Rokhmin Dahuri: Semua Parpol Menerima Dana

Setelah menuding sejumlah ormas menerima bantuan, kali ini giliran partai politik dituding juga menerima dana dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Tudingan ini dilontarkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Rokhmin Dahuri di ruang khusus Gedung Bareskrim Mabes Polri, Sabtu (31/3).

Ia mengungkapkan bahwa seluruh parpol yang ada pernah menikmati kucuran atau aliran dana dari kementrian yang dipimpinnya saat itu. ''Seluruh parpol menerimanya. Dana itu merupakan sumbangan yang diberikan berdasarkan proposal yang diajukan kepada kami,'' tuding Rokhmin.

Rokhmin memberikan contoh, ''Misalnya suatu parpol akan mengadakan bakti sosial yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat nelayan. Parpol itu mengajukan proposal untuk meminta dana. Setelah dinilai layak, dana bantuan diberikan sesuai proporsinya,'' kata Rokhmin. Namun demikian, semua itu di bawah kendali sekretariat jenderal.

Dalam eksepsi di persidangan, melalui kuasa hukumnya M Assegaf, Rabu lalu (28/3), Rokhmin menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), NU, Muhammadiyah, partai politik, dan berbagai organisasi lain ikut menikmati dana nonbujeter yang membuatnya jadi terdakwa korupsi.

Besarnya bantuan kepada lembaga-lembaga itu, tidak diketahui, namun semuanya tercatat jelas dalam pembukuan keuangan di Departemen Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu Rokhmin diimbau untuk transparan dengan menyebutkan siapa saja yang menerima aliran dana nonbujeter DKP. ''Kalau mau transparan, kenapa tidak dibuka saja. Siapa tahu tidak ke PDIP saja, karena kita tahu organisasi masyarakat juga minta uang ke menteri juga kan,'' kata pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, Jumat (30/3).

Menurut Ikrar, sebenarnya kasus yang menimpa mantan menteri era Megawati Soekarnoputri itu, juga dialami oleh menteri yang lain, terutama saat yang bersangkutan menjabat sebagai menteri. Ikrar memperkirakan, kasus Rokhmin Dahuri juga sama dengan yang dialami oleh mantan Dirut Bulog, Widjanarko Puspoyo yakni aliran dana 'lari' ke mana-mana.

Petinggi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo juga mendesak Rokhmin agar berterus-terang atau 'buka-bukaan' tentang siapa saja tokoh parpol, ormas, serta oknum KPK yang menerima aliran dana nonbujeter DKP. ''Sebaiknya Rokhmin terbuka saja. Dan satu hal lagi yang patut disayangkan, ternyata Rokhmin pada saat memberi tidak ikhlas, sehingga perlu dibuka secara rinci,'' kata Tjahjo.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi menyatakan siap mengembalikan seluruh dana bantuan yang diduga nonbujeter, jika dana tersebut dianggap hasil korupsi. ''Kalau kita diberitahu itu, uang korupsi akan kita kembalikan,'' kata Hasyim, Kamis (29/3).

Hasyim mengaku, pihaknya tidak tahu menahu mengenai dana tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap mendapat penjelasan dari pihak terkait. ''Kalau orang membantu, maka kita terima sebagai bantuan. Kita kan tidak mengerti orang yang membantu itu, korupsi atau tidak,'' ujarnya.

Hasyim menegaskan, jika pihaknya diduga menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), maka pihaknya perlu mendapatkan penjelasan kapan dana tersebut diberikan, berapa, siapa yang menerima, dan atas nama apa.

Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin membantah, pihaknya menerima dana nonbujeter DKP. ''Saya sudah cek ke bendahara dan tidak pernah ada dalam periode sekarang ini maupun periode lalu ada bantuan,'' kata Din. Republika

PKS Story