Sebulan, Baliho Cawali Malang asal PKS Dirusak

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Type rest of the post here


Baliho Kadidat Walikota Malang Subchan Dirusak


MALANG - Baliho Ahmad Subchan, salah satu kandidat Walikota Malang dirusak oleh oknum tidak bertanggungjawab di sejumlah tempat, Minggu (20/04/2008). Baliho tersebut dijumpai di pertigaan Janti, Tebo Selatan, dan Bakalan Krajan, seluruhnya berlokasi di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kondisi ketiga baliho tersebut mengenaskan dan nyaris tidak dikenali lagi, bahkan di Bakalan Krajan baliho Subchan dirobohkan dan di bakar.

Imam, saksi mata yang ditemui di lokasi mengatakan, kejadian berlangsung sekitar pukul 02.00 Minggu dini hari. "Mereka hanya menggunakan dua sepeda motor dan menggunakan cadar penutup muka," ungkap Imam. Menurut Imam, oknum tersebut merobek baliho Subchan menggunakan clurit dan senjata tajam lain, "Tidak begitu jelas, tapi mereka menggunakan senjata tajam," ungkap warga RT 4 RW 1 ini.

Dihubungi terpisah, Ahmad Azhar Moeslim selaku ketua Manajemen Operasional Pemenangan Ahmad Subchan mengatakan keprihatinannya, "Sebagai warga negara kita jelas sangat terpukul dengan peristiwa ini. Tindakan pengrusakan jelas tidak dibenarkan." Menurut Azhar, aktivitas ini bukan dilakukan oleh warga setempat karena selama ini warga sangat welcome menyambut Subchan, "Kita sudah sering menyapa warga disana, mereka tertarik dengan visi dan misi Subchan dan siap untuk mendukung Beliau," ujar Azhar.

Berkaitan dengan pengrusakan tersebut, Azhar menghimbau kepada segenap pendukung dan simpatisan Ahmad Subchan untuk menahan diri dan tidak terprovokasi, "tindakan itu (pengrusakan.red) bisa saja untuk memicu tindakan balik, tapi kami tidak akan terprovokasi dan terus melakukan sosialisasi simpatik untuk masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai," pungkas Azhar.

Sementara itu, Choirul Amri justru berpendapat lain. Menurut Ketua DPD PKS Kota Malang ini, pengrusakan itu, selain karena ketidaksukaan, juga untuk membuat down mental kader-kadernya yang bekerja dilapangan. "Kader-kader kami terus bekerja mengenalkan Pak Subchan ke seluruh kampung yang ada di Kota Malang ini. Pengrusakan ini bisa saja untuk membuat mental mereka down."

Amri menambahkan bahwa baliho Subchan yang dipasang tersebut legal dan ada izin dari Satpol PP maupun Dinas Perizinan, "Jadi tidak mungkin dilakukan oleh institusi pemerintahan karena kita berizin, sedangkan baliho yang terpampang di jalan-jalan pemukiman penduduk juga sudah diketahui oleh tokoh masyarakat dan ketua RT/ RW setempat." Amri juga mengingatkan kepada segenap pendukung Ahmad Subchan untuk bisa menjaga atribut Subchan di wilayahnya masing-masing.

Suhu Politik Pilkada Kota Malang

SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.

DepanPercetakanMarCommIklanSirkulasiSurat PembacaHome Malang Life Peni Mengklaim Didukung Kiai NU, Golkar dan PKS Peni Mengklaim Didukung Kiai NU, Golkar dan PKS
Tuesday, 13 November 2007
Malang - Surya

Suhu politik mulai menghangat menyusul bakal digelarnya Pilwali Kota Malang tahun depan. Malahan calon incumbent Peni Suparto mulai mengklaim mendapatkan dukungan dari para kiai NU dan sejumlah partai politik.

Wali Kota Malang Peni Suparto mengklaim telah mendapat dukungan sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) untuk running pemilihan wali kota Malang (Pilwali) 2008 mendatang. Selain para ulama, dukungan juga mengalir dari partai pendukung yakni PDIP, Partai Golkar dan PKS.
“Mereka yang sudah mendukung saya yakni dari PDIP sejak tahun 2005 lalu dan Partai Golkar. Para kiai-kiai NU juga sudah memberikan dukungannya,” kata Wali Kota Peni Suparto kepada wartawan, Senin (12/11).

Meski telah memiliki basis dukungan kuat, namun hingga saat ini Peni masih belum mengantongi nama calon yang bakal menjadi pasangannya. Karena penentuan pasangan tersebut akan diserahkan kepada tim yang baru dibentuk pada Februari 2008 mendatang.
“Belum ada kriteria seperti apa calon pasangan saya itu. Tentu ia harus bisa bekerja sama dengan saya, laki-laki ataupun perempuan. Tapi saya lebih sreg (tepat) jika pasangan itu perempuan. Bisa lebih kompak dalam bekerja sama,” ujar Peni.

Sebagai kader partai ia tidak memiliki alasan untuk menolak amanah partai. Apalagi dukungan itu juga mengalir dari para ulama. “Saya tidak memiliki alasan untuk menolak menerima amanah tersebut. Bahkan para kiai NU itu menganggap saya adalah pemimpin yang cukup adil dalam mengayomi masyarakat,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua PC NU Kota Malang, Syaifudin Zuhri menyatakan, bahwa institusi NU tidak pernah memberikan dukungan kepada Peni Suparto. Jika Peni mengklaim mendapat dukungan dari kiai NU hanya masalah image saja. “NU tidak pernah memberikan dukungan kepada calon wali kota. Tidak ada rapat ataupun keputusan dukung mendukung dalam politik,” tegasnya.

Menurutnya, adanya klaim ulama NU yang telah mendukung Peni Suparto tidak terlepas dari budaya masyarakat. Siapapun ulamanya, jika didatangi pejabat tentu akan memberikan dukungan seperti yang diharapkan. Namun mereka bukan membawa institusi NU. “Mungkin itu hanya person-person yang rodok (agak,red) nakal. Silahkan saja, itu hak mereka sebagai tokoh kultural NU,” tandasnya. oen

PKS Belum Melamar

Klaim Peni Suparto telah mendapat dukungan dari PKS dibantah mentah-mentah kubu PKS. Anggota DPRD Kota Malang dari PKS, Ahmad Azhar Muslim SE, mengaku kaget dengan klaim Peni itu.

Azhar mengaku mendengar pernyataan Peni setelah ada anggota DPRD dari fraksi lain menanyakan masalah ini lewat telepon. Dia menanyakan apa benar PKS telah melamar Peni untuk dicalonkan sebagai Wali Kota Malang dalam pilwali 2008.
Menurut penelepon itu, ungkap Azhar, Peni melontarkan klaim itu ketika ada acara halal bihalal 'Kebangsaan' yang digelar di Gedung Kesenian Gajayana, Minggu (11/11). ”Kami memang diundang dalam kegiatan itu, tetapi tidak hadir,” ungkap Azhar, Senin (12/11).

Terkait klaim Peni, Azhar menegaskan, bahwa PKS sampai saat ini belum memberikan dukungan ataupun melamar Peni untuk dicalonkan pada Pilwali 2008. ”Saya nggak tahu apa maksud Peni menyampaikan hal itu,” ungkap Azhar.

Namun Azhar mengakui kalau partainya telah melakukan survei ke masyarakat terkait bakal calon (balon) dalam Pilwali Kota Malang 2008. Ketika itu terjaring 16 nama dari parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi.
Hal senada diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat terpilih, Subur Triono SE. Menurut Subur yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang ini, partainya sampai sekarang belum memikirkan nama calon. Yang jelas, pada Pilwali Kota Malang 2008 nanti, Demokrat dapat mengusung sendiri paket calon.

Subur enggan menyebut nama calon dari Demokrat nanti. Menurut dia, calon dari partainya bisa dari internal maupun luar partai. ”Siapa calon dari Demokrat nanti, kami serahkan ke masyarakat untuk memilihnya. Yang jelas masyarakat akan memilih calon yang terbaik,” ungkapnya.

Sebelumnya, para kader dan pimpinan Golkar maupun PAN sudah terang-terangan menyatakan bahwa mereka akan koalisi dengan mengusung bakal calon Drs R Aries Poedjangkoro MM dan Mohan Katelu (Arema). Aries Poedjangkoro kini menduduki Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, sedang Mohan Katelu sebagai Ketua DPD PAN Kota Malang.

Sementara Ketua PKB Kota Malang Fathol Arifin mengakui bahwa nama Peni Suparto memang mencuat di basis PKB. Namun demikian, PKB belum tentu memuluskan Peni sebagai kandidat yang harus didukung.
“PKB belum ada rapat untuk menentukan dukungan kepada siapa. Apakah kami akan merekomendasikan kader sendiri atau orang lain, tergantung hasil keputusan rapat,” kata Fathol Arifin. ekn/oen

PKS Malang Soroti Perubahan Organisasi Pemkot

SMSPlus :. PKS Partai Keadilan Sejaktera Di Indonesia 2009 Apa Kata Media :.

PKS Soroti Perubahan SO

Friday, 09 November 2007
MALANG- SURYA
Rencana penambahan tiga SKPD lewat Raperda struktur organisasi (SO) di lingkup Pemkot Malang disorot PKS Kota Malang. PKS meminta agar penambahan SKPD itu dikaji ulang, apakah efektif atau tidak.

Menurut anggota Komisi A DPRD dari fraksi PKS, Ahmadi, jika dilihat dari aturan yang ada, Kota Malang memang dapat menambah SKPD baru. Sesuai kriteria yang ada, Kota Malang maksimal menambah empat SKPD menjadi 18 unit. “Saat ini Pemkot baru memiliki 14 SKPD, dan rencananya menambah 3 unit lagi,” katanya kepada Surya, Kamis (8/11).

Sesuai dengan rencana, tiga SKPD yang akan ditambah itu adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) dan Dinas Koperasi. Sedangkan SKPD yang digabung diantaranya adalah Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan.
Terkait hal itu, pihaknya mengaku menerima hal itu. Hanya saja, pihaknya melihat apakah dengan penambahan SKPD itu akan meningkatkan layanan pada masyarakat. Jika memang tak efektif, maka penambahan itu harus dibatalkan. “Ini memang harus dikaji secara mendalam,” tegasnya.

Dia mencontohkan Dinas Pemuda dan Olahraga. Pihaknya melihat, rencana pembentukan dinas itu harus disesuaikan dengan kondisi dan tupoksi yang ada. Untuk olahraga, dia meminta pemkot tak hanya mengurusi cabang olahraga (cabor) sepak bola saja, termasuk Persema. “Semua cabor harus mendapat porsi dana yang sama. Jika memang hal ini tak diperhatikan, maka kami tak akan menyetujui pembentukan SKPD baru,” ujarnya.

Rencana ini mengemuka ketika beberapa pejabat, termasuk semua asisten Sekkota Malang menggelar rapat tertututp tentang Raperda perubahan SO di Pemkot Malang pada Rabu (24/10).

Meski rapat masih membahas perubahan SO, namun hampir bisa dipastikan ada penambahan SKPD, baik yang setingkat dinas, kantor, maupun badan. Untuk tingkat dinas, hampir pasti ada tambahan sekitar empat dinas dari semula 12 dinas menjadi 16 dinas. Untuk tingkat badan dan kantor, masing-masing ada penambahan satu SKPD dari semula empat unit kerja menjadi lima unit kerja.

Sedangkan untuk perubahan SO, yang telah dipastikan berdiri di lingkup SKPD Pemkot Malang adalah Dinas Pemuda dan Keolahragaan. Kemudian untuk SKPD lain, beberapa unit kerja strategis harus dimekarkan ataupun dimerger. Sebuah sumber terpercaya menjelaskan, setidaknya ada tiga SKPD yang dimekarkan, yakni Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi (Disparinkom), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop), Badan Pembangunan Masyarakat Kota dan Keluarga Berencana (BPMKB) dan Kantor Perpustakaan Kota Malang. sda