saya minta kepada para lurah, camat, kapolsek, kodim serta aparat terkait yang lain untuk ikut membantu menyosialisasikan pilkada agar masyarakat tidak menjadi golongan putih (golput). Pilkada itu menjadi tanggung jawab masyarakat dalam berdemokrasi," katanya.
Imbauan Sutiyoso itu untuk mengantisipasi agar jangan sampai gubernur terpilih nanti dimaki-maki oleh masyarakat, padahal mereka tidak ikut memilih.
"Saya imbau agar posko bersama itu terus memantau sejak pra, pelaksanaan, pencoblosan, penghitungan suara pilkada wilayahnya, di kelurahannya benar-benar aman," ujar Sutiyoso.
Mantan Pangdam Jaya ini menuturkan, posko pengamanan ini pernah diaktifkan dan dinilai berhasil dalam mengamankan pemilu tahun 1999 maupun tahun 2004 lalu.
Sementara itu di tempat terpisah, pelaksana tugas Ketua KPU DKI Juri Ardiantoro, di Jakarta, Kamis, memaparkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta akan dimulai pada 7 Mei 2007.
"Bila DPRD DKI Jakarta dapat tepat waktu, yaitu pada 7 Mei 2007 memberikan surat pemberitahuan kepada Gubernur DKI tentang masa jabatan yang akan habis dan juga pada KPU DKI," katanya.
Dipaparkannya, setelah menerima surat tersebut maka tahap pertama yang dilakukan oleh KPU DKI adalah mengumumkan jadwal tahapan pilkada.
"Sekitar 25 Mei pendaftaran calon akan kita buka dan berlangsung selama dua pekan setelah itu ditetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan mengikuti pilkada," katanya.
Agum Gumelar
Sementara itu peluang Jenderal (Purn) Agum Gumelar untuk ikut serta bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta mulai terbuka. Mantan Menteri Perhubungan ini memperoleh dukungan politik dari forum lintas partai yang terdiri dari 10 partai kecil yang dideklarasikan Kamis (29/3).
Namun peluang Agum ke panggung pilkada masih ditentukan dukungan yang menentukan dari dua partai politik lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena gabungan parpol kecil itu hanya memiliki 4 persen suara.
Ke-10 parpol kecil yang mendukung Agum Gumelar itu yakni Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Buruh Sosial Demokrasi, Partai Patriot, Partai Pelopor, Partai Persatuan Daerah, PKP Indonesia, Partai Serikat Indonesia, PDK, PBNBK, dan PDI.
Meidy Juniarto, juru bicara Partai Patriot, mengatakan, forum lintas partai mendukung pencalonan Agum Gumelar sebagai calon gubernur solusi yang akan bersaing dengan Fauzi Bowo (yang didukung 16 koalisi parpol) dan Adang Daradjatun (PKS).
Suara Karya
PKS Story
 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar